SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen mendorong perekonomian bisa tumbuh di pondok pesantren yang ada.
Karena dari data, Jawa Timur memiliki 6 ribu pondok pesantren yang jika dikembangkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar.
Karena itu, pengembangan one ponpes one product, mulai direalisasikan pemprov dengan menggandeng Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) dan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia pimpinan Hermawan Kertajaya.
Penandatanganan kerjasama ini dilakukan, Kamis (18/4) di Auditorium Unusa yang dikemas dalam studium generalle mencetak wirausaha muda di kalangan santri dan mahasiswa.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil E Dardak mengakui basis pondok pesantren yang ribuan jumlahnya menjadi kekuatan tersendiri. Pemerintah sudah melihat banyak kesuksesan yang tersebar di beberapa pondok pesantren itu.
“Memang belum merata, tapi kita menggalakkan menuju ke arah sana. Karena ini kekuatan yang sangat luar biasa,” ujar Emil.
Pemprov Jawa Timur mencoba membangun ekonomi santri sebagai kekuatan ekonomi dengan program one ponpes one product. Untuk mengembangkan ini, Emil mengakui pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
“Karenanya kami menggandeng ICSB Indonesia Pak Hermawan Kertajaya,” tandas mantan Bupati Trenggalek ini.
Sementara untuk Unusa, Emil mengatakan fokus pada pemetaan pondok pesantren. Di mana nantinya Unusa bertugas untuk meneliti pondok pesantren A memiliki potensi apa, B memiliki apa dan seterusnya.
“Unusa sebagai perguruan tinggi yang dikelola Nahdlatul Ulama (NU) akan memainkan peran yang sangat sentral untuk pemetaan itu,” tandas Emil.
Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie, M.Eng Unusa sudah siap untuk melaksanakan tugas untuk memetakan potensi pondok pesantren yang ada di Jawa Timur.
“Unusa sudah siap. Kami sudah siap untuk bergerak, karena pondok pesantren sudah menjadi komunitas kami,” tandasnya.
Sementara itu, Hermawan Kertajaya menitikberatkan program one ponpes one product ini pada tiga hal yakni product manajement, customer manajement dan brand manajement.
“Kata kuncinya tiga yakni produknya apa, konsumennya siapa dan bagaimana mengelola merek itu,” tandas Hermawan.
Tiga elemen itu yang coba ditanamkan sehingga pada saat pondok pesantren itu mencoba memutuskan untuk konsentraasi untuk membuat satu produk komoditi maka mereka harus membangun kepakaran itu.
Untuk brand manajement, Pemprov Jatim akan mengembangkan comunal branding. Di mana akan ada satu merek untuk semua produk yang dihasilkan pondok pesantren itu.
“Jadi tidak semua pondok pesantren bisa menciptakan merek sendiri. Ada satu merek yang disiapkan nanti setiap pondok pesantren boleh menggunakan merek itu, tentunya harus ada standar kualitas yang ditetapkan,” jelas Hermawan.
Emil Dardak pun memberikan contoh comunal branding yang sudah dikembangkan di Trenggalek. Trenggalek yang memiliki banyak motif batik kata Emil waktu itu ingin memasukkan batik itu ke pusat perbelanjaan.
Tidak mungkin batik asal Trenggalek itu dipasarkan dengan merek berbeda-beda. Akhirnya diputuskan untuk memasang satu merek yakni Terang Galih untuk merek batik asal Trenggalek.
“Dan brand itu bisa dipakai semua perajin batik. Misalnya Terang Galih by Ashira, Terang Galih by Zahra dan sebagainya,” tandas Emil. end
