SURABAYA | duta.co – Hebat! Apapun dan bagaimanapun caranya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terbilang hebat dalam menjalani sidang terbuka promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu 16 Oktober 2024 kemarin.
Disertasinya bikin khalayak terperangah. Bahlil membahas soal Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.
“Luar biasa! Selama ini orang hanya mengenal Bahlil sebagai menteri kocak. Ternyata dia hanya butuh waktu 1,8 tahun untuk meraih gelar doktor di UI (Universitas Indonesia) Selain kampus menterang, ia memperleh predikat cum laude. Selamat Pak Bahlil,” demikian netizen Surabaya, Kamis (17/10/24).
Selain tumpukan ucapan selamat, juga tidak sedikit yang meragukannya. Banyak yang sampai mencari abtraksi disertasi Bahlil. Ada yang mengirimkan coretan disertasi Bahlil. Ada juga yang mengirim abstraknya.
“Biasa corat-coret pembimbing. Saya kira semuanya mungkin dan, lumrah. Termasuk percepatan 1,8 tahun. Sah-sah saja. Jangan terlalu lebay. Dia pasti punya tim, terpenting dia menguasai masalah,” tulis warganet.
Seru! Promosi gelar doktor Bahlil diketuai Prof Dr I Ketut Surajaya, SS, MA, dengan Prof Dr Chandra Wijaya, MSi, MM sebagai promotor, serta Dr Teguh Dartanto, dan Athorm Subroto, PhD sebagai ko-promotor.
Tim pengujinya juga keren. Terdiri dari para ahli seperti Dr Margaretha Hanita, Prof Dr A Hanief Saha Ghafur, Prof Didik J Rachbini, MSc, PhD, Prof Dr Arif Satria, dan Prof Dr Kosuke Mizuno. “Melihat prosesinya, sungguh luar biasa. Selamat Pak Bahlil,” demikian warganet Surabaya.
Sejumlah tokoh dan pejabat negara hadir dalam sidang yang digelar di Makara Art Center (MAC) UI Depok. Ada Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, H Muhammad Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang baru, H Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR, Drs H Kahar Muzakir dan Dr Lestari Moerdijat.
Tampak pula Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr Ir H Adies Kadir, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr . Anwar Usman, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Apa kata Bahlil usai memperoleh predikat Cum Laude? Ia mengaku harus membagi waktu antara kuliah dengan kegiatannya sebagai menteri dan juga pejabat politik.
“Dalam menyelesaikan studi S3 saya di SKSG UI dan tadi baru selesai ujian terbuka, Alhamdulillah sudah selesai tugas saya. Karena saya melakukan studi ya kajian jadi pasti tidak bisa diharapkan oleh hanya daftar pustaka. Jadi pasti turun lapangan, analisa, kompikasi aturan regulasi dengan negara lain pembanding,” katanya, Rabu 16 Oktober 2024.
Diakui kendati kerap izin dari sidang di kementerian, namun Bahlil bersyukur studinya dapat ditempuh tepat waktu. Namun dia bertekad menyelesaikan studinya walaupun di tengah kesibukan kegiatan rutinnya.
“Agak susah (membagi waktu) tapi saya harus lakukan karena sejak saya masih mahasiswa S1 saya konsisten dengan waktu sekolah. Dan saya dalam proses tidak pernah ada pemberian, dalam konteks pemberi cuma-cuma, harus perjuangan. Perjuangan salah satunya konsekuensinya adalah fokus dan memberikan waktu sekalipun sempit. Jadi saya mengerjakan,” tegasnya kepada viva.co.id.
Dalam ringkasan disertasinya, terbaca duta.co, Bahlil menyebut, saat ini, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan hilirisasi nikel untuk mendorong transformasi struktural dan menciptakan nilai tambah. Akan tetapi, hilirisasi tersebut masih belum sepenuhnya berkeadilan dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.
Untuk itu, katanya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak hilirisasi serta menelaah kebijakan, kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan untuk mewujudkan hilirisasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.
Penelitian ini, katanya, menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan analisis data sekunder, serta pendekatan kuantitatif melalui instrumen analytical hierarchy process (AHP) atas hasil survei.
Hasil penelitian menunjukkan dampak positif dari hilirisasi pada beberapa indikator ekonomi terutama untuk pemerintah pusat dan investor. “Di sisi lain, terdapat empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. Adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang,” tegasnya.
Maka Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu: 1) reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, 2) penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, 3) penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan 4) kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
“Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif. Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi,” terangnya. (mky, net)
