Surabaya | duta.co – Dukungan dari kalangan akademisi di Surabaya, Jawa Timur, menguat terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, untuk mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan dan swasembada energi nasional.
Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, memaparkan keunggulan teknis pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dibandingkan pembangkit berbasis energi konvensional. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertema *“Swasembada Energi di Era Prabowo: Antara Agenda Strategis dan Tantangan Implementasi”* di Surabaya, Minggu (1/2/2026).
“PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,” kata Ary.
Ia menjelaskan, dari sisi lingkungan, nuklir tergolong sebagai sumber energi bersih karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida pada proses pembangkitannya. Dengan karakter tersebut, PLTN dinilai sejalan dengan target penurunan emisi nasional.
“Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” ujarnya.
Menurut Ary, hambatan utama pengembangan PLTN di Indonesia justru bukan terletak pada kesiapan teknologi, melainkan pada aspek penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, serta integrasi dengan kawasan industri. Karena itu, ia menyayangkan masih kuatnya persepsi negatif di masyarakat yang memandang energi nuklir berbahaya bagi lingkungan.
“Teknologi sekarang jauh lebih aman dibanding masa lalu. Sistemnya makin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil. Dengan teknologi terbaru, risiko itu bisa ditekan sangat rendah. Nuklir sering diserang lewat isu lingkungan, padahal kalau dibandingkan, pembangkit fosil justru jauh lebih mencemari,” tegasnya.
Dari sudut pandang ekonomi makro, ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai pemanfaatan energi nuklir berpotensi memperkuat kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Selama ini, ketergantungan terhadap impor energi menjadi salah satu beban bagi APBN maupun neraca perdagangan.
“Dalam prinsip ekonomi, jika input energi lebih murah, output juga bisa lebih murah. Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat tentu akan memilih karena lebih terjangkau. Bagi masyarakat, indikator kesejahteraan paling sederhana adalah harga. Kalau listrik murah, itu terasa langsung,” ujar Hendry.
Ia optimistis, dengan dukungan pembangkit yang efisien, target elektrifikasi 100 persen dapat dicapai, khususnya di kawasan Indonesia timur yang hingga kini masih terbatas akses kelistrikannya.
“Namun jika kebutuhan domestik sudah terpenuhi dan kapasitas berlebih, peluang ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura terbuka. Itu bisa menjadi peran strategis Indonesia di kawasan,” ungkapnya.
Hendry juga menyatakan dukungannya terhadap penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN. Menurutnya, posisi tersebut menempatkan Bahlil sebagai figur eksekutor penting dalam perancangan kebijakan dan pelaksanaan agenda swasembada energi.
“Secara ekonomi, kalau seseorang diberi tanggung jawab tambahan, berarti ada kepercayaan atas kinerjanya. Tidak mungkin orang dengan kinerja buruk diberi mandat lebih besar. Artinya, ada ekspektasi bahwa kinerjanya tidak hanya sesuai target, tetapi bahkan melampaui ekspektasi,” ungkapnya.
Sementara itu, dari perspektif kebijakan publik, dosen sekaligus peneliti kebijakan publik Unesa, Ahmad Nizar Hilmi, memandang penunjukan Menteri Bahlil sebagai Ketua Harian DEN merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menyatukan fungsi perencanaan dan eksekusi kebijakan energi dalam satu garis komando.
“Kalau bicara teknis, mungkin bisa efektif (Menteri ESDM juga menjabat Ketua Harian DEN),” kata Nizar.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efektivitas tersebut tetap sangat bergantung pada tata kelola dan transparansi, terutama dalam proyek-proyek strategis energi yang bernilai investasi besar. Pemerintah, menurutnya, perlu terbuka kepada publik mengenai para pelaku industri yang terlibat dalam kebijakan swasembada energi.
“Jadi dari perspektif ekonomi politik, kita juga perlu bertanya: siapa yang memegang tender, siapa penyedia teknologinya, dan siapa aktor industri di balik kebijakan tersebut.”
Terkait pembangunan PLTN, Nizar menilai isu energi nuklir kini mulai relevan bagi Indonesia, terutama dalam konteks transisi energi dan komitmen pengurangan emisi karbon. Ia juga menyoroti potensi cadangan uranium di Kalimantan Barat yang dapat menjadi salah satu sumber daya utama bagi pengembangan PLTN nasional.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor keamanan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Selain aspek teknis, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar tidak muncul ketakutan berlebihan terhadap pembangunan PLTN.
“Ada dua jenis mitigasi bencana: struktural dan non-struktural. Indonesia selama ini lebih fokus ke mitigasi struktural, padahal edukasi publik atau mitigasi non-struktural sangat penting,” tutup Nizar. Rid
