Konser yang disponsori pemerintah di tengah PSBB. Ini jadi kecaman publik. FT/ayobandung.com

“Dengan mengangkat wacana damai, berarti pemerintah menyerah. Kalau perlu minta ampun kepada Covid-19. Karena jika pemerintah terus-menerus melakukan perlawanan kepada Covid 19, akan berakibat pada kekosongan kas negara. Bangkrut!”

Oleh Uchok Sky Khadafi*

MUNCULNYA tagar #IndonesiaTerserah adalah sindiran publik kepada pemerintah. Dimana salah satu sindiran ini, tentang kegagalan pemerintah dalam menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk melawan Covid-19.

Kegagalan PSBB bukan karena rakyat tidak patuh dengan program pemerintah. Rakyat malahan sangat taat dan patuh dengan PSBB. Sebelum PSBB diterapkan, banyak rakyat yang tidak keluar rumah, meskipun masih sebatas himbauan dari pemerintah.

Ironisnya, setelah munculnya PSBB, baru mulai terlihat bahwa rakyat tidak patuh dan taat kepada PSBB yang diterapkan pemerintah. Saat ini, jalan jalan protokol sudah mulai rame dan macet. Supermarket dan pasar tradisional rame, bahkan sudah berdesak-desakan tanpa perduli dengan protokol kesehatan.

Apalagi pada hari ini, Jakarta sebagai episentrum covid-19 mulai bergeliat dan berjalan normal. Seperti tidak ada lagi virus corona yang ditakuti. Dan rakyat seperti masa bodoh dengan  PSBB, dengan entengnya melawan PSBB yang sudah diterapkan pemerintah.

Akibatnya, Rabu tanggal 20 Mei 2020, bisa dibilang bukan hari kebangkitan nasional, tapi akan dicatat sebagai hari kebangkitan para virus. Karena pada hari itu, kenaikan positif covid-19 tertinggi dibandingkan hari lainnya. Dimana pada hari ini, ada sekitar 693 orang yang terjangkit positif covid-19 di negeri ini.

Dengan kelakuan rakyat demikian, jangan lalu menyalahkan rakyat yang mulai tidak patuh dan taat kepada PSBB. Terus terang saja, ketidakpatuh rakyat kepada PSBB, lebih disebabkan pejabat negara seperti gubernur, menteri dan presiden selalu mengumbar statemen yang ironi. Kemudian ada juga diantara mereka saling bantah, tanpa mau perduli apa akibatnya.

Hal Ini bisa dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa pulang kampung dan mudik itu sangat berbeda artinya. Tetapi penyataan Presiden Jokowi ini, langsung dibantah dengan menggebu-gebu oleh menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, bahwa pulang kampung dan mudik, itu artinya, sama saja.

Selain itu, baru kemarin pemerintah lantang menyatakan kita harus melawan Covid-19. Namun belum juga melakukan apa-apa, tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan mereka sendiri. Dimana pemerintah dengan entengnya menyatakan,  kita sudah harus damai dengan covid-19. Virus corona dianggap seperti pemberontak yang harus dinegoisasikan dengan jalan damai. Ini tentu sangat fatalistik.

Dengan mengangkat wacana damai, berarti pemerintah sudah menyerah. Bahkan, kalau perlu minta ampun kepada Covid-19. Karena jika pemerintah terus-menerus melakukan perlawanan kepada Covid 19, akan berakibat pada kekosongan kas negara. Bangkrut!

Jika kas Negara kosong, maka pemerintah bisa cilaka duabelas, karena tidak bisa bayar gaji pegawai, menyediakan anggaran fasilitas mewah pejabat, dan bayar pokok serta bunga utang negara. Tetapi kalau kita bisa berdamai dengan Covid 19, secara pelan pelan dan pasti, kas negara akan terisi secara maksimal. Meskipun memang korban terus berjatuhan dengan virus corona. Masa bodoh dengan jatuhnya korban.

Kemudian, inkonsistensi pemerintah adalah mengizinkan moda transportasi umum untuk kembali beroperasi, tetapi mereka mengklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7/5/2020). Padahal sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah covid-19, seperti Jabodetabek.

Lalu, kegagalan lain penyebab PSBB  adalah pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup rakyat untuk tinggal di rumah seperti pemberian sembako yang tidak merata, maupun jaminan sewa perumahaan.  Untuk pemberian sembako, pemerintah tidak punya data akurat dan valid. Lucu! Ditambah lagi pemberian sembako ini tidak merata, ambradul dan banyak yang salah sasaran.

Terakhirnya, adalah untuk jaminan perumahaan. Ini pemerintah benar-benar tutup mata atas bantuan janinan perumahan atau sewa kontrak rumah. Jaminan atau bantuan sewa perumahaan tidak masuk dalam radar program PSBB.

Padahal rakyat itu, hidup di kota banyak yang kontrak rumahnya. Ketika PSBB, rakyat dipaksa di rumah, tidak mau. Karena mereka harus cari duit untuk bayar kontrak.

Sebagai contoh pemerintah yang tidak mau membantu bayar sewa kontraka. Seperti yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dimana Pemda DKI Jakarta punya Rasunawa yang dikontrakkan buat orang orang miskin. Mereka bayar kontrakan cicilan sekitar Rp700.000 per bulan. Namun sampai sekarang Gubernur Anies Baswedan juga tidak membantu menghilangkan cicilan kontrak tersebut. Sungguh tragis bukan? (*)

Uchok Sky Khadafi adalah Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis-CBA

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry