
SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berupaya memastikan kendala biaya tidak lagi menghambat lulusan SMA dan SMK untuk berkarier atau mengikuti program magang di luar negeri. Melalui sinergi antara Dinas Pendidikan Jatim dan PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim, skema pembiayaan ringan dengan plafon hingga Rp50 juta resmi dibuka.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai dan Direktur Utama Bank UMKM Jatim Irwan Eka Wijaya Arsyad, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Gubernur Khofifah menegaskan, banyak pelajar dan alumni sekolah menengah di Jatim sebenarnya sudah mumpuni secara keterampilan dan bahasa, namun kerap gagal berangkat akibat terbentur biaya awal. Kebutuhan seperti pengurusan paspor, visa, seragam kerja, hingga biaya hidup pada bulan-bulan pertama sebelum menerima gaji sering kali sulit ditanggung oleh keluarga.
“Jangan sampai anak-anak yang sudah siap secara kompetensi dan keterampilan justru batal berangkat hanya karena terkendala biaya awal. Dengan dukungan pembiayaan ini, mereka punya akses untuk mempersiapkan keberangkatan dan memulai pekerjaan atau magang di luar negeri,” ujar Khofifah usai acara penandatanganan.
Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad menjelaskan, fasilitas kredit ini dirancang khusus agar tidak memberatkan para peminjam pemula. Pihaknya mematok suku bunga maksimal sebesar 3 persen per tahun—atau setara dengan 0,25 persen per bulan—dengan jangka waktu pengembalian (tenor) hingga tiga tahun.
“Skema pinjaman murah ini memang menyasar pembiayaan di bawah Rp50 juta, dengan plafon maksimal Rp50 juta per peminjam. Calon peserta magang menjadi salah satu prioritas penerima manfaatnya,” terang Irwan.
Di sisi lain, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai menilai kehadiran bank milik pemerintah daerah ini menjadi benteng pelindung bagi para siswa agar tidak terjerumus ke pinjaman daring (pinjol) ilegal atau rentenir saat mengejar tenggat waktu keberangkatan. Ia menambahkan, meski plafon mencapai Rp50 juta, pencairan dana tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing siswa.
“Setelah kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah, siswa yang memenuhi syarat dan sudah terkoneksi dengan industri tujuan bisa langsung mengakses layanan ini ke Bank UMKM,” kata Aries.
Tak hanya menyasar siswa dan alumni, kerja sama ini juga mencakup penguatan permodalan bagi guru berstatus non-ASN di jenjang SMA, SMK, SMP, hingga SLB yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Khofifah, banyak tenaga pendidik di Jawa Timur yang memiliki produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, mulai dari kuliner hingga budidaya tanaman hias seperti bonsai dan anthurium. Melalui dukungan modal dari Bank UMKM, Pemprov Jatim ingin mengakselerasi Program Ekonomi Terapan Guru (PROTEG) agar para guru non-ASN memperoleh tambahan penghasilan sekaligus kemandirian ekonomi.
“Harapan kami program ini memberi manfaat ganda. Anak-anak kita bisa berangkat kerja ke luar negeri dengan aman, sementara para guru non-ASN juga bisa mengembangkan usahanya,” pungkas Khofifah. Rid






































