“Tidak mudah, memahamkan orang, bahkan istri sekali pun, tentang pentingnya ‘cancut taliwondo’ membangun Jombang. Ada yang bertanya, berkomentar, juga nyeletuk: “Apa tidak rugi Pak Giat yang sudah jadi pejabat tinggi negara, kok mau pensiun dini?”.
Oleh Sugiat, SSos, MPsiT, Pj Bupati Jombang
JUDUL tulisan ini menjawab pertanyaan masyarakat Jombang terkait mengapa Pj Bupati Jombang Sugiat mengajukan pengunduran diri sebagai Penjabat Bupati Jombang, Selasa 2 Juli 2024 lalu?
Jawabannya singkat: Giat Mundur untuk Maju.
Pertama, harus mundur untuk maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jombang 2024 tahun. Ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saya harus mundur terlebih dahulu.
Kedua, harus maju. Ini bukan semata maju seb agai Bupati Jombang dalam kontestasi Pilkada serentak 27 November 2024 nanti, tetapi, Jombang memang harus maju.
Bukan berarti saat Jombang tertinggal, tidak. Tetapi, kita punya “krenteg” atau tekad batin memperjuangkan Jombang menjadi Kabupaten yang maju, bukan saja di Jawa Timur tetapi di Indonesia. Jombang harus menjadi daerah percontohan nasional, yakin bisa.
Sebagai putra kelahiran Jombang, rasanya wajib punya ‘gawe’, tugas melengkapi kewajiban hidup demi Jombang sebagai tanah kelahiran. Wajib menjadikan Jombang sebagai daerah maju dan berkemajuan dalam segala bidang, membuat bangga seluruh warga Jombang.
Tetapi, semua itu butuh proses. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditentukan pemungutan suara dilaksanakan 27 November 2024. Aturannya sebagai ASN harus mundur.
Menurut Surat Edaran Nomor 100.2.1.3/2314/SJ tertanggal 16 Mei 2024, seorang Pj Kepala Daerah harus sudah mundur 40 hari sebelum pendaftaran KPU. Saat ini, saya masih menunggu persetujuan Mendagri.
Semoga penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan publik. Ini penting saya sampaikan, agar tidak disalahpahami. Karena ada yang bilang “Oh Pak Pj berpolitik praktis” atau ‘Oh Pak Pj Bupati berambisi’.
Politik, itu penuh perdebatan, debatable. Tetapi, ambisi menjadikan Jombang terbaik adalah sebuah keharusan. Karena itu, perlu menjaga prinsip transparansi komunikasi politik, agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance).
Demi Tanah Kelahiran
Tidak mudah, memang, memahamkan orang, bahkan istri sekali pun, tentang pentingnya ‘cancut taliwondo’ membangun Jombang. Ada yang bertanya, berkomentar, nyeletuk: “Loh apa nggak rugi Pak Giat sudah jadi pejabat tinggi di lembaga Negara, kok tiba-tiba pensiun dini?”.
Ada juga yang bertanya: Bapak sudah jadi orang pusat kenapa pulang ke daerah? Ada yang berkomentar, kan sayang masih tiga tahun lagi bertugas dalam posisi empuk. Ini pertanyaan yang sering menyasar di teligan.
Kalau mau ongkang-ongkang, leha-leha, pasca Pj Bupati Jombang, sebaiknya balik Jakarta. Itu kalau pilih enaknya. Tetapi, hidup ini perlu perjuangan, perlu tantangan, bukan mengambil jalan mulus untuk pribadi. Akhirnya, semua itu saya jawab: “Nggak apa-apa”. Hidup perlu prinsip. Kerja itu ibadah, Allah SWT menciptakan (makhluk) jin dan manusia tidak lain, hanya untuk beribadah.
Seperti tadi, ada krenteg batin dari Allah SWT, juga dikasih kesadaran kalau wajib “tandang gawe” berjuang memajukan Jombang tanah kelahiran. Ada yang bilang “ah itu hanya ambisi saja“, tidak apa-apa. Saya membayangkan hidup tanpa ambisi, hidup tanpa cita-cita menuju kebaikan, bagaimana bisa? Biarlah, pinjam istilah Gus Dur: “gitu aja kok repot“. Niat ingsun sae. Bismillah, tawakal kepada Allah SWT. (bersambung)
