Penandatanganan Persetujuan 4 Ranperda dari Eksekutif oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ngawi. (dok/duta.co)

NGAWI | duta.co – Empat Ranperda dari Eksekutif disetujui seluruh anggota DPRD Kabupaten Ngawi, namun harus tetap mengarah pada kebijakan berkeadilan, terutama mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hasil pajak. Kamis, (12/11/2026)

Namun, persetujuan terhadap regulasi tersebut disertai sejumlah catatan penting bagi eksekutif, terutama terkait kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah agar tidak membebani masyarakat Kabupaten Ngawi pada umumnya

Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan, Perubahan Perda No.10/2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan PAD menjadi langkah konkret mengantisipasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang berkurang.

Menurut King, sapaan Ketua DPRD Ngawi, hal itu berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai upaya pembiayaan dalam pembangunan.

“Kami memahami, akibat berkurangnya dana transfer dari pusat berpengaruh pada keuangan daerah sehingga upaya yang ditempuh adalah intensifikasi pajak namun, dengan kebijakan berkeadilan dan proporsional,” ungkapnya

Selain itu lanjut King, kenaikan tarif retribusi juga harus berjalan seiring peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan adanya peningkatan fasilitas umum dan pelayananan maksimal bagi masyarakat sebelum menerapkan penyesuaian tarif.

“Jadi kita akan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah tersebut harus ada penyesuaian serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan,” jelas King

Dikesempatan yang sama, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan, salah satu poin penting dalam perubahan Perda tersebut adalah rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum mengalami penyesuaian selama 12 tahun.

“Saat ini harga tanah mengalami perubahan signifikan, bahkan nilainya bisa mencapai lima hingga sepuluh kali lipat dibandingkan NJOP yang berlaku di Kabupaten Ngawi,” jelas Bupati Ony.

Lebih lanjut Bupati Ony menjelaskan, penyesuaian pajak NJOP dimaksud akan melibatkan konsultan dan dari kalangan akademisi untuk menyusun perhitungan nilai tersebut dapat dilakukan berdasarkan kajian serta kondisi riil di lapangan.

“Termasuk perlakuan khusus terhadap lahan yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga nilai NJOP naik namun, pembayaran PBB tetap,” jelasnya

Bupati Ony mengatakan, terkait hal tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan Bupati Ngawi, kemudian proyeksi kenaikan NJOP, potensi tambahan penerimaan untuk daerah diperkirakan bisa mencapai Rp100 miliar hingga Rp350 miliar.

Selain PBB, Pemkab Ngawi juga menggali potensi PAD melalui penertiban reklame, pemanfaatan ruang sarana prasarana, serta jaringan telekomunikasi dan infrastruktur fiber optik.mif

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry