SURABAYA | duta.co – Ratusan ribu ASN di lingkungan Pemprov Jatim baik tingkat Pemda hingga tingkat Pemprov mulai resah. Pasalnya, kebijakan pemerintah untuk memangkas eselon akan diberlakukan tahun ini. Yang akan menjadi korban pemangkasan adalah eselon III dan IV.
“Kami mendapat keluhan dari ASN di Pemprov termasuk juga dari daerah atas rencana tersebut. Mereka resah karena ada pemangkasan itu,” kata wakil ketua komisi A DPRD Jatim Bayu Airlangga saat dikonfirmasi di Surabaya, senin (19/4/2021).
Menurut politikus asal Partai Demokrat, seharusnya pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak membikin kegaduhan.
“Jangan lalu tiba-tiba memberlakukan keputusan tersebut. Para ASN tersebut banyak yang tak tahu adanya rencana tersebut, sehingga sangat manusiawi jika mereka resah,” terang Bayu Airlangga.
Kalau pemangkasan eselonisasi diberlakukan tahun ini, maka dasar pimpinan untuk menaikkan pangkat ASN akan mengacu pada angka kredit. “Ini jelas tak etis kalau berdasar angka kredit layaknya membeli kartu member,” kelakar politisi muda DPRD Jatim ini.
DPRD Jatim sendiri, lanjut Bayu akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB dan Kemendagri untuk mempertanyakan soal pemangkasan eselon tersebut. “Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ASN di Jatim yang resah. Kami undang semua agar termasuk nantinya akan menggelar FGD untuk membahasnya,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, pada tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri akan memulai penyetaraan jabatan bagi instansi di pemerintah daerah.
Hal ini akan dilakukan seusai penetapan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai jabatan-jabatan di pemerintah daerah yang bisa dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional (JF).
Adapun proses penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan JA ke JF di tahun 2021 ini akan terus dilanjutkan. Kementerian PANRB saat ini tengah merumuskan revisi Peraturan Menteri PANRB No.28/2019 sebagai landasan hukum. (ud)
