Niken Savitri Primasari, SE.,(Ak.),MM.CFRM.
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital
FENOMENA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan layoff dalam skala besar sedang menjadi sorotan utama di Indonesia. Tak hanya melanda sektor tradisional seperti manufaktur dan tekstil, gelombang PHK juga menghantam sektor digital yang selama ini dianggap tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: Mengapa begitu banyak PHK terjadi? Apa dampaknya? Di mana paling banyak terjadi? Untuk apa perusahaan melakukannya? Dan bagaimana kita menghadapinya agar tetap tangguh dalam dunia kerja yang dinamis?
Artikel ini akan mencoba membedah secara mendalam berbagai aspek fenomena PHK di Indonesia dengan pendekatan 5W+1H: What, Why, Where, For What, and How to Avoid It — agar masyarakat, pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat bersama-sama membangun solusi jangka panjang.
Apa Itu PHK dan Layoff?
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja atas dasar alasan tertentu yang sah menurut hukum. Sedangkan layoff biasanya merujuk pada penghentian kerja secara sementara maupun permanen karena alasan perusahaan, bukan kesalahan karyawan.
Perbedaan keduanya terletak pada konteks penggunaannya. Dalam praktik Indonesia, istilah PHK lebih sering digunakan dalam konteks formal dan legal, sementara istilah layoff banyak digunakan dalam konteks perusahaan start-up atau korporasi multinasional.
Mengapa PHK Terjadi di Indonesia?
Ada beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan kasus PHK di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:
1. Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Stabil. Pandemi COVID-19, disusul dengan krisis energi, inflasi global, hingga konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, membuat ekonomi dunia terguncang. Permintaan ekspor menurun, biaya produksi naik, dan banyak negara mitra dagang Indonesia melakukan pengetatan ekonomi.
2. Digitalisasi dan Otomatisasi. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), otomatisasi, dan software manajemen menggantikan banyak pekerjaan manual. Sektor industri yang padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan bahkan perbankan mulai mengganti tenaga manusia dengan teknologi.
3. Restrukturisasi dan Efisiensi Perusahaan. Banyak perusahaan, terutama start-up digital, melakukan perampingan organisasi untuk menghemat biaya operasional. Setelah masa ekspansi besar-besaran pada 2020—2021, kini banyak dari mereka mengalami “crash” dan dipaksa untuk menyelamatkan arus kas.
4. Kinerja Keuangan yang Menurun. Penurunan laba, utang menumpuk, atau gagal menarik investor menjadi alasan perusahaan harus memangkas tenaga kerja. Contoh nyata adalah beberapa perusahaan e-commerce besar yang harus menutup unit bisnis tertentu akibat kerugian yang terus berlanjut.
5. Perubahan Pola Konsumsi. Masyarakat kini lebih berhati-hati dalam belanja, terutama pasca-pandemi. Produk-produk seperti pakaian, sepatu, dan barang konsumsi sekunder mengalami penurunan penjualan drastis, yang akhirnya berdampak ke pabrik-pabrik produksi.
Di Mana PHK Paling Banyak Terjadi?
PHK massal paling banyak terjadi di wilayah yang menjadi pusat industri dan bisnis, seperti:
* Jabodetabek. Wilayah ini menjadi pusat perusahaan digital, e-commerce, dan start-up. Banyak layoff terjadi karena kegagalan model bisnis digital atau restrukturisasi.
* Jawa Barat (Bekasi, Karawang, dan Purwakarta). Merupakan sentra industri tekstil dan otomotif. Banyak pabrik mengurangi produksi karena menurunnya pesanan dari luar negeri, terutama dari AS dan Eropa.
* Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sektor padat karya seperti garmen, sepatu, dan makanan, PHK terjadi karena dampak penurunan permintaan ekspor.
* Bali dan daerah pariwisata. Meskipun mulai pulih, sektor pariwisata sempat mengalami PHK besar-besaran pada masa pandemi, dan hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Mengapa Perusahaan Melakukan PHK?
Dari sisi manajemen perusahaan, PHK dilakukan bukan tanpa alasan. Berikut tujuan utama PHK:
1. Efisiensi Biaya, Dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan bisa menekan biaya operasional, terutama beban gaji dan tunjangan.
2. Restrukturisasi Bisnis, Perusahaan yang mengubah model bisnisnya, seperti beralih dari retail konvensional ke digital, mungkin tidak lagi membutuhkan jenis pekerjaan tertentu.
