Rapat paripurna berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting pada Sabtu (29/11/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama itu dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma.

Oka didampingi Wakil Ketua I Didik Humaidi, Wakil Ketua II HM Zubaidi, dan Wakil Ketua III Sumarmi Rasit.

Sebanyak 40 dari 50 anggota dewan hadir sehingga sidang dinyatakan memenuhi quorum. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Probolinggo, Gus dr Mohammad Haris, bersama para kepala OPD dan camat.

Paripurna diawali dengan agenda internal yang dipimpin langsung oleh Oka Mahendra Jati Kusuma. Pada kesempatan itu, Oka menyampaikan perubahan jadwal paripurna yang semula dijadwalkan pada 1 Desember 2025, dimajukan menjadi 29 November 2025.

Perubahan tersebut berlaku untuk tiga agenda utama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas Raperda APBD 2026, penandatanganan persetujuan bersama Raperda APBD 2026, serta sambutan Bupati Probolinggo.

Agenda berikutnya dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Didik Humaidi, untuk memulai penyampaian pendapat akhir.

Didik memina Juru bicara fraksi-fraksi, Fikri Syafi’i, membacakan sikap resmi seluruh fraksi terhadap Raperda APBD 2026.

Fikri menyampaikan bahwa keenam fraksi, yakni Golkar, PKB, Gerindra, NasDem, PDIP, dan PPP sepakat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fikri menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis, serta keseluruhan hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif.

“Seluruh fraksi telah mencermati dengan seksama. APBD 2026 layak untuk disetujui dengan tetap memperhatikan berbagai catatan strategis,” kata Fikri.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan secara lengkap dalam paripurna, yakni:

Pendapatan Daerah: Rp 2.334.142.893.365
• PAD: Rp 446.038.434.876
• Pendapatan Transfer: Rp 1.888.104.458.489
Belanja Daerah: Rp 2.406.142.893.365
• Belanja Operasional: Rp 1.788.064.887.752,48
• Belanja Modal: Rp 142.164.070.812,52
• Belanja Tidak Terduga: Rp 10.000.000.000
• Belanja Transfer: Rp 465.913.934.800
Defisit: Rp 72.000.000.000
Pembiayaan Netto (ditutup SILPA): Rp 72.000.000.000

Usai pemaparan anggaran, Fikri menyampaikan satu per satu catatan dari masing-masing fraksi. Fraksi Golkar menekankan perlunya peningkatan PAD melalui optimalisasi sektor wisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak, dan pemanfaatan aset daerah. Golkar mengingatkan bahwa APBD harus berpihak pada publik dan tidak membebani masyarakat kecil. Setiap rupiah harus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Demikian sikap Fraksi Golkar.

Fraksi PKB menyoroti pentingnya keselarasan APBD dengan tema RKPD 2026. Mereka meminta adanya kajian komprehensif tentang kemandirian masyarakat miskin serta mendesak pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan PAD. PKB juga meminta evaluasi total terhadap peran TP2D.

“TP2D harus menjadi jembatan, bukan tumpang tindih,” ujar Fikri membacakan.

Fraksi Gerindra lebih menekankan efektivitas dan efisiensi APBD agar berdampak langsung pada pelayanan publik. Mereka menggarisbawahi pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan petani lokal dan rumah tangga peternak kecil agar tercipta siklus ekonomi. Ini bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi moral bagi ekonomi masyarakat. Fraksi ini juga mengusulkan pembangunan Balai Diklat dan pemberian reward bagi SKPD berkinerja tinggi.

Fraksi NasDem memberi perhatian besar pada defisit Rp 72 miliar yang sepenuhnya ditutup SILPA. NasDem mendesak pemerintah menyediakan roadmap menuju defisit nol dalam tiga tahun. Mereka meminta perbandingan belanja modal dan operasional ditinjau kembali, percepatan pembentukan Bapenda paling lambat triwulan I 2026, serta penjelasan soal penurunan anggaran RTLH.

Menurut Fraksi NasDem, Job fair harus diukur dari serapan tenaga kerja, bukan jumlah peserta. Mereka juga menekan percepatan integrasi data berbasis NIK melalui sistem Mataprabhu Linggih.

Fraksi PDIP memberikan catatan luas pada sektor pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Di antaranya percepatan digitalisasi adminduk di Disdukcapil, penguatan Satpol PP, revitalisasi UMKM, penguatan alat pertanian, perikanan modern, hingga pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, serta penanganan stunting. APBD harus menyentuh pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pertanian secara lebih kuat.

Fraksi PPP menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antarpejabat pemerintah serta memperjelas tugas TPPD agar tidak tumpang tindih dengan OPD. PPP juga mengingatkan ketentuan UU HKPD bahwa mulai 2027 belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen. Mereka meminta pemerintah bersiap sejak 2026 sebagai masa transisi. PPP menekankan pentingnya penanganan pengangguran yang saat ini mencapai sekitar 22 ribu orang. Jika tidak ditangani, ini bisa memunculkan kerawanan sosial.

Setelah seluruh catatan disampaikan, paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Probolinggo. Raperda APBD 2026 kemudian resmi disahkan untuk diajukan ke Gubernur Jawa Timur guna dilakukan evaluasi.

Bupati Probolinggo, Gus dr Mohammad Haris, memberikan sambutan setelah penandatanganan. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terbangun antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Hari ini kita memastikan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 benar-benar berguna untuk masyarakat,” ujarnya.

Gus Haris juga menegaskan bahwa seluruh catatan, koreksi, dan masukan fraksi akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah.

“Setelah persetujuan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi. Prinsip, masukan, dan koreksi dalam pendapat akhir fraksi adalah energi penting bagi Pemda. Semuanya akan kami tindak lanjuti,” tegasnya. hul

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry