MOJOKERTO | duta.co — Gelombang mutasi yang melanda ASN lingkup Pemkot Mojokerto terus berlanjut. Sebelumnya, pada Rabu (3/9/2025), gelombang mutasi perdana kepemimpinan Ning Ita periode kedua melanda 11 ASN, kini gelombang mutasi melanda 53 ASN.
Pelantikan 53 ASN tersebut dilakukan di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, pada Rabu (10/9/2025).
Dari 53 ASN yang dilantik terdapat tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni Rubi Hartoyo yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), kini sebagai Sekwan DPRD, Agung Moeljono Soebagijo yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), kini sebagai Kepala Dinas P dan K, dan Riyanto yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kini sebagai Kepala Bapperida. Sedangkan sisanya merupakan pejabat eselon 3, Administrator, Pengawas, dan Fungsional.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menekankan, pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan berinovasi dalam menghadapi tantangan, termasuk efisiensi anggaran.
“Pelantikan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk upgrade kapasitas diri dan terus menciptakan inovasi, salah satunya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menginternalisasi Core Value BerAKHLAK sebagai tonggak budaya kerja birokrasi. Dengan nilai tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.
“Mari bersama membangun sinergi, berkolaborasi, dan bekerja solid untuk pengabdian kepada masyarakat demi terwujudnya Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.
Dari 53 ASN yang dilantik, Ning Ita juga melantik Ganesh Pressiatantra sebagai Kepala Pelaksana BPBD yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP. Dengan dilantiknya Kepala Pelaksana BPBD, maka kini Kota Mojokerto resmi memiliki BPBD.
“Hari ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan birokrasi di Kota Mojokerto. Salah satunya yaitu pembentukan BPBD Kota Mojokerto dalam upaya kita memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kehadiran BPBD merupakan wujud nyata negara hadir untuk masyarakat saat bencana terjadi.
“Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu,” katanya. (ywd)
