SURABAYA | duta.co – Ketua LSM Forum Demokrasi Kebangsaan (Fordeka) Firman Syah Ali mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyadari apa yang sebetulnya sedang terjadi di pulau sumatera. Menurutnya patut diduga kuat itu bukan murni bencana alam.
“Apa yang sedang terjadi di Pulau Sumatera ini betul-betul mengharu biru. Kita tentu berduka bahkan sangat berduka. Namun disela-sela duka cita ada baiknya kita koreksi diri tentang apa saja yang telah kita perbuat terhadap alam sekitar?,” katanya.
Kita ini, jelasnya, khalifatullah fil ardli, yang ditugaskan merawat alam sekitar, bukan malah sebaliknya. Setelah membaca tulisan banyak cendekiawan, diantaranya Bang Rosadi Jamani Kalimantan Barat, patut diduga kuat bencana Sumatera adalah bencana kebijakan publik.
“Bukan Allah tidak sayang hambanya, tapi hambanya telah sengaja meminta kerusakan dengan cara membuat kebijakan publik yang menyimpang” ucap pembina LSM JASMERAH ini.
Ia meminta seiring dengan gerakan bantuan sosial terhadap korban bencana juga penting dilakukan kajian ulang terhadap kebijakan publik.
“Jadi seiring berjalannya kegiatan bantuan sosial terhadap korban bencana kebijakan publik di Sumatera saat ini, ada baiknya juga dilakukan kajian secara simultan dan berkesinambungan tentang kualitas kebijakan publik di Sumatera bahkan di seluruh Indonesia terkait tata kelola hutan dan lingkungan hidup,” lanjut pembina Yayasan Bantuan Hukum PELOPOR.
Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif tentang itu semua.
“Semua permasalahan di Republik ini butuh kesadaran kolektif untuk memperbaikinya, termasuk masalah deforestasi dan perusakan lainnya terhadap lingkungan hidup,” tegasnya.
Sekarang, lanjutnya, kita berada di dalam era digital, selain adagium No Viral No Justice juga ada adagium No Viral No Collective Consciousness. Maka kita harus selalu menginfluence masyarakat medsos untuk bergerak bersama membenahi semua kerusakan ini. Kalau isu ini sudah viral maka akan lahir agenda setting yang terbaik dari pemangku kebijakan.
“Sebab tipikal pemangku kebijakan masa kini harus disetrum dulu oleh medsos untuk memperbaiki kebijakannya. Tentu saja medsos sebagai salah satu pilar demokrasi jangan hanya menyetrum, tapi serius mengawal sampai barang ini jadi,” pungkas Pembina Yayasan Madura Berdaya Guna (MBG).