3. Menyelamatkan Perusahaan dari Kebangkrutan, Dalam kondisi keuangan yang genting, PHK menjadi “jalan terakhir” untuk menjaga kelangsungan bisnis.
4. Adaptasi Teknologi Baru, Adopsi teknologi baru kadang berarti pekerjaan manual tidak lagi dibutuhkan, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja.
5. Mengikuti Arah Pasar, Bila pasar sudah tidak lagi menjanjikan, perusahaan memilih fokus ke sektor yang lebih potensial dan meninggalkan unit bisnis lama.
Apa Dampak PHK Bagi Pekerja dan Masyarakat?
PHK bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga secara makro pada perekonomian nasional. Dampak tersebut meliputi:
* Peningkatan Pengangguran, Hal ini meningkatkan beban pemerintah dalam hal subsidi, bantuan sosial, dan penyediaan lapangan kerja.
* Menurunnya Daya Beli Masyarakat, Pendapatan yang hilang berpengaruh langsung terhadap konsumsi rumah tangga.
* Kesehatan Mental dan Sosial, Banyak korban PHK mengalami stres, depresi, bahkan konflik dalam keluarga.
* Kesenjangan Sosial dan Potensi Konflik, Ketimpangan ekonomi yang melebar dapat memicu keresahan sosial.
Bagaimana Cara Menghindari atau Menghadapi PHK?
Bagi Pekerja:
1. Tingkatkan Kompetensi dan Skill Baru
Terus belajar dan mengikuti pelatihan di bidang teknologi, digital marketing, bahasa asing, atau keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
2. Fleksibel dalam Pilihan Karier
Jangan terpaku pada satu jenis pekerjaan. Cobalah bidang baru yang potensial, seperti freelancing, konsultasi, atau bisnis kecil-kecilan.
3. Bangun Jejaring dan Portofolio
Gunakan media sosial profesional seperti LinkedIn untuk memperluas koneksi dan menampilkan keahlian Anda.
4. Sadar Keuangan
Siapkan dana darurat minimal 3—6 bulan pengeluaran, serta kelola utang secara bijak.
Bagi Perusahaan:
1. Alih Fungsi (Reskilling) Pekerja
Daripada mem-PHK, perusahaan dapat melatih ulang pekerja untuk posisi baru sesuai kebutuhan transformasi bisnis.
2. Komunikasi Transparan
Sampaikan kondisi bisnis dengan terbuka agar karyawan siap dan tidak merasa dikhianati.
3. Fokus pada Inovasi Tanpa Mengorbankan SDM
Efisiensi bisa dilakukan melalui inovasi, bukan semata-mata pengurangan tenaga kerja.
Bagi Pemerintah:
1. Perkuat Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berpihak pada keadilan.
2. Program Pelatihan dan Sertifikasi Gratis
Khususnya di sektor digital, UMKM, pertanian modern, dan pariwisata.
3. Mendorong Kewirausahaan dan UMKM
Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi korban PHK yang ingin berwirausaha.
4. Subsidi dan Jaminan Sosial Lebih Adaptif
Tingkatkan fleksibilitas program seperti JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) agar betul-betul membantu secara efektif.
PHK adalah kenyataan pahit dalam dunia kerja yang penuh dinamika. Namun, bukan berarti itu akhir segalanya. Dengan kesiapan, kesadaran, dan kolaborasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, kita bisa mengubah ancaman menjadi peluang. Transformasi ekonomi digital adalah keniscayaan—yang harus diikuti dengan transformasi kompetensi dan cara berpikir.
Lebih dari itu, kita juga harus mulai serius menyiapkan generasi yang tanggap terhadap era digital. Adaptasi terhadap digitalisasi bukan hanya untuk menghadapi tantangan hari ini, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan ekonomi di masa depan. Generasi muda perlu dibekali dengan keterampilan teknologi, literasi digital, serta jiwa inovatif dan kewirausahaan digital sejak dini—baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan vokasional.
Perubahan ini membutuhkan pendekatan menyeluruh: kurikulum yang relevan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta dukungan regulasi dan ekosistem digital yang inklusif. Saatnya kita bangkit, beradaptasi, dan melangkah ke masa depan yang lebih tangguh—dengan sumber daya manusia yang siap menyongsong digitalisasi bisnis secara berkelanjutan dan kompetitif. *
