KEDIRI | duta.co -Marak di media sosial, indikasi money politic mencapai ratusan juta atas rekrutmen perangkat desa untuk 117 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Kediri. Untuk masing-masing jabatan nilainya bervariatif dan tertinggi kedudukan sekretaris desa atau carik, konon untuk satu kursi dijual mencapai Rp 500 juta.
Menyikapi isu yang berkembang ini, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, Arie Satrio Hadi Pratama .SH menyampaikan jika pihaknya tidak percaya atas kabar tersebut.
“Tidak mungkin, bila ada yang berani bermain dalam rekrutmen perangkat desa. Terkait ujian, mereka menunjuk pihak ketiga untuk pengadaan soal,” jelasnya.
Ditambahkan Kasi Intel, meski memiliki nilai tinggi saat ujian tulis, namun belum jaminan akan dinyatakan diterima sebagai perangkat desa.
“Hanya pengumuman nilai saja meski saat pengumuman di masing-masing desa berlainan waktunya,” jelas Arie Satrio Hadi Pratama saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (08/03/2019).
Diketahui bersama, bahwa proses rekrutmen ini menggandeng Universitas Brawijaya (UB) Malang dan IAIN Tulungagung. Berdasarkan data, sebanyak 107 desa bekerja sama dengan UB Malang, kemudian sisanya 10 desa bekerja sama dengan IAIN Tulungagung.
Mengacu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang perangkat desa, pada Pasal 22 dijelaskan bahwa sebelum pihak kepala desa memberikan keputusan, harus berkonsultasi dengan camat.
Proses dianggap berbelit dan harus ada konsultasi dengan camat, dianggap celah terjadinya money politic.
“Saya tidak punya uang, tapi yang ikut test itu orang dekatnya kades dan ternyata dia mendapat nilai tertinggi saat ujian tulis,” jelas salah satu peserta ujian, saat ditemui melihat pengumuman di Balai Desa Bulu Pasar Kecamatan Pagu.
Kasi Intel menyampaikan bila memang ada oknum yang berani melakukan jual beli kursi perangkat, maka dirinya membuka pintu lebar untuk pengaduan.
“Lalu siapa oknum tersebut, beraninya jual beli kursi perangkat desa? Apalagi nilainya mencapai sebesar itu,” ungkapnya. (nng)
