PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026.
Enam fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan sejumlah catatan penting dalam rapat itu. Â Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (27/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo dan perwakilan Forkopimda.
Enam fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terdiri dari Fraksi Partai Golkar, PKB, Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan dan PPP.
Secara garis besar, seluruh fraksi dapat memahami alasan dilakukannya perubahan APBD 2026. Namun, masing-masing fraksi memberikan sorotan berbeda, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga kondisi defisit dan pemanfaatan Silpa.
Fraksi Golkar, misalnya, mendorong Pemkab Probolinggo lebih serius menggali sumber PAD. Langkah tersebut dinilai penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, peningkatan PAD diminta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi ekonomi daerah. Golkar juga meminta belanja perubahan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk jalan, drainase, fasilitas air minum, pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PKB menekankan agar perubahan APBD tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi menghasilkan program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pengurangan kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama.
PKB juga mendorong peningkatan konektivitas jalan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Infrastruktur yang baik dinilai menjadi salah satu penunjang pergerakan ekonomi masyarakat.
Sementara Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Salah satu yang disoroti adalah peningkatan belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp78,58 miliar.
Anggaran tersebut diharapkan diarahkan ke kawasan strategis pertanian maupun wilayah yang membutuhkan peningkatan konektivitas ekonomi. Gerindra juga meminta penguatan jaringan irigasi, ketersediaan air bagi petani, jalan usaha tani, bantuan sarana produksi, perlindungan harga hasil pertanian, serta pengembangan peternakan, perikanan dan hilirisasi produk pertanian.
Sorotan berbeda disampaikan Fraksi NasDem yang mencermati struktur pembiayaan daerah. NasDem menyoroti kenaikan defisit dari sekitar Rp72 miliar menjadi Rp191,01 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK. NasDem menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena tambahan belanja sekitar Rp132,31 miliar lebih banyak ditopang sisa kas tahun sebelumnya dibandingkan peningkatan pendapatan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta perubahan APBD lebih diarahkan pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok miskin, petani, nelayan, pelaku UMKM, perempuan, anak dan kelompok rentan.
Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan dinilai harus menjadi prioritas. Di sisi PAD, PDI Perjuangan meminta optimalisasi pajak dan retribusi dilakukan secara adil tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Sedangkan Fraksi PPP menyoroti perkembangan pembangunan dan agenda pariwisata Kabupaten Probolinggo. Salah satu yang diminta penjelasan lebih lanjut adalah perkembangan tujuh danau yang sebelumnya masuk dalam agenda The Seven Lakes.
Menanggapi pemandangan umum fraksi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi yang akrab disapa Didik mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus penting dalam P-APBD 2026.
Menurut Didik, penambahan anggaran dalam APBD perubahan perlu diarahkan secara lebih detail untuk mempercepat peningkatan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Fokus utama pertama berkaitan dengan belanja untuk pelaksanaan APBD tahun 2026. Perubahan ini banyak kepada penambahan pembangunan infrastruktur,” kata Didik.
Ia menilai kondisi infrastruktur, khususnya jalan di Kabupaten Probolinggo, masih membutuhkan perhatian serius. Perbaikan jalan dinilai bukan sekadar persoalan fisik, tetapi berkaitan dengan kelancaran aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Terutama pembangunan jalan. Kita tahu kondisi infrastruktur kita saat ini sangat memprihatinkan. Saya lebih berharap fokus pembangunan dan peningkatan infrastruktur untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya agar pergerakan ekonomi masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik,” ujarnya.
Didik menyebut beberapa titik jalan memang telah diperbaiki. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi jalan secara keseluruhan di Kabupaten Probolinggo, kebutuhan penanganannya masih cukup besar.
Selain infrastruktur, Didik juga menyoroti dukungan terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan program yang dapat membantu UMKM, meskipun waktu pelaksanaan APBD perubahan relatif terbatas.
“Berikutnya berkaitan dengan fasilitas terhadap UMKM. Cuma waktunya sempit. Dari pembahasan ini hanya ada waktu sekitar tiga sampai empat bulan, sehingga kita maksimalkan waktu,” jelasnya.
Didik juga mengungkapkan adanya usulan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten saat pembahasan penyusunan anggaran.
Ia berharap pembangunan sumur bor tersebut dapat masuk dalam APBD 2026 sehingga dapat membantu kebutuhan air untuk produksi pertanian.
Terkait Silpa, Didik berharap penggunaannya dapat dimaksimalkan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menyebut sebagian Silpa telah teralokasikan untuk berbagai kebutuhan sehingga ruang fiskal yang benar-benar bebas untuk kegiatan infrastruktur tinggal sekitar Rp40 miliar.
“Yang 72 itu juga sudah terkotak-kotak sehingga dari 91 itu hanya sekitar tersisa 40 yang Silpa bebas untuk kemudian kegiatan infrastruktur,” ungkapnya.
Didik juga mendorong agar dukungan terhadap pemerintah desa ikut menjadi bagian dari pembahasan P-APBD 2026. Menurutnya, terdapat kebutuhan sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar yang diharapkan dapat ditutupi melalui alokasi bagi pemerintah desa.
“Saya berharap fasilitas pembangunan kepada pemerintah desa berkaitan dengan alokasi itu juga masuk di APBD ini. Kalau itu bisa dikawal, paling tidak kekurangan sekitar Rp15 sampai Rp20 miliar itu tertutupi untuk kegiatan alokasi pemerintah desa di seluruh Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.
Seluruh pandangan fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemkab Probolinggo dalam menyampaikan jawaban atas pemandangan umum DPRD. Pembahasan lanjutan diharapkan dapat mempertajam arah penggunaan anggaran perubahan agar lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. hul
