Kantor Balai Desa Gedongboyountung, Kecamatan Turi tampak dari depan. (FT/Ardi)

LAMONGAN | duta.co – Isu dugaan adanya mahar politik bernilai besar dalam perebutan empat jabatan perangkat Desa Gedongboyountung, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, menuai kecaman dari sejumlah warga.

Empat jabatan yang akan diisi yakni Kepala Dusun (Kasun) Nataan, Kasun Gedong, Sekretaris Desa (Sekdes), dan Kaur Keuangan.
Polemik tersebut mencuat setelah rapat koordinasi antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Rabu (23/9/2025) berakhir deadlock.

Dalam rapat itu, mayoritas peserta menolak rencana pengisian perangkat desa. Sementara kebijakan tersebut hanya disetujui oleh Kepala Desa (Kades) dan Ketua BPD.

Meski mendapat penolakan, Pemdes Gedongboyountung tetap menjadwalkan sosialisasi pengisian perangkat desa pada Minggu (4/10/2026) malam melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

Kondisi tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran warga. Mereka mencium adanya potensi nepotisme maupun kepentingan politik uang menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

“Kami meminta pengisian lowongan jabatan perangkat desa dilakukan setelah Pilkades serentak demi kondusifitas wilayah,” kata perwakilan warga kepada awak media, Minggu (4/10/2026).

Tak hanya persoalan pengisian perangkat desa, warga juga menyoroti kondisi keuangan Pemdes Gedongboyountung. Pemdes disebut memiliki beban utang kepada pihak ketiga sekitar Rp300 juta.

Warga kemudian mendesak Bupati Lamongan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menunda proses pengisian perangkat desa hingga situasi dinilai lebih kondusif.

Menanggapi polemik tersebut, Kades Gedongboyountung, Naufal Al Bardany, membantah adanya praktik titipan maupun mahar politik dalam proses pengisian perangkat desa.

Menurutnya, pengisian jabatan tersebut justru dilakukan karena Pemdes sedang menghadapi persoalan keuangan dan membutuhkan perangkat untuk mendukung operasional pemerintahan desa.

Naufal menjelaskan, Pemdes Gedongboyountung mengalami gagal salur Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 sebesar Rp240 juta. Kondisi itu disebut berkaitan dengan ketentuan PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang menahan dana non-earmark karena melewati batas waktu 17 September 2025.

Selain itu, Pemdes juga memiliki kewajiban sekitar Rp90 juta untuk proyek urukan lahan Koperasi Desa.

“Pengisian ini terpaksa dilakukan karena kondisi operasional desa sedang berat,” ujarnya.
Naufal juga membantah keras tudingan adanya titipan orang dekat maupun mahar hingga miliaran rupiah.

Ia menegaskan, calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya telah dicoret dari proses penjaringan. Ia bahkan menyatakan terbuka terhadap alternatif yang ditawarkan masyarakat untuk mengatasi persoalan keuangan desa, termasuk opsi melelang kembali tanah bengkok untuk menutup defisit anggaran.

Sementara itu, Camat Turi, Sutikno, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu meneliti dokumen berita acara Musdes terkait rencana pengisian perangkat desa tersebut.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul akan dikedepankan melalui jalur mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, proses penjaringan dan pengisian perangkat desa harus mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

“Jika ditemukan kendala pertanggungjawaban yang fatal, rencana pengisian perangkat desa ini bisa saja dibatalkan melalui Musdes pembatalan,” ungkap Sutikno. (ard)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry