JOMBANG | duta.co – Fraksi DPRD Kabupaten Jombang setuju apa yang menjadi usulan Presiden Indonesia, jika pemilihan Kepala Daerah dikembalikan lagi format awal yakni dipilih oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Pasalnya, dana yang digunakan sangatlah besar dan bisa dialokasikan kepembangunan infrastruktur serta menjaga kerukunan warga.
“Ini merupakan usulan lama dari Partai Golkar waktu ultah partai kemarin kita usulkan ke Presiden dan disambut dengan baik,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Andik Basuki saat di wawancara lewat sambungan seluler Minggu (16/12).
Selain untuk menjaga kerukunan warga, katanya, juga alokasi anggaran yang dipakai sangat besar. Untuk Jawa Timur saja Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan untuk Jombang sendiri sebesar Rp62 Miliar.
“Dana sebesar itu yang dimeluarkan oleh pemerintah belum lagi calonnya, bisa menghabiskan anggaran lebih dari itu,” beber Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jombang.
Bisa dibayangkan, lanjutnya, setiap calon Bupati untuk menjadi Kepala Daerah sampai mengeluarkan dana kurang lebih Rp100 miliar, membiayai kampanye supaya dipilih oleh masyarakat. “Dan disinilah nanti yang menjadi titik rawan korupsi karena semuanya itu tidak dananya sendiri bahkan pinjam jika hal tersebut harus dikembalikan,” tegasnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan masyarakat penggiat demokrasi. Berdasarkan penelitian dari mantan ketua PBNU Ahmad Hasyim Muzadi, jika pilkada terus dilakukan dengan pemilihan langsung akan merusak stabilitas nasional karena enegri yang dipakai hanya untuk memilih kepala daerah sangat besar.
“Kita harus berani mengevaluasi diri kita sendiri ketika sistem demokrasi ini telah berjalan pasca reformasi sekitar 15 tahun soal efektivitas, manfaat dan dana yang harus dipakai, dan hal ini sudah lama usulkan mantan ketua PBNU pak Hasyim,” kata Sean Choir, penggiat Demokrasi di Jombang.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini demokrasi sedang berjalan di Indonesia merupakan demokrasi liberal, karena yang terjadi sebuah kepentingan semata. Lantaran terbangun dalam pola pikir masyarakat demokrasi logika kapital transaksional baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif.
“Pada akhirnya terjadinya transaksi kepetingan kamu saya pilih saya dapat apa tidak adanya adu program dan gagasan dalam membangun bangsa ini,” jelasnya.
Sean juga menjelaskan, berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa lembaga dan penggiat Demokrasi, untuk pemilih anggota DPRD Kabupaten saja setiap Caleg harus mengeluarkan dana kampanye kurang lebih Rp1 sampai dengan 2 miliar untuk jadi, belum lagi DPRD Jatim atau pusat berapa dana dikeluarkan untuk mendapatkan satu kursi.
“Ketika jadi mereka satu tahun memulihkan dana jika sudah pulih mereka menabung lagi untuk tarung pemilu mendatang, ini kan demokrasi transaksional,” tegasnya.
Mari kita hitung, katanya, Pilkada Jawa Timur berapa dana Pemerintah yang di keluarkan dan jika itu di gabung seluruh Indonesia totalnya bisa sampai Rp. 10 Triliun lebih untuk memilih satu sosok pemimpin dan itu pun belum tentu yang terpilih dapat amanah.
“Dana sebesar itu bisa di gunakan untuk pembangunan Infrastruktur atau melanjutkan IKN manfaatnya lebih dan stabilitas nasional terjaga,” pungkasnya. (Din)
