SURABAYA | duta.co – DPC Partai Gerindra Surabaya membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota (Bacawali) dan Bakal Calon Wakil Wali Kota (Bacawawali) Surabaya terhitung Jumat (25/10). Pembukaan pendaftaran ini berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai Gerindra di Hambalang Bogor dan Rapat Koordinasi (Rakor) DPD Gerindra Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Pendaftaran ini bukan hanya untuk kader tapi juga dibuka untuk umum. Itu berdasarkan hasil Rrapimnas di Hambalang dan Rakor DPD,” ungkap Ketua Penjaringan Bacawali DPC Partai Gerindra Surabaya, Bagiyon Senayan, Jumat(25/10/2019).

Bagiyon menjelaskan, pendaftaran ini juga bukan hanya menerima untuk Bacawali tapi juga Bacawawali. Pengambilan formulir pendaftaran juga tidak di pungut biaya.

“Bisa mendaftar Bacawali atau Bacawawali. Kita memang membuka bukan untuk pasangan calon, tapi terpisah,” katanya.

Mekanisme pendaftaran model seperti ini, kata Bagiyon, lantaran peroleh kursi partai Gerindra dilembaga legislatif Surabaya, tidak memenuhi kuota persyaratan. Sehingga bisa ada kemungkinan berkoalisi untuk menentukan posisi calon.

“Partai pasti akan mencari kekurangan kuota persyaratan itu. Tapi yang jelas nanti yang menyeleksi keseluruhan adalah DPP dan DPC hanya menjaring lewat pendaftaran,” tambahnya.

Mengenai biaya politik kampanye pemenangan hingga penyediaan saksi untuk memantau suara, adalah tanggungjawab para calon nanti.

Ia menjelaskan, dalam formulir pendaftaran nanti, tersedia kolom esay dan lembar jawaban soal keseriusan para calon maju di Pilwali 2020 mendatang.

Salah satu pertanyaan itu, juga memuat kesanggupan penyediaan finansial. “Calon memang harus menanggung biaya politik menggelar rakorcab untuk menggerakkan mesin politik partai, kampanye dan penyediaan saksi. Karena tak mungkin ada calon yang ingin maju, tapi tak memiliki finansial untuk membiaya pencalonan. Untuk itu kita tanyai keseriusannya,” tegas Bagiyon.

Sementara mengenai koalisi dengan Parpol lain, Bagiyon mengatakan, beberapa pengurus partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Surabaya sudah menjalin komunikasi, meski tak secara resmi. Diantaranya PAN, PSI, Nasdem dan Demokrat, sampai PKS.

“Ya semuanya mungkin. Tapi kalau memang nanti keputusan DPP memaksa harus berkoalisi dengan PDIP, ya itu lain soal lagi. Yang jelas kita sudah membangun komunikasi dengan partai-partai itu,” pungkasnya. azi

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry