JAKARTA | duta.co – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengapresiasi langkah cepat Kementerian Perhubungan menyetujui percepatan pembangunan dan penambahan dermaga di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.
Ketua Bidang Usaha dan Tarif DPP Gapasdap, Rahmatika, mengatakan keputusan tersebut merupakan solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pelabuhan yang selama ini menghambat operasional armada.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perhubungan yang telah merespons cepat aspirasi kami. Penambahan dermaga adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas layanan dan mengatasi hambatan operasional,” ujar Rahmatika di Jakarta, Selasa (21/7).
Menurutnya, saat ini lebih dari 50 persen armada penyeberangan belum dapat beroperasi optimal karena terbatasnya jumlah dermaga. Kondisi itu membuat sejumlah kapal terpaksa tidak beroperasi meski secara teknis masih laik.
Gapasdap memperkirakan setiap penambahan satu pasang dermaga akan memberi ruang bagi empat unit kapal tambahan untuk beroperasi. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat merealisasikan pembangunan minimal dua pasang dermaga baru.
“Dengan penambahan minimal dua pasang dermaga, sedikitnya delapan unit kapal yang saat ini tidak beroperasi dapat kembali melayani masyarakat. Ini akan meningkatkan frekuensi pelayaran, mempercepat bongkar muat, mengurangi antrean, sekaligus memperkuat distribusi logistik Jawa-Bali,” jelasnya.
Selain penambahan infrastruktur, Rahmatika juga mengapresiasi kebijakan Menhub yang tetap memberikan ruang bagi pengoperasian kapal berukuran sedang di lintasan tersebut.
Ia menilai kebijakan itu penting karena volume penumpang dan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk bersifat fluktuatif. Pada jam atau hari sepi, operator dapat menggunakan kapal kecil agar lebih efisien. Sementara pada jam puncak, kapal besar dapat dioperasikan untuk memenuhi permintaan.
“Ini solusi realistis. Efisiensi terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Rahmatika menegaskan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci mewujudkan sistem transportasi penyeberangan yang andal dan berkelanjutan.
“Kami optimistis langkah Menteri Perhubungan akan memperkuat pelayanan penyeberangan yang efisien, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun dunia usaha,” tutupnya. (ril/wk)
