SURABAYA | duta.co – Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan menfokuskan pembahasan perubahan APBD Jatim tahun 2018 pada pemeliharaan infrastuktur jalan arteri. Sebab kondisi perekonomian saat ini kurang baik sehingga belanja pembiayaan hanya dikhususkan untuk penanganan masalah kemiskinan.
“Kekuatan uang APBD Jatim itu hanya berfungsi sebagai stimulus atau pengungkit pembangunan. Jadi di PAK 2018 akan difokuskan untuk pemeliharaan jalan arteri bukan pembangunan infrastruktur,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo saat dikonfirmasi Senin (30/7/2018).
Menurut Pakde Karwo jika uang dari APBN, APD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota di Jatim dikumpulkan menjadi satu, nilanya hanya kisaran Rp.173 trliyun atau setara 7,52 persen dari PDRB Jatim yang menembus angka 2019 triliyun, sehingga uang pemerintah hanyalah sebagai stimulus bukan pembiayaan kecuali untuk penanganan kemiskinan.
Tidak menutup kemungkinan, lanjut Pakde Karwo dalam APBD Jatim 2019 juga akan tetap difokuskan untuk peningkatan kematapan dan pemeliharaan jalan arteri. Alasannya, masyarakat pengguna jalan tol hanya kisaran 18 persen karena tarifnya dianggap terlalu tinggi. “Makanya jalan arteri harus tetap bagus dan jangan sampai rusak,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Kurangi Pembangunan Infrastruktur
Diakui Pakde Karwo, kondisi ekonomi global kian tak menentu sehingga memperparah kondisi Indonesia. Sebagai contoh akibat FED menaikkan suku bunga sehingga kurs dollar Amerika terhadap rupiah kian melambung. Padahal bahan baku industri di Indonesia masih mengandalkan bahan import sehingga harga menjadi naik karena cost produksi ikut naik.
Ironisnya lagi, lanjut Pakde Karwo sistem moneter di Pasar Bursa di Indonesia juga sangat liberal karena didominasi asing sehingga defiden diharuskan membayar dengan uang dollar Amerika. Padahal di negara-negara lain ada pembatasan dimana kepemilikan asing tidak lebih dari 50 persen.
“Faktor-faktor inilah yang menyebabkan neraca perdagangan kita minus sehingga perekonomian di tahun-tahun ini menjadi berat,” dalih doktor honoris causa bidang ekonomi dari Unair Surabaya.
Pakde Karwo berharap baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mulai mengurangi pembangunan infrastruktur yang tidak tradebel karena yang dibangun tidak segera bisa menghasilkan padahal pemerintah harus membayar hutang. “Harus signifikan uang yang digunakan harus bisa menahan harga-harga kebutuhan masyarakat yang terus naik,” pungkasnya. (ud)
