Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang digelar melalui virtual di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. (DUTA.CO/Abdul)
PASURUAN | duta.co – Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, digelar melalui virtual di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum (PU) unsur dari semua fraksi yang duduk di kursi DPRD.
Pandangan yang sangat menjadi sorotan oleh Fraksi PDI Perjuangan yakni menyoroti sembilan item yang perlu menjadi perhatian Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.
Seperti yang disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi melalui sambungan telepon pada Jumat (20/11) siang, di antaranya Pemerintah Kabupaten Pasuruan kurang serius dalam memayungi Bumdes.
Di mana saat ini, kata dia, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) itu banyak sekali bermunculan obyek wisata bernuansakan alam (baik tanah aset desa maupun bukan aset desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Karang Taruna melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara pihak Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pasuruan sendiri belum memberikan support pendanaan atau perhatian melalui instansi terkait.
“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus bisa menganggarkan untuk potensi wisata yang di Kabupaten Paduruan, kami menilai semuanya kurang jelas,baik pada masalah anggaran,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Andri  yang sekaligus menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan juga menilai tentang penanganan ekonomi kerakyatan (UMKM), penanganan covid-19, pelayanan kesehatan dan sosialisasi di setiap Puskesmas atau RSUD dirasa sangat kurang pada masyarakat sehingga masyarakat merasa takut berobat pada Puskesmas atau rumah sakit milik Pemkab Pasuruan.
“Nampaknya perlu di pertegas dengan kebijakan perangkaan yang jelas di tahhn 2021.Sehingga anggaran bisa menstimulus gerakan yg tadi kami sampaikan di atas,” imbuhnya. (dul)
Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry