JOMBANG | duta.co – Sikap kritis kembali datang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang. Mereka mengingatkan Bupati Jombang, Abah Warsubi, agar lebih cermat dalam memberikan arahan terkait penggunaan anggaran Desa Mantra (Mandiri, Tertib, dan Sejahtera), menyusul isu pembelian sepeda di sejumlah desa.
Ketua Fraksi PKB, Subaidi, menegaskan bahwa dana Desa Mantra harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini terhambat akibat pandemi Covid-19.
“Desa baru mulai bangkit. Dana pembangunan nyaris tidak ada selama pandemi. Maka anggaran Desa Mantra harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pembelian sepeda atau hal-hal yang tidak mendesak,” tegasnya. Senin (17/11)
PKB memandang pembangunan jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas publik lain sebagai kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, mereka meminta Pemkab Jombang menghindari kebijakan yang menimbulkan multitafsir dan bisa membuat kepala desa merasa leluasa menggunakan anggaran secara tidak tepat sasaran.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran, sehingga kepala desa memakai anggaran untuk hal yang tidak prioritas. Bupati harus tegas dan memberi panduan yang jelas,” sambung Subaidi.
Fraksi PKB juga menekankan bahwa seluruh program desa wajib mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Mereka berharap Pemkab meningkatkan pembinaan agar anggaran tidak disalahgunakan dan tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
“Desa Mantra ini bagian dari visi-misi Bupati saat pemilihan. Maka program ini harus diarahkan dengan baik agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (din)
