Oleh Suhermanto Ja’far*
ARTIKEL Romadlon Sukaradi yang dimuat duta.co pada 31 Juli 2026 menarik untuk didiskusikan karena tidak hanya menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam kebijakan publik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pembangunan dapat dibaca sebagai manifestasi suatu paradigma kepemimpinan. Melalui program Rumah Martabat dan Peradaban,
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menempatkan rumah layak huni bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan fondasi bagi terbangunnya martabat manusia, keluarga, dan peradaban. Disinilah kesejateraan Sosial harus dibangun dengan sikap dan pendekatan Amare (Ja’far 2026b). Gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan sejatinya harus berorientasi pada perluasan kemampuan manusia untuk hidup secara bermartabat, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata (Sen 1999, 3–11; Nussbaum 2011, 18–36).
Manajemen Amare
Di balik kebijakan tersebut tersimpan paradigma kepemimpinan yang menarik dibaca melalui konsep Amare Ergo Sum. Berbeda dengan paradigma modern yang menempatkan rasionalitas sebagai ukuran utama keberadaan manusia sebagaimana dirumuskan René Descartes melalui Cogito Ergo Sum, konsep Amare Ergo Sum memandang bahwa eksistensi seorang pemimpin justru memperoleh maknanya ketika ia membangun relasi, melayani, menghargai martabat manusia, dan menghadirkan kemaslahatan bagi Masyarakat (Ja’far 2026a). Dalam perspektif ini, legitimasi kepemimpinan lahir bukan dari kekuasaan administratif, tetapi dari kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan publik (Taylor 1989, 25–52).
Konsep AMARE dipahami sebagai akronim dari Appreciate, Motivate, Appreciate, Respect, dan Empower. Kelima prinsip tersebut menggambarkan kepemimpinan yang menghargai manusia sebagai subjek pembangunan, membangun motivasi kolektif, menghormati martabat warga, dan memberdayakan masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri. Dengan demikian, Ergo Sum tidak dimaknai sebagai eksistensi yang lahir dari berpikir semata, melainkan keberadaan yang dibuktikan melalui karya pelayanan. Dalam tradisi kepemimpinan kontemporer, model seperti ini dikenal sebagai servant leadership, yaitu kepemimpinan yang menempatkan pelayanan kepada manusia sebagai inti dari seluruh tindakan politik dan organisasi (Greenleaf 1977, 13–21; Spears 2010, 25–30).
Kerangka tersebut menemukan relevansinya ketika dibaca melalui pemikiran Hannah Arendt dalam The Human Condition. Arendt membedakan tiga dimensi dasar eksistensi manusia, yaitu labor, work, dan action. Labor berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kehidupan, work menghasilkan karya yang membangun dunia manusia, sedangkan action merupakan tindakan yang melahirkan ruang publik melalui dialog, tanggung jawab, dan kebebasan (Arendt 1958, 7–21, 175–247).
Dalam konteks Jawa Timur, perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, penguatan UMKM, dan perlindungan kelompok rentan dapat dipahami sebagai penghargaan terhadap dimensi labor. Berbagai prestasi pembangunan Jawa Timur merepresentasikan dimensi work, sedangkan kemampuan mengintegrasikan seluruh potensi tersebut ke dalam kebijakan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat merupakan bentuk action sebagai ekspresi kepemimpinan yang bermakna. Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan Gubernur Jatim, KIP bukanlah sebuah PENCITRAAN, tetapi memang menjadi KARAKTER dan KEPRIBADIAN sosok KIP.
Program Rumah Martabat dan Peradaban memperlihatkan bagaimana ketiga dimensi tersebut dipertemukan dalam satu kebijakan. Rumah dipahami bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai ruang lahirnya keluarga, pendidikan nilai, solidaritas sosial, dan pembentukan karakter masyarakat. Pandangan ini selaras dengan pendekatan human development yang menempatkan kualitas kehidupan manusia sebagai tujuan utama pembangunan (Nussbaum 2011, 28–36; Sen 1999, 87–110).
Dari perspektif gender, pendekatan tersebut juga menunjukkan karakter kepemimpinan perempuan yang lebih relasional, kolaboratif, dan berbasis ethics of care. Carol Gilligan menjelaskan bahwa etika kepedulian berangkat dari kemampuan membangun relasi dan tanggung jawab terhadap mereka yang paling rentan, bukan semata-mata dari penerapan aturan yang bersifat abstrak (Gilligan 1982, 27–38). Joan Tronto kemudian memperluasnya dengan menunjukkan bahwa kepedulian (care) merupakan fondasi penting bagi praktik demokrasi dan kebijakan publik yang berkeadilan (Tronto 1993, 101–126). Dalam konteks Jawa Timur, perhatian terhadap RTLH, keluarga miskin, stunting, pemberdayaan desa, serta akses pembiayaan perumahan menunjukkan bahwa rumah dipahami sebagai pusat kesejahteraan keluarga, bukan sekadar aset ekonomi.
Cara pandang tersebut semakin kuat apabila dibaca melalui filsafat dialog Martin Buber. Dalam I and Thou, Buber membedakan relasi I–It dan I–Thou. Relasi I–It memperlakukan manusia sebagai objek yang dihitung dan dimanfaatkan, sedangkan relasi I–Thou memandang manusia sebagai pribadi yang memiliki martabat dan layak diajak berdialog (Buber 1958, 3–34). Pendataan lebih dari 94.000 rumah tidak layak huni seharusnya tidak dimaknai sebagai sekadar proses administratif, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan setiap warga. Data bukan lagi angka statistik, tetapi representasi manusia yang memiliki nama, keluarga, harapan, dan masa depan.
Di sinilah konsep Amare Ergo Sum memperoleh relevansinya. Kepemimpinan yang dibangun di atas penghormatan terhadap martabat manusia akan memandang setiap kebijakan sebagai ruang membangun relasi, bukan sekadar instrumen birokrasi. Rumah menjadi simbol penghormatan terhadap kemanusiaan, sedangkan pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk penghargaan terhadap kemampuan warga untuk tumbuh secara mandiri. Negara tidak sekadar hadir sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai mitra yang membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang (empowerment) (Freire 1970, 43–71).
Meskipun demikian, paradigma ini menghadapi tantangan serius. Birokrasi modern cenderung bekerja melalui logika administratif yang menjadikan warga sebagai nomor identitas, penerima manfaat, atau objek evaluasi. Akibatnya, relasi I–Thou mudah bergeser menjadi relasi I–It, ketika prosedur lebih dominan daripada empati. Max Weber sejak awal telah mengingatkan bahwa rasionalisasi birokrasi memang menghasilkan efisiensi, tetapi pada saat yang sama berpotensi melahirkan iron cage yang mengurangi dimensi kemanusiaan dalam pelayanan publik (Weber 1978, 956–1005).
Keberhasilan paradigma Amare Ergo Sum tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau besarnya anggaran yang disalurkan. Keberhasilannya justru diukur dari sejauh mana kebijakan mampu memulihkan martabat manusia, memperkuat relasi sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk membangun kehidupannya sendiri. Dalam perspektif ini, kepemimpinan memperoleh makna bukan karena besarnya kekuasaan yang dimiliki, tetapi karena kemampuannya menghadirkan harapan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan Buber (1958, 62–75), manusia hanya benar-benar menjadi dirinya ketika mampu berjumpa dengan sesamanya sebagai Engkau, bukan sebagai It. Program Rumah Martabat dan Peradaban dapat dibaca sebagai upaya mengubah Pandangan pemerintah dari sekadar mesin birokrasi menjadi rumah bersama yang memuliakan manusia. Disinilah KIP menjalankan nilai KEMANUSIAAN Gus Dur dalam dimensi kepemimpinannya dalam membangun Jatim
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Arendt, Hannah. 1958. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
Buber, Martin. 1958. I and Thou. 2nd ed. New York: Charles Scribner’s Sons.
Freire, Paulo. 1970. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
Gilligan, Carol. 1982. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Greenleaf, Robert K. 1977. Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. New York: Paulist Press.
Ja’far, Suhermanto. 2026a. “Amare Ergo Sum.” eLKAF.Id, July 23. https://elkaf.id/blog/amare-ergo-sum/
Ja’far, Suhermanto. 2026b. “Amare Ergo Sum Sebagai Orientasi Baru Perjuangan DNIKS: Menuju Masa Depan Kesejahteraan Indonesia.” eLKAF, July 8. https://elkaf.id/blog/amare-ergo-sum-sebagai-orientasi-baru-perjuangan-dniks-menuju-masa-depan-kesejahteraan-indonesia/
Nussbaum, Martha C. 2011. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
Spears, Larry C. 2010. Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders. Westfield, IN: Greenleaf Center for Servant Leadership.
Taylor, Charles. 1989. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Tronto, Joan C. 1993. Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge.
Weber, Max. 1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
