OLEH AGUK IRAWAN MN*
PAGI itu, tubuh belum sepenuhnya berdamai dengan sisa nyeri pasca-operasi di RS dr. Sardjito. Empat hari lalu dokter mengizinkan pulang, namun magnitudo Tambakberas, Jombang, rupanya lebih kuat menarik langkah kaki ini untuk berangkat ke Muktamar NU ke-35.
Ada rasa campur aduk yang menggantung di dada, sejenis kecemasan sekaligus harapan dan kerinduan yang sulit untuk diungkap dalam sebaris status media sosial. Ini adalah muktamar keempat yang saya kunjungi. Ingatan saya memutar kembali fragmen-fragmen masa lalu.
Di Donohudan, Boyolali (Muktamar ke-31), saya datang “nebeng” rombongan PCINU Mesir dan kawan-kawan PP LKKNU—sebuah masa penuh gairah intelektual muda. Lalu, di Makassar (Muktamar ke-32), bersama Lesbumi, kami meneriakkan pentingnya gerakan kebudayaan, pasca Konpres perut saya mual-mual, karena keracunan makanan, sehingga sempat di rawat di RS terdekat.
Di Lampung (Muktamar ke-34), saya mencicipi langsung riak dinamika politik organisasi. Dan kini, di Jombang, kota rahim tempat NU dilahirkan, rasa sakit fisik itu anehnya meluruh. Entah kenapa, muktamar selalu punya sihir yang membuat mereka yang payah mendadak bertenaga.
Dari semua Muktamar yang saya kunjungi, alhamdulillah selalu saja ada momen halaqoh dan diskusi buku. Dan, Muktamar kali ini tak sekadar sebuah perhelatan akbar lima tahunan. Ia adalah cermin besar dari sebuah perjalanan seabad lebih. Di Jombang, pada 31 Januari 1926, KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri meletakkan batu pertama Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Organisasi ini lahir bukan dari ruang hampa politik, melainkan sebuah respons kultural dan teologis melawan gelombang puritanisme global (Komite Hejaz) sekaligus tameng membela nasib kaum pribumi di bawah kolonialisme (Fealy & Bush, 2014).
Sejarah mencatat, pada masa-masa awal berdirinya, NU tumbuh menjadi organisasi yang amat mandiri dan tangkas. Di masa kepemimpinan awal, muktamar diadakan setiap tahun (sejak muktamar pertama di Surabaya hingga menjelang masa pendudukan Jepang).
Luar biasanya, hajatan-hajatan tahunan itu didanai dari iuran sukarela, koin syariah, dan urunan beras warga Nahdliyin sendiri. Tidak ada ketergantungan pada proposal korporasi atau konsesi politik penguasa. Kemandirian ekonomi inilah yang membuat fatwa-fatwa NU di masa lalu terdengar begitu nyaring, merdeka, dan berwibawa.
Seiring waktu, prestasi NU membentang kokoh. NU sukses menjadi perawat tradisi dan jangkar moderasi beragama (wasathiyah) yang menjaga Indonesia tidak pecah berkeping-keping seperti Timur Tengah. Lewat konsep trilogi ukhuwah (ukhuwah Islamiyah, wataniyah, basyariyah), NU berhasil menjembatani antara keislaman dan keindonesiaan secara tuntas.
Institusi pendidikannya—ribuan pesantren yang tersebar di pelosok negeri—telah menjadi pabrik pencetak manusia-manusia tangguh yang menjaga nalar waras bangsa.
Namun, di balik kegemilangan itu, kritik tidak boleh bungkam. Dalam beberapa dekade terakhir, NU kerap digoda oleh syahwat politik praktis yang akut.
Pragmatisme sering kali mengaburkan khidmah utamanya pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan warga bawah. “Penyakit” ketergantungan pada kekuasaan kerap membuat NU terseret dalam polarisasi yang melelahkan.
Kritik terbesar hari ini adalah bagaimana NU mengembalikan marwah Muktamar agar tidak sekadar menjadi ajang “rebutan kursi” atau “pasar politik”, melainkan kembali menjadi forum bahtsul masail raksasa yang menjawab kegelisahan umat manusia atas krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan disrupsi teknologi digital.
Selain itu, Qonun Asasi NU meletakkan sebuah jangkar spiritual yang kokoh: kedaulatan negara bukanlah sekadar konsep hukum, melainkan sebuah amanah suci yang wajib dijaga. Namun, mari kita tengok sekeliling kita dalam empat tahun terakhir ini. Angka-angka berdarah itu terus mendaki, sunyi tapi pasti: 241 konflik agraria pada 2023, melonjak menjadi 295 pada 2024, dan puncaknya menyentuh angka 341 kasus di 33 provinsi sepanjang tahun 2025.
Di balik statistik dingin itu, ada jutaan wajah warga yang terluka, tanah-tanah mereka digilas oleh deru alat berat atas nama Proyek Strategis Nasional—mulai dari megaproyek infrastruktur, kepulan asap hilirisasi nikel, hingga hamparan food estate yang kerap kali menyingkirkan manusia dari tanah ibunya.
Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mempertegas kepedihan ini. Ratusan komunitas adat kini terasing di rumah mereka sendiri, kehilangan jutaan hektar ruang hidup yang dirampas oleh konsesi pertambangan, bentangan perkebunan monokultur, dan proyek energi skala besar oleh korporasi asing.
“Kedaulatan” Negara, dalam prosesnya, sering kali terancam dan terasa begitu jauh tersingkir. Maka, di tengah kepungan derita dan jerit senyap rakyat kecil yang tanahnya dirampas itu, sebuah pertanyaan yang subtil sekaligus menggugat lahir: di manakah gerangan NU kini berada?
Menatap Tambakberas hari ini adalah menatap harapan besar. Harapan agar NU ke depan mampu mereplikasi spirit kemandirian dan kemanusiaan para pendirinya di abad pertama: mandiri secara finansial, berdaulat secara politik, dan kaya secara gagasan.
Mungkin begitulah sejatinya NU. Ia adalah perpaduan antara diskusi teologi tingkat tinggi, kegelisahan masa depan bangsa, dan kehangatan semangkuk rawon di sudut pasar Jombang. Di sana ada spiritualitas yang agung, namun kakinya tetap berpijak di bumi, mencium bau keringat rakyatnya.
Semoga Muktamar ke-35 ini mengembalikan NU pada khittahnya: merawat jagat, membangun peradaban, dengan jiwa yang merdeka. Amin yarabbal alamin.(*)
