SURABAYA | duta.co – Dunia maya sedang ramai surat panggilan (polisi) yang ditandatangani Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian, untuk Rocky Gerung, pengamat politik yang lagi digandrungi banyak orang.
Isinya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sedang mendalami kasus kebohongan yang dilakukan aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet. Rocky dipanggil datang Selasa (27/11) untuk memberikan kesaksian.
Panggilan Rocky itu telah beredar di media sosial. Salah satunya diunggah di akun Twitter pribadi Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief.
Seperti kita tahu, Ratna Sarumpaet sempat mengaku berbohong mengenai cerita penganiayaan terhadap dirinya. Cerita penganiayaan itu sebelumnya telah mengundang respon dari berbagai kalangan di negeri ini. Termasuk, calon presiden Prabowo Subianto.
Ratna ditangkap saat hendak menghadiri acara di Santiago, Chile pada Kamis (4/10) lalu dan kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka. Ratna dijerat pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 a ayat 2 UU 19/ 2016 tentang perubahan atas UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Malah Bicara Susu atau Aspal
Belum jelas, apa yang hendak diburu polisi dari seorang Rocky. Yang sudah jelas, Rocky Gerung memang sangat kritis terhadap pemerintah. Penampilan Rocky di Seminar Nasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Jumat (16/11/2018) sampai hari ini, masih disimak orang.
Dalam seminar bertajuk Eksistensi Demokrasi Pancasila dalam Menghadapi Tahun Politik, yang diikuti oleh ribuan mahasiswa, Rocky sempat dipancing moderator agar mendukung pelarangan HTI dan mengapresiasi jalan tol Jokowi.
“Ini ada pertanyaan lewat WA saya. Menyikapi infrastuktur terlihat (Rocky) agak mengkritisi seakan menjadi tidak penting. Padahal ada banyak variable yang bisa dibangun lewat tol, arus barang dan jasa, misalnya tahun depan bisa tumbuh. Kedua, tentang HTI, berhadapan dengan tatanan negara republik Indoensia, ini bisa merusak konsensus yang ada,” demikian moderator.
Apa jawab Rocky? “Saya mengerti nuasa pertanyaan itu. Dalam kecermatan akademis, bentuk negara sudah final, republik kesatuan. Tetapi apa benar sudah final? Benarkah mengganti bentuk negara berlawan dengan UUD 45? Benarkah?,” tanya Rocky.
Ketika peserta seminar menjawab benar, Rocky langsung menimpali. “Berarti anda tidak membaca UUD 45. Dalam UUD 45, itu diatur cara mengubah UUD 45. Kalau mau diubah MPR harus ¾ dan segala macam. Seandainya itu terjadi, lalu negara diubah bentuk kerajaan, mengapa tidak. UUD 45 mengatakan, dimungkinan untuk diubah.”
“Kalau Anda tidak ingin berubah, itu mental kita. Tetapi konstitusi memungkinkan. Sama dengan presiden, katanya tidak boleh diganti, kecuali dengan pemilu. Padahal mungkin saja dengan impeachment. Dimungkinkan, memang. Misalnya presiden gagal, MK memutuskan tercela, dia meski mundur,” jelas Rocky disambut tepuk tangan hadirin.
“Bedakan antara rasa marah, emosional dengan aturan bernegara. Konstitusi bilang saya boleh diubah. Kita dipaksa berpikir satu arah, karena takut dengan konsekuensinya,” tegasnya.
Soal jalan tol? “Jalan tol, menurut saya kalau dikatakan akan ada trickle down effect (efek menetes ke bawah), itu kalau uang (kita) berlebih. Kalau terbatas, mestinya tahu mana yang didahulukan,” kata Rocky.
“Jalan tol di Sumatera mangkrak, karena dananya dipakai bikin jalan layang di Jakarta. Ngacau itu. Ada jalan tol sepotong di Sumsel, tidak terhubung dengan jalan kabupaten, rusak. Bikin tol gampag, asal ada uang, atau pinjam luar negeri. Di AS banyak jalan tol, sekarang separo nganggur. Karena orang pakai pesawat.”
“Jadi perlu kesatuan berpikir. APBN terbatas, ada pilihan, beli susu atau aspal. Faktanya 7 juta anak Indonesia kurang nutrisi, stunting, 10 tahun lagi mereka jadi milenial. Bagaimana kalau otaknya tidak tumbuh secara normal. Mereka bisa minta-minta di jalan tol. Karena APBN sekarang dipakai beli aspal ketimbang beli susu.”
“Boleh bikin jalan tol, tapi terangkan kepada saya bahwa jalan tol itu akan menjadikan generasi berpikir 10 tahun ke depan,” kritiknya. (net,mky)
