Gibran sebagai Tumbal Karma Politik Jokowi

Oleh Suhermanto Ja’far*

 Anak sebagai Bayang-bayang Kekuasaan

DALAM politik, tidak semua orang yang menikmati keuntungan kekuasaan akan selamanya menikmati perlindungan dari kekuasaan itu sendiri. Ada saat ketika keputusan seorang pemimpin justru menjadi beban bagi orang-orang terdekatnya. Ada saat ketika warisan politik yang dahulu dianggap sebagai keberhasilan berubah menjadi sumber persoalan yang sulit dihindari.

Di sinilah posisi Gibran Rakabuming Raka menjadi menarik sekaligus problematis. Gibran adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia memperoleh jabatan tersebut melalui proses pemilihan umum yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, perjalanan politiknya tidak dapat dilepaskan dari kontroversi perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketika membicarakan masa depan politik Gibran, kita tidak cukup hanya melihat kapasitas individualnya. Kita juga harus melihat bagaimana jalan politiknya dibuka, siapa yang memperoleh keuntungan dari perubahan konfigurasi kekuasaan, serta bagaimana keputusan-keputusan politik Jokowi selama menjabat presiden membentuk situasi yang dihadapi putranya sekarang.

Judul Gibran sebagai Tumbal Karma Politik Jokowi bukanlah pernyataan bahwa Gibran telah terbukti menjadi korban suatu operasi politik tertentu. Istilah tumbal dalam tulisan ini merupakan metafora politik: seorang figur yang berpotensi menanggung konsekuensi dari kontradiksi, ambisi, dan keputusan politik yang dibangun oleh kekuasaan sebelumnya.

Pertanyaannya kemudian: apakah Gibran sedang menikmati warisan politik Jokowi, atau justru mulai menanggung harga dari warisan tersebut?

Jokowi pernah berbicara tentang netralitas, kepatuhan terhadap konstitusi, dan kebebasan anak-anaknya menentukan masa depan. Namun, perjalanan politik keluarganya justru menghadirkan serangkaian kontradiksi yang kini menjadi beban politik tersendiri. Gibran berada di tengah pusaran itu: bukan hanya sebagai Wakil Presiden, melainkan juga sebagai simbol dari warisan politik yang harus dipertanggungjawabkan.

1. Kontradiksi Pertama: Berbicara Netralitas, tetapi Mengakui Cawe-Cawe

Salah satu persoalan paling menarik dalam perjalanan politik Jokowi adalah hubungan antara pernyataan mengenai netralitas dan pengakuannya tentang keterlibatan dalam dinamika Pemilu 2024. Pada 1 November 2023, Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara, pemerintah daerah, TNI, dan Polri harus menjaga netralitas dalam pemilu. Pernyataan tersebut merupakan prinsip penting dalam demokrasi karena aparat negara tidak boleh digunakan untuk memenangkan kepentingan politik tertentu (Sekretariat Negara 2023).

Namun, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya 29 Mei 2023, Jokowi menyampaikan pernyataan yang kemudian menjadi perdebatan publik.

Ia mengatakan, “Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif.” Jokowi juga menegaskan bahwa keterlibatannya tidak boleh melanggar aturan, undang-undang, dan demokrasi (Ginting 2023). Di sinilah muncul persoalan konseptual yang menarik. Netralitas dan keterlibatan politik merupakan dua hal yang harus dibedakan secara cermat. Seorang presiden memang memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas nasional. Namun, ketika keterlibatan tersebut bersinggungan dengan kontestasi elektoral, batas antara tanggung jawab kenegaraan dan kepentingan politik menjadi sangat sensitif.

Inilah yang dapat disebut sebagai contradictio in terminis dalam praktik komunikasi politik: ketika dua prinsip yang semestinya dijelaskan batas-batasnya justru menimbulkan kesan bertentangan dalam pelaksanaannya.

Persoalannya bukan semata-mata penggunaan istilah cawe-cawe. Persoalannya adalah bagaimana seorang presiden memastikan bahwa kewenangan, fasilitas, pengaruh, dan legitimasi jabatannya tidak berubah menjadi instrumen yang menguntungkan kepentingan politik tertentu.

Dalam demokrasi, presiden bukan hanya dituntut tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia juga harus menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan dan menggerus kepercayaan publik. Maka pertanyaan kritisnya sederhana: jika semua aparat harus netral, sejauh mana presiden sendiri harus membatasi keterlibatan politiknya agar prinsip netralitas tidak berhenti sebagai imbauan kepada bawahan?

Di sinilah kontradiksi politik Jokowi mulai terlihat. Ia menghendaki aparat menjaga jarak dari politik praktis, tetapi pada saat yang sama menyatakan dirinya akan ikut cawe-cawe dalam menentukan arah politik nasional. Dan ketika Gibran kemudian menjadi calon wakil presiden, pernyataan tersebut memperoleh makna politik yang jauh lebih besar.

2. Kontradiksi Kedua: Konstitusi Dijunjung, tetapi Kontroversi MK

Persoalan kedua jauh lebih serius karena menyentuh jantung negara hukum. Pada 15 Maret 2021, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat menjadi presiden tiga periode. Ia menyatakan bahwa konstitusi mengamanatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode dan ketentuan tersebut harus dijaga bersama (Sekretariat Negara 2021). Pernyataan serupa kembali disampaikan pada 30 Maret 2022 ketika wacana tiga periode kembali mengemuka. Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus taat dan patuh pada konstitusi (Sekretariat Negara 2022).

Namun, pada 2023, justru muncul kontroversi konstitusional yang berkaitan langsung dengan jalan politik putra sulungnya. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah pemaknaan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu memberikan pengecualian bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran yang saat itu masih berusia 36 tahun untuk menjadi calon wakil presiden.

Persoalan kemudian berkembang ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK (MKMK 2023). Fakta ini harus dibaca secara tepat. Putusan MKMK tidak membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, pelanggaran etik berat dalam proses pengambilan keputusan tersebut meninggalkan persoalan serius mengenai independensi, ketidakberpihakan, dan integritas lembaga penjaga konstitusi. Di sinilah ironi politiknya.

Jokowi berulang kali mengingatkan bangsa agar patuh terhadap konstitusi. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, publik justru menyaksikan kontroversi besar yang berkaitan dengan perubahan aturan pencalonan dan kepentingan politik keluarganya. Tentu tidak tepat menyimpulkan bahwa Jokowi secara pribadi mengatur putusan MK tanpa bukti. Namun, hubungan keluarga antara Ketua MK saat itu dan Presiden, ditambah temuan pelanggaran etik berat, cukup menjadi alasan bagi masyarakat untuk menuntut penjelasan dan penguatan pengawasan kelembagaan.

Dalam kajian mengenai negara hukum, Tom Ginsburg menekankan pentingnya legitimasi dan independensi lembaga peradilan konstitusi. Kepercayaan terhadap pengadilan konstitusi bukan hanya dibangun melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui integritas proses pengambilan keputusan (Ginsburg 2003). Kontroversi tersebut bukan sekadar persoalan Gibran boleh atau tidak boleh menjadi wakil presiden. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana hukum dan institusi negara menjaga jarak dari konflik kepentingan kekuasaan.

Gibran akhirnya memperoleh tiket politik melalui aturan yang berlaku. Namun, kontroversi yang mengiringi perubahan aturan itu menjadi beban legitimasi yang tidak mudah dipisahkan dari perjalanan politiknya. Inilah salah satu bentuk karma politik Jokowi: keputusan yang membuka jalan bagi putranya sekaligus meninggalkan pertanyaan besar tentang integritas institusi yang seharusnya berdiri di atas kepentingan keluarga penguasa.

3. Kontradiksi Ketiga: Diam yang Membunuh Kepercayaan Publik

Dalam politik, diam bukan selalu tanda kebijaksanaan. Diam dapat menjadi strategi komunikasi, tetapi dapat pula berubah menjadi beban moral ketika publik membutuhkan penjelasan. Jokowi dikenal sebagai figur yang sering menggunakan komunikasi sederhana, menghindari konfrontasi terbuka, dan tidak selalu memberikan penjelasan panjang terhadap kontroversi politik.

Gaya komunikasi semacam itu pernah menjadi salah satu kekuatan politiknya. Ia dipersepsikan sebagai pemimpin yang tenang, tidak mudah terpancing, dan lebih mengutamakan kerja daripada perdebatan. Namun, gaya komunikasi yang efektif dalam situasi normal belum tentu efektif ketika persoalan menyangkut integritas konstitusi dan kepentingan keluarga.

Ketika putusan MK menjadi kontroversi, ketika Ketua MK dinyatakan melanggar etik berat, ketika Gibran menjadi pusat perdebatan politik, dan ketika pertanyaan tentang keterlibatan Jokowi dalam dinamika Pemilu 2024 semakin menguat, masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih substantif.

Di sinilah istilah “diam tapi membunuh” memperoleh relevansinya sebagai metafora politik.Bukan membunuh seseorang secara fisik, melainkan membunuh secara perlahan kepercayaan publik, legitimasi moral, dan citra kepemimpinan yang selama ini dibangun. Diam yang tidak disertai penjelasan dapat memberikan ruang bagi spekulasi. Diam yang terlalu lama dapat membuat masyarakat merasa bahwa pertanyaan publik tidak dianggap penting. Diam yang muncul berulang kali dalam persoalan konflik kepentingan dapat menimbulkan kesan bahwa kekuasaan sedang berusaha menghindari pertanggungjawaban.

Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memerintah, tetapi juga dengan dasar kepercayaan yang membuat masyarakat menerima kewenangan seorang pemimpin (Weber 1978, 212–216). Dalam konteks ini, Jokowi mungkin tidak kehilangan seluruh pengaruh politiknya. Namun, ia menghadapi tantangan yang berbeda: bagaimana mempertahankan legitimasi moral setelah meninggalkan jabatan presiden.

Yang paling berisiko menanggung akibatnya justru Gibran. Sebab, setiap kontroversi yang tidak dijelaskan secara memadai akan terus melekat pada figur yang memperoleh manfaat politik dari situasi tersebut. Gibran dapat saja memiliki kemampuan, gagasan, dan agenda politik sendiri. Namun, selama persoalan asal-usul pencalonannya belum memperoleh penjelasan publik yang meyakinkan, bayang-bayang keputusan politik ayahnya akan terus mengikuti perjalanan kariernya.

4. Kontradiksi Keempat: Jabatan Itu Sementara, tetapi ingin Tiga Periode Kekuasaan

Salah satu prinsip paling mendasar dalam demokrasi konstitusional adalah bahwa kekuasaan memiliki batas waktu. Presiden bukan pemilik negara. Ia hanya memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan dalam periode tertentu. Pasal 7 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, maksimal dua periode.

Namun, pada masa pemerintahan Jokowi, wacana perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berulang kali muncul dalam ruang publik.

Pada 2019, Jokowi menyatakan tidak menghendaki wacana tiga periode dan bahkan mengingatkan bahwa amendemen konstitusi dapat berkembang ke persoalan yang lebih luas (Sekretariat Kabinet 2019). Pada 2021, ia kembali menegaskan tidak memiliki niat menjadi presiden tiga periode. Pada 2022, ia juga menyatakan bahwa semua pihak harus taat terhadap konstitusi.

Perlu ditegaskan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan Jokowi secara terbuka menginginkan dirinya menjadi presiden tiga periode. Ia justru berulang kali menyangkal keinginan tersebut.Akan tetapi, persoalan politiknya tetap penting: mengapa wacana tiga periode begitu kuat berkembang selama pemerintahannya, dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa isu tersebut tidak dimanfaatkan untuk menguji batas-batas konstitusi?

Sejumlah elite politik dan pejabat pemerintahan pernah ikut memperbincangkan gagasan perpanjangan masa jabatan. Munculnya wacana tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan membutuhkan komitmen yang konsisten, bukan hanya pernyataan penolakan dari seorang presiden. Di sinilah ironi yang patut direnungkan. Seorang pemimpin seharusnya memahami bahwa jabatan adalah amanah yang sementara. Kekuasaan harus dipersiapkan untuk diserahkan, bukan terus-menerus dipertahankan melalui berbagai kemungkinan perubahan aturan.

Dalam demokrasi, keberhasilan seorang presiden bukan diukur dari kemampuannya mempertahankan pengaruh setelah meninggalkan jabatan, melainkan dari kemampuannya memastikan pergantian kekuasaan berlangsung secara konstitusional dan bermartabat. Masalahnya, warisan politik Jokowi justru menghadirkan perdebatan mengenai kesinambungan pengaruh keluarga setelah masa kepresidenannya berakhir. Di sinilah publik perlu membedakan antara regenerasi politik yang wajar dan upaya mempertahankan pengaruh kekuasaan melalui hubungan keluarga.

5. Kontradiksi Kelima: Keluarga Bebas dari politik, tetapi menjadi Wali Kota

Kontradiksi berikutnya menyangkut pernyataan Jokowi mengenai masa depan politik anak-anaknya. Pada April 2018, Jokowi pernah mengatakan bahwa anak-anaknya diberi kebebasan penuh untuk menentukan pilihan hidup. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memaksa anak-anaknya meneruskan usaha keluarga, apalagi memaksa mereka menjadi politikus (Kumparan 2018).

Dalam wawancara dengan BBC pada 2020, Jokowi juga menjelaskan pandangannya mengenai politik dinasti. Menurutnya, dinasti politik adalah ketika seorang pejabat menunjuk anggota keluarganya untuk menduduki jabatan. Sementara itu, apabila anggota keluarga mencalonkan diri dalam pemilihan umum, rakyatlah yang menentukan hasilnya (BBC News Indonesia 2019).

Pernyataan tersebut pada dasarnya mengandung prinsip demokratis: setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Namun, persoalan muncul ketika kebebasan individual keluarga beririsan dengan kekuasaan presiden yang sedang berjalan. Gibran menjadi Wali Kota Surakarta pada 2021. Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan pada tahun yang sama. Gibran kemudian menjadi Wakil Presiden pada 2024. Sementara itu, Kaesang Pangarep memasuki politik partai dan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada 2023.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sejumlah anggota keluarga Jokowi akhirnya memasuki arena politik pada tingkat yang berbeda-beda. Tentu, tidak semua anggota keluarga Jokowi berpolitik. Karena itu, tidak tepat menyebut seluruh keluarga terlibat dalam politik praktis. Namun, konsentrasi keterlibatan beberapa anggota keluarga dalam jabatan publik dan kepemimpinan partai menimbulkan pertanyaan yang sah secara demokratis: sejauh mana kedekatan dengan pusat kekuasaan memberikan keuntungan politik yang tidak dimiliki warga negara lainnya?

Inilah persoalan yang lebih substansial daripada sekadar apakah anak seorang presiden boleh menjadi pejabat publik. Dalam teori demokrasi, kesempatan yang setara merupakan salah satu prasyarat kompetisi politik yang sehat. Hak untuk dipilih harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa negara tidak digunakan untuk menciptakan keistimewaan bagi kelompok keluarga tertentu.

Rendy Wadipalapa dan Adam Tyson dalam penelitian mereka mengenai cross-party presidential dynasticism menjelaskan bagaimana dinasti politik Jokowi berkembang melalui kombinasi anggota keluarga, jaringan elite, dan koalisi lintas partai. Mereka menunjukkan bahwa fenomena tersebut memiliki implikasi terhadap struktur kekuasaan dan kualitas demokrasi Indonesia (Wadipalapa and Tyson 2025, 79–102).

Kajian tersebut memperlihatkan bahwa politik dinasti modern tidak selalu tampil dalam bentuk pewarisan jabatan secara langsung. Ia dapat berkembang melalui jaringan, dukungan partai, relasi patronase, dan kemampuan membangun koalisi politik. Persoalan keluarga Jokowi bukan semata-mata bahwa anggota keluarganya menggunakan hak politik. Persoalannya adalah bagaimana demokrasi menjamin bahwa hak tersebut tidak memperoleh keistimewaan akibat akses terhadap kekuasaan negara. Di sinilah perbedaan antara hak politik dan privilese politik harus ditegaskan.

Gibran, Kaesang, dan Bobby memiliki hak politik sebagaimana warga negara lainnya. Namun, Jokowi sebagai mantan presiden tetap harus dinilai berdasarkan tanggung jawab moralnya dalam memastikan bahwa jabatan publik, institusi negara, dan kewenangan pemerintahan tidak diperlakukan sebagai sumber keistimewaan keluarga.

Gibran sebagai Tumbal: Ketika Warisan Politik Berubah Menjadi Beban

Dari kelima kontradiksi tersebut, muncul satu persoalan yang menjadi pusat perhatian: posisi Gibran dalam warisan politik Jokowi. Di satu sisi, Gibran memperoleh keuntungan dari konfigurasi politik yang memungkinkan dirinya mencapai jabatan tertinggi kedua di negara ini pada usia relatif muda. Di sisi lain, ia harus menghadapi konsekuensi dari kontroversi yang mengiringi pencalonannya.

Setiap kritik terhadap putusan MK, setiap perdebatan mengenai netralitas presiden, setiap pembicaraan mengenai politik dinasti, dan setiap evaluasi terhadap warisan kekuasaan Jokowi akan kembali bersinggungan dengan posisi Gibran. Inilah paradoks politik seorang anak penguasa. Ia memperoleh akses menuju pusat kekuasaan melalui warisan politik keluarga, tetapi pada saat yang sama harus membuktikan bahwa dirinya memiliki legitimasi, kapasitas, dan kemandirian yang tidak semata-mata bersumber dari nama besar ayahnya. Di sinilah metafora tumbal karma politik menemukan maknanya.

Gibran berpotensi menjadi figur yang menanggung biaya reputasi dari keputusan politik yang bukan seluruhnya ia buat sendiri. Namun, ia tetap merupakan aktor politik yang memiliki tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kinerjanya sendiri. Karena itu, tidak adil apabila Gibran dipandang hanya sebagai korban. Ia juga harus dinilai sebagai pejabat publik yang wajib mempertanggungjawabkan mandatnya kepada rakyat.

Demikian pula Jokowi tidak dapat selamanya berlindung di balik argumentasi bahwa anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki kebebasan menentukan pilihan politik. Kebebasan individual memang harus dihormati. Namun, ketika keputusan keluarga bersinggungan dengan kewenangan dan pengaruh kekuasaan negara, pertanggungjawaban politik tetap menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dalam demokrasi, hubungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari evaluasi publik.

Karma Politik Kekuasaan

Ada satu pelajaran penting dari perjalanan politik Jokowi: kekuasaan memiliki konsekuensi yang tidak selalu muncul pada saat keputusan dibuat. Seorang pemimpin mungkin dapat memenangkan pertarungan politik dalam jangka pendek. Ia mungkin dapat membangun koalisi besar, mengamankan dukungan partai, dan mengantarkan orang-orang terdekatnya ke jabatan strategis. Namun, keberhasilan politik jangka pendek tidak selalu menjamin keberhasilan warisan sejarah.

Kebijakan yang kontroversial dapat terus diperbincangkan. Keputusan yang menimbulkan persoalan etik dapat terus menjadi bahan evaluasi. Praktik politik yang dianggap menguntungkan keluarga dapat memunculkan kritik lintas generasi. Dalam pengertian ini, karma politik bukanlah hukuman mistis. Ia merupakan konsekuensi logis dari keputusan dan tindakan politik yang dilakukan seseorang.

Jokowi mungkin telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden. Namun, penilaian terhadap kepemimpinannya tidak berhenti pada hari terakhir ia berada di Istana. Sejarah akan terus menguji apakah ia meninggalkan institusi yang lebih kuat atau justru mewariskan kontroversi mengenai independensi lembaga negara, politik dinasti, dan konsentrasi kekuasaan. Dan Gibran menjadi salah satu figur yang paling nyata berada di tengah ujian tersebut.

Persoalan terbesar Jokowi bukan apakah ia masih memiliki jaringan politik setelah meninggalkan Istana. Bukan pula apakah Gibran akan bertahan sebagai Wakil Presiden atau suatu hari memilih meninggalkan jabatannya. Persoalan yang lebih besar adalah kontradiksi antara perkataan dan praktik kekuasaan yang meninggalkan pertanyaan bagi demokrasi Indonesia.

Jokowi berbicara tentang netralitas, tetapi menyatakan akan cawe-cawe. Ia berbicara tentang kepatuhan terhadap konstitusi, tetapi pemerintahannya berakhir dengan kontroversi konstitusional yang melibatkan putra sulungnya. Ia menegaskan bahwa jabatan presiden dibatasi dua periode, sementara wacana tiga periode sempat berkembang di lingkungan elite politik. Ia menyatakan anak-anaknya bebas menentukan pilihan, tetapi keterlibatan sejumlah anggota keluarganya dalam politik kemudian menjadi persoalan publik yang serius.

Masing-masing peristiwa memiliki konteks dan penjelasan tersendiri. Namun, ketika semuanya diletakkan dalam satu rangkaian, muncul pertanyaan besar tentang konsistensi kepemimpinan dan tanggung jawab moral seorang presiden. Gibran mungkin tidak pernah meminta seluruh kontroversi itu melekat pada dirinya. Akan tetapi, ia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa perjalanan politiknya merupakan bagian dari sejarah kekuasaan ayahnya. Di sinilah letak tragedi politik yang sesungguhnya: seorang anak dapat memperoleh kedudukan melalui warisan pengaruh ayahnya, tetapi ia juga harus menghadapi beban legitimasi yang ditinggalkan oleh keputusan-keputusan sang ayah.

Jokowi boleh saja telah meninggalkan Istana. Ia boleh saja tidak lagi memegang kewenangan presiden. Namun, ia tidak dapat menentukan sendiri bagaimana sejarah akan menilai kepemimpinannya. Sebab, sejarah tidak hanya mencatat berapa banyak jalan dibangun, berapa banyak proyek diselesaikan, atau berapa besar investasi yang masuk. Sejarah juga mencatat bagaimana seorang pemimpin memperlakukan konstitusi, menjaga independensi lembaga negara, menghormati batas kekuasaan, dan memisahkan kepentingan keluarga dari kepentingan publik.

Gibran mungkin menjadi penerima warisan politik Jokowi. Namun, ia juga berpotensi menjadi penanggung beban dari kontradiksi politik yang diwariskan ayahnya. Itulah karma politik: bukan karena kekuasaan selalu berakhir dengan kekalahan, melainkan karena setiap keputusan pada akhirnya harus menghadapi pertanggungjawaban. Bagi Jokowi, pertanyaan sejarahnya bukan lagi seberapa kuat ia pernah berkuasa.

Pertanyaannya adalah: apakah ia berhasil mewariskan demokrasi yang lebih kuat, atau justru mewariskan sebuah keluarga yang harus terus menjelaskan bagaimana kekuasaan pernah bekerja untuk membuka jalan bagi mereka? Negara bukan warisan keluarga. Konstitusi bukan instrumen kepentingan pribadi. Dan kekuasaan, sebesar apa pun, tidak pernah menjadi milik seseorang untuk selamanya.

*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Referensi:

Aspinall, Edward. 2014. “Indonesia’s 2014 Elections: Parliament and Patronage.” Journal of Democracy 25 (4): 96–110. https://doi.org/10.1353/jod.2014.0070.

BBC News Indonesia. 2019. “Presiden Jokowi dalam Wawancara Eksklusif dengan BBC: Prioritas Saya Ekonomi, tapi Bukan Saya Tidak Senang HAM dan Lingkungan.” 2019.

Ginsburg, Tom. 2003. Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge: Cambridge University Press.

Ginting, Alfito Deannova. 2023. “Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-Cawe.” detikNews, May 29, 2023.

Kumparan. 2018. “Jokowi soal Anaknya yang Enggan Berpolitik: Pegang Pabrik Saja Tak Mau.” April 25, 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 2023. Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2019. “Tanggapi Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Presiden Jokowi: Lebih Baik Tidak Usah Amandemen.” December 2, 2019.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2021. “Presiden Jokowi: Sikap Saya Tak Berubah, Tidak Ada Niat Jadi Presiden Tiga Periode.” March 15, 2021.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2022. “Soal Presiden Tiga Periode, Presiden: Kita Harus Taat Konstitusi.” March 30, 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2023. “Presiden Jokowi Kembali Tekankan Netralitas Aparat pada Pemilu 2024.” November 1, 2023.

Wadipalapa, Rendy, and Adam Tyson. 2025. “Cross-Party Presidential Dynasticism in Indonesia: Evidence from the 2024 Presidential Elections.” Pacific Affairs 98 (1): 79–102. https://doi.org/10.5509/2025981-art4.

Weber, Max. 1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.

Bagaimana reaksi anda?

Share Tweet