Keterangan foto CNNIndonesia

“Seorang kepala daerah yang jujur dan lugas seperti Faida malah dianggap sebagai political naive, naif politik, karena melawan arus konvensi yang selama ini jamak berlaku.”

Oleh Dhimam Abror Djuraid*

DI KALANGAN jamaah komunitas Arab di kawasan Ampel Surabaya maupun Embong Arab di Malang, faidah atau faedah artinya sama dengan cuan atau gangdo dalam bahasa Mandarin ala Kembang Jepun.

Faidah atau faedah diartikan sebagai cuan, gangdo, keuntungan uang dari berbagai aktifitas, mulai dari jual beli, makelaran, persenan, tips, uang dengar, uang ngopi, uang rokok, dan macam-macam lagi.

Seorang sohib disebut memberi faedah, kalau dia bisa memberi manfaat dalam berbagai bentuk keuntungan itu. Kalau seorang sohib punya jabatan dan dia rajin memberi proyek kepada sohib-sobihnya, maka dia disebut berfaedah.

Sebaliknya kalau seseorang punya jabatan atau kedudukan tapi tidak pernah memberi proyek kepada konco-konco dia disebut tidak membawa faedah. Orang yang jujur semacam ini, alih-alih diapresiasi karena jujur, malah sering dijauhi dan dirasani karena dianggap bakhil tidak membawa faedah.

Di musim pilkada serentak seperti sekarang banyak orang yang menunggu faedah dari para calon kepala daerah baik dalam bentuk sembako, voucher, maupun uang serangan fajar.

Politik transaksional sudah menjadi praktik yang dianggap umum. Jual beli suara, vote buying, menjadi hal yang lumrah karena pemilih merasa tidak punya kepentingan apapun terhadap siapapun yang menang.

Para pemilih mengalami krisis kepercayaan terhadap para politisi dan calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi politik, dan karena itu pemilih lebih suka NPWP, nomer piro wani piro, jual suara untuk puluhan ribu rupiah saja.

Ini musim panen kecil bagi para pemilih. Tapi bagi para elite parpol sekarang ini musim panen besar lima tahunan. Saatnya parpol buka lapak mencari penawar tertinggi untuk rekomendasi yang disiapkannya. Nilainya beragam, tapi jangan harap angka di bawa 12 nol, miliaran.

Parpol menjadi TOP, tukang ojek pengkolan, menunggu penyewa yang berani memberi penawaran tertinggi siapapun dia.

Di Jember, Faida, kepala daerah petahana, beberapa waktu yang lalu mengungkapkan praktik jual-beli rekomendasi parpol itu. Sebagai bupati bertahan Faida memilih untuk tidak maju melalui jalur partai karena dia tidak mau terlibat dalam politik ojek dengan membayar miliaran rupiah untuk mendapatkan rekom.

Pernyataan blak-blakan Bupati Faida ini seperti bomshell, bom yang meledak dan mengagetkan banyak orang. Pernyataannya menjadi viral dan ia menjadi sumber berita yang dicari-cari media nasional.

Publik seolah-olah terkejut dengan pernyataan ini. Padahal publik sudah lama mendengar desas-desus ini. Baru kali ini seorang kepala daerah petahana berani membongkar praktik tidak sedap ini kepada publik.

Para pimpinan parpol biasa-biasa saja menghadapi serangan bom ini. Tidak ada yang bereaksi keras apalagi melaporkan Faida ke polisi karena pencemaran nama baik. Rupanya parpol insaf mereka sudah tercemar atau tidak punya nama baik.

Seorang kepala daerah yang jujur dan lugas seperti Faida malah dianggap sebagai political naive, naif politik, karena melawan arus konvensi yang selama ini jamak berlaku.

Faida, wanita berlatar belakang etnis Arab dan sebelumnya berprofesi sebagai dokter medis dianggap merusak tatanan politik yang selama ini dianggap sebagai kelaziman.

Bahwa politik adalah art of possibilities, seni segala macam kemungkinan, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam politik. Kepentinganlah yang abadi dalam politik.

Selama ada fulus semua mulus. Tanpa fulus ente mamfus. Itulah jargon politik sekarang ini. Yang terjadi adalah quid pro quo, saya dapat apa kamu dapat apa. Syaiun li Syai’in (maaf, nama Ketua KPU Jember kebetulan M. Syai’in) sesuatu untuk sesuatu. Ana khamsin ente khamsin, saya separoh kamu separoh, bagi rata.

Selama lima tahun memerintah Faida dianggap tidak memberi faedah kepada parpol dan anggota DPRD Jember. Seringkali ia berseteru daripada harus berkompromi, sampai terjadi deadlock anggaran dan diimpeach oleh parpol.

Karena sikapnya yang non-kompromi Faida malah kena penalti dari Gubernur Jatim, Khofifah, berupa penghentian gaji selama enam bulan.

Bagi Faida politik harus memberi faidah kepada rakyat bukan kepada parpol atau elite politik. Karena pandangan yang tegak lurus seperti ini Faida dianggap tidak membawa faidah bagi parpol, karenanya tidak ada satu pun parpol yang mau memberinya rekom tanpa mahar.

Politik tanpa mahar terdengar seperti angsor, angin sorga, jauh dari realitas. Ongkos politik dan politik transaksional menumbuhkan biaya mahal.

Menteri Polhukam Mahfud MD menengarai 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong. Imbalannya nanti setelah menang akan memberi konsesi proyek kepada cukong yang sudah menjadi bohir. Tidak ada makan siang gratis.

David Aspinall dan Ward Berenschot menyebut bahwa demokrasi Indonesia sudah tergadai, Democracy for Sale; Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia (2019). Modal politik yang didapat dari bandar akan dibayar dengan proyek dan konsesi kebijakan untuk membayar modal para bandar.

Tidak banyak yang berani mendobrak tabu politik ini. Bahkan para petahana banyak yang menyerah terhadap tekanan ini.

Faida berani mendobraknya. Ia meninggalkan parpol dan mendekati rakyat. Ia menggandeng Dwi Arya Nugraha Oktavianto, anak muda, pengusaha, dan penggiat olahraga yang milenial. Pasangan ini akan menjadi martir mendobrak oligarki parpol.

Banyak yang percaya, nasib politik bergantung pada garis tangan, tanda tangan, dan buah tangan.

Pasangan Faida-Vian akan menantang sejarah apakah mereka bisa menang cukup dengan garis tangan, tanpa tanda tangan dan buah tangan. (*)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry