SURABAYA | duta.co – Ernawati (35) tahun saat masih kecil sering diminta mencari kayu bakar di pekarangan dan kebun sama orangtuanya untuk masak karena di rumah meski ada Liquefied Petroleum Gas lebih (LPG) sering pakai kayu.
Bagi Ernawati dan teman sebayanya yang tinggal di Desa Melawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, mencari kayu hal biasa. Banyak kayu kering dan ranting pohon jatuh bisa dibawa pulang untuk memasak.
“Bagi kami masyarakat desa dan daerah, masak biasa pakai kayu bakar dan ranting kering dari tegalan dan kebun rumah. Apa saja bisa asalkan bisa menyala, seperti sepet (kulit kelapa), blarak (daun kelapa) dan daun kering pohon lainnya,” kata Ernawati menceritakan pengalaman masa kecilnya yang membantu ibunya masak di dapur.
Banyak pengalaman unik dan lucu jelas Ernawati ketika membantu memasak ibunya menggunakan kayu bakar. Untuk menyalakan kayu biasanya menggunakan korek api dibakar pakai kertas atau blarak kering. Karena tidak bisa langsung terbakar apalagi kalau saat musim hujan dan pagi daun basah pasti lama menyala, biasanya akan dimarahi sama ibunya.
“Ayu/marah (bahasa madura) artinya (ayo/cepat) nyalakan api di tungku buatkan kopi ayahmu,” dengan suara lantang ibunya.
Bagi Ernawati dan masyarakat umumnya di Kecamatan Klakah, kayu bakar menjadi bahan utama untuk kebutuhan energi masak di rumah. Hampir semua rumah meski ada LPG, masih sering menggunakan kayu bakar untuk memasak.
Suka duka memasak menggunakan kayu bakar jelas Ernawati cukup menarik dan bisa bikin kangen. Sukanya sambil memasukkan kayu bakar dan aneka ranting ke tungku bisa sambil bercengkerama dan bergurau dengan ibu atau saudara. Sehingga bisa terjalin keakraban terhadap sesama saudara.
“Apalagi kalau ada hajatan nikah, sunat ataupun acara keagamaan. Dengan masak skala besar perlu banyak kayu dan tungku. Disinilah sukanya terjadinya interaksi terhadap yang terlibat dalam acara tersebut.”
Dukanya jelas Ernawati kalau musim hujan, dimana banyak kayu mamel (setengah basah), tidak mudah untuk menyalakan api. Perlu perjuangan untuk bisa memasak nasi ataupun membuat kopi di tungku dapur yang biasanya di lokasi belakang rumah atau lokasi terpisah dari rumah induk.
Ernawati mengaku mulai menggunakan jaringan gas sejak 2023. Dirinya buka usaha kuliner biaya penggunaan jargas berkisar Rp 38.000 hingga Rp 56.000 per bulan, bahkan dapat turun menjadi sekitar Rp 36.000 ketika pemakaian rendah.
“Kalau jarang dipakai sekitar Rp 36 ribu, kalau sering masak bisa Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Yang jelas lebih enak karena gasnya selalu tersedia dan lebih murah dibanding pakai LPG sampai 40 persen,” kata Ernawati.
Ernawati menambahkan LPG atau minyak tanah sering kali tidak tersedia, sulit dijangkau karena jarak pangkalan jauh, dan harganya fluktuatif di daerah terpencil. Sebagian masyarakat pedesaan masih mengandalkan kayu bakar karena dianggap lebih stabil untuk memasak porsi besar atau menanak nasi dalam waktu lama, serta telah menjadi tradisi turun-temurun.
“Masuknya Jargas sangat membantu lebih praktis dan murah juga. Awalnya banyak yang ragu, kini makin banyak yang tertarik dan mau masang jargas untuk kebutuhan memasak di rumah.”
Cerita Warga Tinggalkan Kayu Bakar dan LPG ke Jargas
PGN SOR III masifkan perluasan jaringan jargas ke sejumlah wilayah. PGN gandeng sejumlah stake holder edukasi langsung mendatangi warga, pameran ataupun city gas tour 2026 dimana semua informasi tentang gas dan kelebihannya bisa diakses.
Dan sambutan warga di sejumlah daerah sangat positif. Mereka yang selama ini menjadikan kayu bakar sebagai energi utama di rumah selain LPG 3 Kg dan 12 kg, kini banyak beralih ke jargas yang lebih efisien, lebih murah dan bersih.
Ada banyak cerita menarik, lucu dan seringkali menjadi candaan kenapa jargas rumah tangga baru masuk di daerahnya. Berikut cerita pengalaman pelanggan jargas yang berhasil ditemui saat edukasi jargas di sejumlah daerah dan kunjungan langsung ke rumah pelanggan.
Pengalaman Suharsini (54) tinggal di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merasakan manfaat jargas. Penggunaan jargas rumah tangga mempermudah aktivitas sehari-hari dan membuatnya tidak khawatir mencari LPG ketika terjadi kelangkaan dan habis tengah malam.
“Satu hari itu saya lima kali memasak air panas, memasak dan kebutuhan harian lainnya. Dengan jargas kita tidak usah bingung cari gas (tabung) kalau habis apalagi kalau ada kelangkaan. Sejauh ini jargas PGN tidak ada kendala dan harganya menurut saya sudah imbang Rp4.250 per meter kubik. Dalam sebulan rata rata kisaran Rp 50 ribu, lebih hemat dibandingkan pakai LPG 3 kg apalagi 12 kg,” ujar Suharsini yang mengaku di rumahnya juga ada tungku untuk memasak menggunakan kayu bakar.
Namun setelah tersambungnya jargas di rumahnya, tidak perlu lagi mencari kayu bakar untuk keperluan masak, juga LPG. Di Bojonegoro, jaringan gas telah beroperasi di Kecamatan Bojonegoro, Ngasem, dan Gayam.
Pengalaman serupa dialami Dwi Merawati (46), pelaku usaha mikro camilan Bojonegoro juga merasakan penghematan setelah pakai jargas. penggunaan jaringan gas lebih praktis mendukung aktivitas usahanya tanpa takut kehabisan.
“Untuk harganya (jargas) tiap bulan habis sekitar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu. Menurut saya memang jargas lebih mudah, murah dan praktis. Sebelumnya per bulan butuh biaya kisaran Rp 100 ribu untuk beli LPG,” ungkap Dwi.
Sementara itu, Ahmad Arief Mardianto (48), pengguna jargas pelanggan di sebuah restoran cepat saji di Kecamatan Bojonegoro menyebut biaya operasional usaha turun setelah beralih dari LPG ke jaringan gas.
“Sebagai salah satu karyawan di restoran yang berlangganan jargas dari PGN, selama ini pelayanan sangat baik. Dulu pakai gas tabung pengeluaran rata-rata Rp8,3 juta, setelah pakai jargas dengan harga per meter kubik Rp10 ribu, kita bisa saving (hemat) dengan per bulan habis rata-rata Rp5,5 juta. Dan dari segi keamanan, jargas lebih aman tinggal narik tuas saja itu sudah bisa lancar,” ujar Ahmad.
Menurut Achmad kelebihan jargas selain praktis, mudah dan murah, juga tidak perlu khawatir lagi kehabisan layaknya ketika menggunakan LPG. Apalagi kalau pas habisnya malam hari dan saat langka di pasar, bisa menyebabkan terganggunya usaha makanan cepat saji di restorannya.
Tidak jauh yang dialami Dewi Purwati (40), pelaku usaha katering di Kota Sidoarjo kategori pelanggan Kecil. Dewi mengaku belum lama menjadi pelanggan jargas namun sudah bisa merasakan manfaat jargas.
“Jargas tak hanya efisien, tetapi juga lebih aman digunakan untuk menunjang aktivitas usahanya. Pemanfaatan jargas ini jauh lebih aman untuk kami pengguna gas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) katering. Dimana bisa dibayangkan betapa aktifnya dapur untuk menyiapkan menu makanan dan pesanan pelanggan,” ujarnya.
Dewi mengungkapkan, penggunaan jargas lebih praktis karena tidak perlu lagi mengganti tabung saat gas habis, sehingga operasional usaha dapat berjalan lebih lancar tanpa gangguan.
“Yang lebih penting itu tidak khawatir gas habis kapanpun tidak mengganggu penyiapan menu aneka manakan apalagi kalau pesanan sedang banyak. Awalnya sempat ragu dengan keamanan gas dan takut takut menggunakan. Setelah diberi penjelasan dan mengoperasikannya sendiri yang mudah, ketakutan hilang dengan sendirinya. Lebih hemat kisaran 40 persen, kalau biasanya 2 jutaan dalam sebulan kini tinggal sejuta lebih dikit.”
Edukasi Jargas Hilangkan Ketakutan
Kehadiran Jargas diharapkan memberikan kemudahan sekaligus kepastian akses energi. Edukasi massif jargas dilakukan PGN dengan berbagai kegiatan mampu menghapuskan ketakutan warga menggunakan jargas dengan stigma negatif yang selama ini berkembang. Seperti mudah bocor, rawan meledak dan overthingking yang banyak berkembang luas dan liar.
Salah seorang warga Desa Domas Menganti Yanti berharap tarif Jargas tetap terjangkau dan infrastruktur mendapat perawatan secara berkelanjutan.
“Dengan gas ini kita merasa lebih ringan. Harapan warga, harganya tetap murah, bukan hanya di awal tetapi seterusnya. Setelah menggunakan jargas, pengeluaran untuk kebutuhan LPG berkurang sekitar 40 persen,” ujar Yanti.
Sementara warga Deltasari Kabupaten Mojokerto, Bagio, menilai sosialisasi secara langsung membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai jargas.
“Soal keamanan banyak yang tidak paham dan mengerti. Dengan adanya sosialisasi ini bagus sekali, masyarakat dan warga lebih senang lagi. Kalau paham pasti akan banyak yang tertarik gunakan gas PGN karena lebih murah dan lebih aman,” kata Bagio.
Sedangkan Sindy Wahyudi, warga Jojoran, Surabaya, yang kunjungi City Gas Tour di Kota Lama Surabaya, mengaku telah menggunakan gas bumi selama sekitar satu tahun. Penggunaan gas bumi membuat aktivitas memasak lebih praktis tidak perlu khawatir kehabisan gas.
“Kami merasakan manfaat dari penggunaan gas bumi, lebih murah dan praktis. Kami tidak lagi mengalami kebingungan karena kehabisan gas, terutama malam hari. Selain itu, lebih safety. Soal keamanan juga tidak takut lagi dengan penjelasan yang dilakukan PGN ternyata tidak seserem yang dibayangkan,” ujar Sindy.
Ia juga mengatakan bahwa selama menggunakan gas bumi, aliran gas di rumahnya berjalan tanpa kendala.
Pengalaman serupa disampaikan Maria, warga Rungkut Menanggal Harapan, Surabaya. Ia menilai penggunaan gas bumi memberikan kenyamanan karena praktis dan tidak merepotkan.
“Menggunakan gas bumi sangat nyaman, praktis, aman, dan ekonomis. Yang paling penting, sebagai pengguna kita tidak was-was kehabisan gas, apalagi saat malam hari,” ujarnya.
Debottlenecking Hambatan Menuju 1 Juta Sambungan Jargas
Pemerintah punya target besar merealisasikan sejuta jargas dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya mengurangi ketergantungan impor LPG, menebar energi ramah lingkungan dan mengurangi budget pengeluaran rumah tangga. Program prioritas nasional Jargas rumah tangga ini merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah tuntas tahun 2028.
Untuk itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman yang kini menjabat Menko Polkam meninjau kesiapan pengoperasian jargas yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jatim, Jumat (18/9/2026) lalu.
“Saya memastikan hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo,” kata Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman.
Dudung Abdurachman menegaskan dalam proses Jargas ini melakukan rangkaian rapat koordinasi debottlenecking hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat.
Langkah tersebut ditempuh memastikan target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026 tercapai. Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen.
“Kendala perizinan selama ini menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani,” kata Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.
Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah, total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
“Kunjungan tugas saya kali ini mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG,” ujarnya.
Dengan tuntasnya perizinan kata Dudung fokus kini berpindah ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi. SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
“Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya mengurangi impor LPG,” tegas Jenderal (Purn) Dudung.
Ia menyebut, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi impor, dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Ditanya dampak program jargas terhadap perekonomian masyarakat setempat Dudung Abdurachman mengatakan “Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini sangat membantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Pelaku UMKM Butuh Energi Murah dan Praktis
Pembangunan Jargas rumah tangga di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, telah rampung 100 persen. Jaringan tersebut mencakup 7.363 Sambungan Rumah (SR) tersebar di enam desa, yakni Domas, Bringkang, Boteng, Putatlor, Gadingwatu, dan Sidojangkung.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan “Kita mengusulkan karena ingin menghemat biaya masyarakat. Penggunaan LPG tabung dikonversi menjadi gas alam yang tarifnya lebih murah,” ujar Bupati Yani di Desa Domas, Jumat (18/09).
Menganti, kata Bupati Yani, memiliki banyak UMKM yang membutuhkan energi untuk produksi, mulai dari usaha kecambah di Desa Hulaan, pemotongan ayam di Desa Mboro, hingga industri logam di Laban.
“Terutama bagi UMKM. Mereka sangat membutuhkan gas untuk kegiatan produksi. Lebih efektif dan lebih murah menggunakan jaringan gas ini,” katanya.
Bupati Yani berharap Jargas segera dioperasikan dengan tarif yang terjangkau. Pemkab Gresik juga mendorong agar pengembangan jaringan dapat dilanjutkan ke desa-desa lainnya.
“Dua atau tiga tahun lalu kita membangun di Kecamatan Cerme, sekarang bergeser ke Menganti. Mudah-mudahan kita bisa mengajukan lagi untuk desa yang lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan Pemkab Gresik telah diberikan sejak proses pembangunan, termasuk perizinan karena jaringan melintasi jalan kabupaten, dukungan sarana prasarana, serta sosialisasi bersama pemerintah desa.
Sebelum pembangunan tahap ini, jaringan gas di Kabupaten Gresik telah mencapai 10.895 SR yang tersebar di Kecamatan Cerme, Gresik, Manyar dan Kebomas. Pemkab Gresik juga telah mengusulkan perluasan potensi pelanggan Jargas di Kecamatan Menganti hingga 14.823 SR kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Januari 2026.
Senada Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan jargas di Kabupaten Sidoarjo memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama menekan biaya kebutuhan gas rumah tangga. Penggunaan jargas dinilai menghemat pengeluaran warga hingga 40 persen dibandingkan penggunaan tabung LPG.
Menurutnya, penggunaan jargas lebih hemat dibandingkan penggunaan LPG. Rumah tangga yang sebelumnya beli tiga tabung LPG setiap bulan Rp60 ribu – Rp65 ribu, kini menggunakan jargas pengeluaran Rp30 ribu – Rp35 ribu per bulan.
“Dengan jargas bisa irit hingga 40 persen. Harapannya terus dilanjutkan karena program ini untuk kerakyatan, berdampak langsung kepada rakyat,” katanya Bupati Sidoarjo Subandi saat peresmian sekaligus pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jumat (18/9/2026).
Saat ini, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan program jargas 7.223 sambungan rumah (SR) tersebar di Kecamatan Waru dan Candi. Berharap jargas terus diperluas. Salah satu wilayah yang diusulkan Krian, termasuk Tropodo, dengan rencana 10.500 sambungan rumah.
Pemerintah terus memperluas jargas rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Tahun ini, sebanyak 7.223 sambungan rumah tangga dibangun melalui pendanaan APBN di Kecamatan Waru dan Candi. Tambahan tersebut membuat total sambungan jargas yang telah dibangun di Sidoarjo selama tujuh tahun mendekati 30.000 sambungan.
Subandi berharap pembangunan jargas dipeluas karena Sidoarjo kawasan industri sekaligus pusat berbagai aktivitas usaha masyarakat. Pemkab mengusulkan sekitar 10.500 sambungan untuk kawasan Tropodo, Kecamatan Krian, yang banyak memiliki usaha pengolahan tahu dan sebagian masih menggunakan bahan bakar sampah plastik.
Massifkan Edukasi Lewat City Gas Tour 2026
Tidak mudah dan pastinya banyak tantangan edukasi jaringan gas (jargas) di wilayah pinggiran. Masih banyaknya bahan baku alternatif, seperti LPG dan kayu bakar yang melimpah, menjadi tantangan tersendiri bagi PGN untuk bisa masuk dan mengubah kebiasaan warga masak dengan gas bumi.
Tipikal warga campuran pandalungan yang keras di Lumajang, Probolinggo dan wilayah Pantura Jawa, masuknya jargas rumah tangga dan diterima perlu dipresiasi. PGN memperluas sasaran pemanfaatan jargas ke sektor usaha, mulai dari hotel, restoran, kafe, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG di Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, dan Lumajang, Bojonegoro, Mojokerto dan Trenggalek.
Perluasan jargas masih menghadapi tantangan karena banyak lokasi pelaku usaha belum berada di kawasan yang telah terjangkau jaringan pipa gas. Sementara masyarakat belum menggunakan sambungan jargas secara optimal meski sudah jaringan. Berdasarkan survei, sebagian warga masih menggunakan kayu, lainnya tetap memilih LPG karena sudah terbiasa. Karenanya pemerintah bersama PGN meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dan penghematan yang dapat diperoleh dari jargas.
