JAKARTA | duta.co – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta maaf atas penangkapan Deputi IV Kemenpora bersama sejumlah staf deputi oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa malam, 18 Desember 2018.
Pria yang juga politikus PKB ini mengaku saat peristiwa OTT KPK di kantor Kemenpora Selasa malam, dia  sedang berada di daerah. Imam prihatin sekaligus kecewa bahwa ternyata target KPK dalam OTT itu adalah anak buahnya sendiri.
“Karenanya atas nama Menpora, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada bapak presiden, bapak wakil presiden, kepada atlet olahragawan, pemuda atas peristiwa yang terjadi semalam di kantor kami,” kata Imam Nahrowi saat jumpa pers di kantor Kemenpora, Rabu 19 Desember 2018.
Kemenpora, lanjut Imam, mendukung sepenuhnya langkah-langkah KPK dalam menangani kasus ini. Menurutnya, semangat olahraga adalah sportif, fairness serta menjunjung tinggi kejujuran sebagai puncak perjuangan. “Atas dasar itu, kita dukung apa yang dilakukan KPK,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan terkait pencairan dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Setelah dilakukan pemeriksaan awal ditemukan bukti-bukti berupa uang tunai sekitar Rp300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang ratusan juta rupiah.
Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait bantuan penyaluran pemerintah melalui Kementerian  Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. Kelima yang tersangka diduga sebagai pemberi adalah  Ending Fuad Hamidy yang juga Sekretaris Jenderal KONI dan Jhonny E.,selaku Bendahara Umum KONI.
Sementara diduga sebagai penerima adalah Mulyana yang menjabat Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Adhi Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta terakhir Eko Triyanto, seorang staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.
Ketika memaparkan kasus ini, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang,  mengatakan, KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kemenpora dan Pengurus KONI. Sebab para pejabat yang sejatinya memiliki peran strategis untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet, justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari dana operasioanal KONI. Hal ini menjadi ironis sebab pada saat yang sama  ada pegawai KONI belum digaji.
“Kami mendapat informasi bahkan sejumlah pegawai KONI telah 5 bulan terakhir belum menerima gaji,” tutur Saut di Gedung KPK Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Dalam kasus ini, diduga Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp 318 juta dari pejabat KONI terkait hibah Pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.
Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. “Diduga sebelumnya Mulyana juga telah menerima pemberian pemberian lainnya,” kata Saut.
Penerimaan tersebut yakni pada April 2018 menerima 1 unit mobil Toyota Fortuner, kemudian Juni 2018 menerima sebesar Rp 300 juta dari Jhony.  Pada September 2018 menerima 1 unit smartphone Samsung Galaxy Note 9.
Saut mengatakan,  dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp 17,9 miliar. Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.
Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen  dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.
Atas perbuatannya, Ending dan Jhony disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Mulyana disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Untuk Adhi Purnomo dan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (vvn/rpk)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.