JOMBANG | duta.co – Kritik terhadap kebijakan sekolah lima hari kembali mencuat. Kali ini datang dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jombang. Ketua DPC Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, secara terbuka mendesak Bupati Jombang untuk meninjau ulang kebijakan full day school yang diterapkan di sejumlah sekolah.
Menurut Syarif, kebijakan tersebut menimbulkan dampak sosial dan kultural yang tidak kecil. Di daerah dengan basis religius kuat seperti Jombang, sistem lima hari dinilai menggerus ruang belajar agama di luar sekolah, terutama di TPQ dan madrasah diniyah.
“Selama ini kami sering turun ke lapangan. Sebelum kebijakan full day school, sore hari anak-anak ramai belajar Al-Qur’an di TPQ. Sekarang banyak yang sepi. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya, Selasa (14/10).
Gus Sentot, sapaan akrab Syarif, mengaku sering menyaksikan langsung kondisi tersebut di lapangan karena sering terjun langsung kelokasi TPQ. Setelah penerapan kebijakan sekolah lima hari, banyak anak-anak yang tidak lagi mengikuti pelajaran Al-Qur’an karena keterbatasan waktu dan kelelahan.
“Kami tidak anti-inovasi, tapi pendidikan tidak bisa dipukul rata. Dengan sekolah seharian penuh, fisik mereka terkuras, sementara waktu belajar agama terpangkas,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak psikologis dan sosial juga perlu diperhatikan. Anak-anak yang pulang sekitar pukul 14.30 otomatis kehilangan waktu istirahat dan interaksi keluarga.
“Kalau belajar TPQ malam hari, itu juga berisiko, terutama bagi anak perempuan. Ini bukan sekadar soal jam belajar, tapi soal keamanan dan nilai-nilai yang kita jaga bersama,” tandasnya.
Menurut Syarif, di TPQ anak-anak tidak hanya belajar membaca Al-Qur’an, tetapi juga menanamkan akhlak dan budi pekerti.
“Kalau TPQ makin sepi, kita sedang kehilangan pondasi moral bangsa. Apakah itu harga yang pantas dibayar demi mengejar efisiensi waktu birokrasi pendidikan?” sindirnya.
Fraksi Demokrat, lanjut Syarif, mendorong Bupati Jombang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi full day school.
“Kami minta ada kajian terbuka yang melibatkan ulama, praktisi pendidikan, dan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang katanya untuk kemajuan justru memutus tradisi keilmuan pesantren dan TPQ yang selama ini menjadi ruh Jombang sebagai Kota Santri,” pungkasnya. (din)
