JAKARTA | duta.co – Proyek infrastruktur di era Jokowi kembali menuai kritik. Kali ini bahkan kritik datang dari Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK). JK mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi (Jabodebek) yang pembangunannya dia nilai tidak efisien.
Moda transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated). Proyek ini disebut asal dibangun saja.
“Jangan asal bangun saja,” ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.
“Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?” ujar JK.
JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.
JK pun mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek ini.
“Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?” ujar JK.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya percepatan pembangunan light rail transit (LRT) tahap pertama di Gerbang Tol Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu (9/9/2015) silam. Peresmian dimulainya pembangunan dilakukan dengan seremoni penekanan tombol dan penumpahan semen oleh Jokowi.
“Hari ini percepatan pembangunan LRT saya nyatakan secara resmi dimulai,” kata Jokowi sambil menekan tombol penanda dimulainya pembangunan proyek tersebut.
Saat menekan tombol, saat itu, Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan.
Setelah itu, Jokowi langsung meninjau lokasi pembangunan dan menyempatkan menumpahkan semen yang telah disediakan.
LRT tahap pertama mencakup tiga trase, yaitu Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 kilometer, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 kilometer (Tahap I A) dan Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,9 kilometer (Tahap I B). Untuk tahap kedua, panjang total lintasan LRT mencapai 41,5 kilometer. Tahap kedua itu meliputi lintas layanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, Palmerah-Grogol. Daya angkut harian dengan konfigurasi 6 train set adalah 24.000 PPHD head way 2 menit saat peak. Kecepatan operasi LRT mencapai 60-80 kilometer per jam.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto menjelaskan, pembangunan LRT itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Sama dengan JK, sebelumnya Bank Dunia juga mengkritik proyek infrastruktur Jokowi. Dalam laporan setebal 344 halaman berbahasa Inggris itu Bank Dunia mengkritik proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktruktur pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan laporan yang diklarifikasi Bank Dunia dan disebut disusun lima tahun lalu, laporan tersebut dengan gamblang membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait infrastruktur mulai Jokowi menjabat.
Bank Dunia dalam laporan tersebut, antara lain mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.
CNNIndonesia.com yang menurunkan laporan itu telah meminta konfirmasi perihal laporan tersebut. Namun, hingga akhirnya beberapa berita dipublikasikan pada Jumat (4/1), Bank Dunia belum juga memberikan respons, meski membenarkan keberadaan laporan tersebut.
Pada Senin (7/1), akhirnya Bank Dunia mengeluarkan keterangan resmi merespons pemberitaan CNNINdonesia.com. Bank Dunia mengaku pihaknya memang menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Namun, laporan itu disebut belum final.  (vvn/wis/cnni)
