JOMBANG | duta.co – Di tengah masih banyaknya jalan desa yang hancur dan belum pernah tersentuh pembangunan, Bupati Jombang, Warsubi, justru memberi arahan yang dinilai tidak nyambung dengan kebutuhan warga. Melalui program Desa Mantra, para kepala desa didorong membeli sepeda motor baru, sementara di lapangan, masyarakat masih berjibaku melewati jalur tanah yang licin dan berbahaya.
Duta.co menemukan realitas itu hanya beberapa menit dari pusat kota. Di Dusun Kalangan, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, jalan penghubung menuju Dusun Sumber Mlati, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogorogo, masih berupa tanah liar. Padahal, ini jalur utama warga menuju Pasar Peterongan hingga Alun-Alun Kota Santri.
Sejak perlintasan kereta api di sisi barat letter S ditutup, warga tak punya pilihan lain selain memutar melewati jomplangan letter S. Ironinya, jalannya bukan hanya sempit dan tidak layak, tetapi juga lembek dan licin ketika hujan.
“Kalau hujan gini, sering motor kepleset. Ngeri,” keluh Mbah Katiman, warga sekitar, Rabu (19/11). Ia menyebut sebagian warga bahkan memilih tidak lewat jalur ini saat cuaca buruk karena terlalu berisiko.
Warga mengaku pernah mendengar kabar bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) hendak membangun jalan ini bersamaan dengan proyek pos dan rel. Namun rencana itu kandas karena grenasi atau konstruksi penyangga belum siap. “Tidak jadi, takutnya melebar,” terang Mbah Katiman.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa anggaran desa justru diarahkan untuk membeli sepeda motor, bukan membangun akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat? Terlebih, Desa Mantra adalah program unggulan Bupati yang diperkenalkan sejak kampanye semestinya diarahkan langsung untuk kebutuhan dasar warga, bukan pengadaan fasilitas perangkat.
Sejumlah pemerhati kebijakan desa menilai arahan pembelian sepeda motor itu berpotensi menciptakan beban baru bagi desa dan membuka ruang penggunaan anggaran yang tak tepat sasaran. Apalagi hingga kini belum ada penjelasan dari Pemkab tentang urgensi kendaraan tersebut, sementara masalah infrastruktur di desa-desa masih menganga.
Warga berharap pemerintah kabupaten tidak menutup mata. Infrastruktur dasar seperti jalan desa bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan, akses ekonomi, dan mobilitas warga kecil. (din)
