SURABAYA | duta.co – Munculnya sejumlah kelompok massa yang menghendaki agar Indonesia menjadi negara khilafah, tampaknya harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan ideologi khilafah yang kerap didengungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mulai banyak mempengaruhi kalangan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Buktinya, mayoritas mahasiswa PTN justru menghendaki ideologi Pancasila diubah menjadi negara khilafah. Kondisi ini berdasarkan hasil survei yang disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari, kepada awak media, kemarin.
“Ini sungguh ironi, generasi muda bangsa yang terdidik di lembaga pendidikan yang dibiayai negara, justru berharap ideologi Pancasila berganti dengan sistem khilafah,” terang Sri Utari yang enggan menyebutkan berapa responden yang diwawancarai oleh lembaga survey yang dimaksud.
Tak tanggung-tanggung, Sri Utari justru menyampaikan, sekitar 80 persen responden mendukung negara khilafah. “Hasil penelitian ini menjadi perhatian serius PDIP. Bu Mega (Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri) telah menginstruksikan agar seluruh kader memperkuat ideology Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat,” terang Untari, yang lagi-lagi enggan menyebutkan lembaga penelitian tersebut.
Salah satu instruksi DPP PDIP adalah dengan memasang gambar “Garuda Pancasila” sebagai Picture Profile (PP) di handphone masing-masing. “Garuda Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu lambang negara sekaligus lambang pemersatu bangsa Indonesia,” ujar Untari.
Ia menegaskan, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia. “Pendidikan ideologi Pancasila harus digelorakan lagi, jangan hanya menjadi jargon dan slogan. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim ini, mengingatkan bahwa semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila, karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama.
“Pancasila itu justru selaras dengan Islam, jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama, itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini,” tegasnya.
Karenanya, ia mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh di Indonesia,” pungkasnya. *ns