Pengembangan jargas meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan LPG impor. Dengan jargas ini, bisa menekan impor LPG saat ini 7,5 juta ton per tahun.
Dan PGN terus edukasi jargas lewat City Gas Tour 2026 di sejumlah kota. Menjadi bagian upaya PGN memperluas pemanfaatan gas bumi sekaligus mendorong masyarakat menggunakan energi lebih praktis, aman, dan ramah lingkungan.
City Gas Tour di Surabaya sekaligus mendukung upaya PGN memperluas jargas. PGN menargetkan pembangunan jargas baru yang dapat melayani sekitar 59.990 sambungan rumah (SR) di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik pada periode 2025–2026. Sebelumnya City Gas Tour 2026 digelar di Sidoarjo dan Probolinggo.
PGN SOR 3 saat ini melayani sekitar 209 ribu pelanggan di berbagai sektor. Keberlangsungan pasokan gas menjadi elemen penting agar aktivitas rumah tangga, usaha komersial, dan industri dapat berjalan stabil tanpa gangguan berarti.
General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III, Hedi Hedianto, mengatakan City Gas Tour salah satu upaya PGN terus memperkenalkan GasKita kepada masyarakat.
“City Gas Tour ikhtiar kami mempromosikan dan mengenalkan GasKita. GasKita merupakan penyaluran gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga di perumahan-perumahan dan usaha kecil yang ada di wilayah operasional PGN,” kata Hedi.
Hedi berharap kehadiran City Gas Tour dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gas bumi sebagai salah satu pilihan energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Gas bumi energi bersih yang tersedia 24 jam. Energi ini berasal dari bumi Indonesia sendiri, tidak impor, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Surabaya maupun wilayah lainnya,” ujarnya.
City Gas Tour 2026 digelar di empat wilayah di Jawa Timur, Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, dan Probolinggo.
Area Head PGN Surabaya, Arief Nurrachman, menambahkan edukasi City Gas Tour tidak hanya pemanfaatan gas bumi rumah tangga, komersial, UMKM, hingga industri, mencakup aspek keamanan dan keselamatan. PGN mengajak masyarakat menjaga infrastruktur gas bumi yang berada di lingkungan sekitar.
“Kami berharap seluruh masyarakat Kota Surabaya menyambut pengembangan jargas dan dapat berlangganan. Gas bumi energi bersih, ramah lingkungan, efektif, dan efisien,” ujar Arief.
Untuk tahun ini, pembangunan jaringan gas bumi menyasar sejumlah wilayah di Surabaya, meliputi Surabaya Timur, Surabaya Tengah, Surabaya Barat, serta sebagian wilayah Surabaya Utara.
Antusiasme masyarakat terhadap rencana perluasan jaringan cukup tinggi. Hingga Agustus 2026, PGN menerima sekitar 36.000 formulir minat berlangganan atau permintaan pemasangan jaringan gas bumi dari masyarakat.
Perlunya Libatkan Swasta Kembangkan Jargas
Analisa dan masukan Agustina Widyawati S.Sos., M.I.Kom dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Sunan Gresik (USG) tentang jargas menarik disimak. Menurut Widya setiap kali mendengar program jaringan gas rumah tangga, teringat satu hal yang sering saya sampaikan dibangun yaitu kebijakan publik tidak gagal di meja perencana, ia banyak gagal di dapur warga.
Kita mulai dari cerita di masyarakat. Pukul lima pagi, api kompor mati, gas habis. Dua warung saya datangi, satu kosong, satu lagi harganya naik. Sambil memanggul tabung pulang, saya membayangkan gas mengalir saja dari pipa.
“Tetapi ketika petugas menawarkannya, saya justru bertanya lebih murah dari gas melon? Kalau bocor bagaimana? Pertanyaan sederhana itulah yang menentukan nasib program ini,” jelasnya.
Widya menambahkan dalam jangka pendek, saya akan jujur, masalah terbesar bukan pipa, melainkan urusan di belakangnya. Kantor Staf Presiden sendiri mengakui masih ada pekerjaan soal perizinan, penetapan badan usaha pengelola, izin niaga, alokasi gas, hingga harga gas rumah tangga.
“Pipa bisa tertanam, tetapi tanpa gas yang pasti dan harga yang jelas, kompor warga tidak menyala. DPR juga mengingatkan agar pembangunan mempertimbangkan potensi pasokan gas di tiap daerah. Saya setuju, harus di bangun di tempat gasnya ada.”
Dalam jangka menengah Widya mengatakan tantangannya berubah dari membangun menjadi memakai. Sambungan terpasang tidak sama dengan sambungan terpakai. Ada peringatan bahwa keberhasilan program ditentukan oleh keseimbangan antara ekspansi dan utilisasi. Pemerintah sebaiknya tidak hanya merayakan jumlah meteran, tetapi melaporkan berapa yang benar-benar aktif.
“Dalam jangka panjang, kita harus rendah hati melihat skalanya. Kebutuhan LPG kita sekitar lima juta ton setahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,4 juta ton. Satu juta sambungan jargas baru menyentuh sebagian kecil dari sekitar 70 juta rumah tangga pengguna LPG. Jargas itu penting, tetapi ia satu bagian dari teka-teki energi, bukan jawaban tunggal.”
Pengamatan Widya mengapa warga menolak?. “Padahal jargas lebih murah?” Lebih murah dibanding apa? PGN sendiri mengakui jargas lebih mahal daripada LPG bersubsidi, tetapi lebih murah daripada LPG nonsubsidi. Bagi ibu rumah tangga, pembanding sehari-harinya adalah gas melon, bukan LPG nonsubsidi. Dengan hitungan seperti itu, penolakan justru rasional.
Menurutnya ada lapisan lain yang tidak tertulis di spreadsheet. Ada rasa takut pipa gas di dalam rumah memunculkan bayangan kebocoran dan ledakan. Ada rasa kehilangan kendali, tabung bisa dibeli ketengan alias eceran sesuai isi dompet, sedangkan meteran mencatat sebulan penuh.
“Dan ada trauma kebijakan. Kita belum lupa kegaduhan Februari 2025, ketika pembatasan pengecer LPG 3 kg memicu kekhawatiran karena kurang sosialisasi dan akhirnya dibatalkan setelah reaksi keras publik. Wajar jika warga curiga bahwa jargas adalah pintu untuk “mencabut” gas melon mereka.”
Sebagai orang komunikasi, solusinya bukan kampanye lebih keras, melainkan kampanye yang lebih dekat. Libatkan ketua RT, kader PKK, pesantren, dan tetangga yang sudah memakai. Testimoni dari sebelah rumah jauh lebih meyakinkan daripada baliho. Bicarakan risiko dengan jujur, tunjukkan standar keselamatannya, dan pastikan harganya benar-benar terasa lebih hemat.
“KSP sudah meminta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dari LPG 3 kg. Janji itu harus ditepati, dan warga harus bisa menghitungnya sendiri.”
Namun demikian haruskah LPG 3 kg dihapus? Saya paham godaannya. Subsidinya besar, sekitar Rp 87 triliun setahun, dan selama gas melon bebas dibeli, jargas sulit bersaing. Tetapi menghapusnya sebagai langkah awal menurut saya keliru. Alternatifnya belum menjangkau mayoritas rumah tangga, dan pelajaran 2025 masih segar, antrean panjang, kelangkaan, protes. Yang paling terpukul mereka yang paling rentan, keluarga miskin dan pedagang warung makan.
“Urutannya sebaiknya dibalik, sediakan alternatif dulu, baru tata subsidinya. Di wilayah yang sudah terjangkau jargas, pembatasan LPG 3 kg bisa dilakukan terarah dengan masa transisi jelas. Kebijakan yang memaksa tanpa alternatif melahirkan perlawanan, dan perlawanan itu akan menempel pada citra jargas.”
Perlukah swasta dilibatkan dalam pengembangan jargas?, sangat perlu. Dengan hitungan sekitar Rp10 juta per sambungan, APBN tidak akan sanggup sendirian, dan pemerintah memang sudah menyiapkan skema APBN, KPBU, dan investasi BUMN. Swasta membawa modal dan kecepatan.
“Tetapi saya mengingatkan jika swasta mengejar untung, negara menjaga kepentingan publik. Maka tarif harus diawasi regulator, wilayah yang kurang menguntungkan tetap harus dibangun, dan proses lelangnya harus terang benderang. Tanpa itu, kita hanya memindahkan masalah dari subsidi ke rente,” pungkasnya. Imam ghozali
