JOMBANG | duta.co – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang belum selesai. Setelah merombak 25 jabatan pada 11 September lalu, Bupati Jombang, Warsubi, memastikan gelombang kedua segera digelar. Namun, seluruh proses masih menunggu restu Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua dokumen sudah kita ajukan, sekarang masih proses evaluasi di BKN. Kepala BKPSDM saya minta menyiapkan seluruhnya,” ungkap Warsubi, Kamis (2/10).
Gelombang kedua mutasi diproyeksikan menyentuh posisi strategis, mulai pejabat eselon II, III, hingga IV. Jabatan kosong menjadi prioritas pengisian. “Prinsipnya sesuai dengan kompetensi, kewajiban, dan kinerja. Semua harus seimbang,” tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala BKPSDM Jombang, Anwar, membenarkan bahwa usulan persetujuan teknis (Pertek) sudah dikirim ke BKN. “Jumlah formasi belum bisa saya sebutkan, nanti diumumkan setelah final. Prosesnya tetap evaluatif dan sesuai aturan,” jelasnya.
Pasca mutasi besar-besaran September lalu, masih terdapat enam jabatan eselon II B yang belum terisi pejabat definitif. Fakta ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat mutasi gelombang pertama sudah menggeser sejumlah posisi penting.
Bukan hanya itu, Bupati Warsubi juga mengakui bahwa lebih dari 100 jabatan di lingkup Pemkab Jombang masih kosong. Kondisi ini dinilai rawan menghambat laju birokrasi sekaligus menurunkan kualitas pelayanan publik.
Perlu diketahui, sebelumnya pada gelombang pertama, 25 pejabat resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Warsubi di Pendopo Kabupaten, Kamis (11/9/2025). Acara berlangsung khidmat, dengan para pejabat mengenakan jas hitam dan dasi merah.
Namun, Warsubi menegaskan rotasi bukan sekadar seremoni. “Mutasi dan promosi adalah bagian dari dinamika organisasi. Yang terpenting, pejabat baru bisa segera menyesuaikan diri dan memberikan layanan terbaik bagi warga Jombang,” pungkasnya. (din)
