SURABAYA | duta.co – Aksi 22 Mei di Jakarta yang menolak hasil Pemilu 2019 yang berujung kerusuhan dan menelan korban jiwa dinilai berpotensi ditunggangi.
Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI (GKPKN) menyebut, kelompok yang menunggangi adalak penolak ideologi Pancasila.
“Yang lihat, ada berapa kelompok yang memboncengi aksi people power itu untuk tujuan yang lain, misalnya mengganti ideologi negara Pancasila,” kata Koordinator GKPKN, Beny Kanggur menyikapi aksi 22 Mei di Surabaya, Rabu (22/5/2019) malam.
Aksi 22 Mei berpotensi diboncengi, tandas Kanggur, lantaran penolakan hasil Pemilu sudah mengarah pada kekacauan dan konflik berkepanjangan seperti di sejumlah negara di Timur Tengah.
Menurutnya, Gerakan people power dijaga oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. “Kelompok-kelompok yang tidak memiliki niat baik, untuk membangun bangsa ini lima tahun ke depan,” ucapnya.
Meski GKPKN belum bisa membuktikan secara fatual, kata Kanggur, jika melihat gejalanya di lapangan akan mengarah pada aksi-aksi yang dekat dengan tindakan teror.
“Tindakan teror itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya selama ini sering melakukan teror. Dan itu dari mana? Itu berasal dari kelompok yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila,” paparnya.
Siapa kelompok yang dmaksud? “Kami belum bisa sebutkan itu, tapi ini menjadi kajian dan cermatan kami. Pada saatnya nanti kami akan menyampaikan secara lebih gamblang,” elaknya.
Apakah mereka yang ditangkap Densus 88 termasuk kelompok yang dimaksud? “Masih belum, masih belum ada bukti. Jadi belum ada arah ke sana, tapi mudah-mudahan saja itu tidak terjadi,” katanya.
Di sisi lain, pihaknya meminta para elite politik — terutama kedua kubu yang berkontestasi di Pilpres — untuk segera melakukan rekonsiliasi.
Kemudian bagi yang tidak puas dengan hasil Pemilu, bisa melalui jalur konstitusional, serta tidak lagi memprovokasi masyarakat untuk melakukan people power karena mengarah pada tindakan makar.
“Sepanjang yang kita amati ini mengarah pada tindakan makar. Karena itu, pemuda Jatim siap melakukan aksi turun ke jalan, mendesak, menekan, dan memaksa elite politik untuk segera melakukan rekonsiliasi,” tuntasnya. zal
