
LAMONGAN | duta.co – Proyek revitalisasi SDN Dinoyo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, yang bersumber dari APBN 2026 dengan nilai anggaran Rp762.347.707, menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya pemotongan atau fee sebesar 25 hingga 35 persen dari total anggaran proyek.
Tak hanya itu, pelaksanaan proyek juga diwarnai informasi mengenai keterlibatan wali murid dalam kegiatan kerja bakti secara swadaya. Bahkan, muncul kabar bahwa wali murid yang tidak mengikuti kerja bakti dikenakan denda sebesar Rp100 ribu.
Informasi tersebut disampaikan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurutnya, kegiatan kerja bakti melibatkan wali murid dari kelas 1 hingga kelas 6.
“Wali murid kelas 1 hingga kelas 6 disuruh kerja bakti secara swadaya. Nah, mirisnya, apabila tidak ikut kerja bakti ke sekolah akan dikenakan denda Rp100 ribu. Ya mereka akhirnya ikut semuanya, uang Rp100 ribu cukup banyak, kalau buruh tani di desa ya seharian itu,” ujar sumber tersebut, Jumat (2/10/2026).
Sumber itu juga mengungkap dugaan adanya pemotongan anggaran dalam proyek revitalisasi tersebut. Ia menyebut besaran dugaan fee berada di kisaran 25 hingga 35 persen dari nilai proyek.
“Lumayan besar loh itu dugaan pemotongannya. Tinggal hitung saja dari total Rp700 juta lebih itu kalau dikurangi 25 atau 35 persen tinggal berapa dananya,” ungkapnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan proyek revitalisasi masih dalam tahap pengerjaan. Terlihat dua pekerja mengerjakan bagian tembok dengan mengelupas permukaan dinding sebelum kemudian dipasangi keramik.
Sementara itu, Kepala SDN Dinoyo, Moh. Kholifin, membenarkan adanya keterlibatan wali murid dalam kegiatan kerja bakti. Namun, ia membantah adanya kewajiban denda bagi wali murid yang tidak hadir.
“Memang benar, waktu pembongkaran genting kemarin kita mengundang wali murid untuk kerja bakti bersama-sama secara gotong royong. Untuk konsumsi seperti kopi, jajan, hingga rokok, kami ambilkan dari dana sesuai RAB yang ada,” ujar Kholifin.
Terkait informasi adanya denda Rp100 ribu, Kholifin menegaskan hal tersebut tidak benar.
“Tidak ada denda seperti itu, semua wali murid ikut kerja bakti. Kalau ada isu bahwa yang tidak ikut kerja bakti akan dikenakan denda, itu mungkin guyonan atau candaan wali murid, supaya semuanya ikut kerja bakti,” jelasnya.
Menurut Kholifin, keterlibatan wali murid dalam kerja bakti merupakan bentuk gotong royong dan kepedulian terhadap sekolah tempat anak-anak mereka menempuh pendidikan.
“Saya berharap semua wali murid ada rasa memiliki sekolah, karena anaknya kan sekolah di sini,” katanya.
Mengenai dugaan pemotongan atau fee sebesar 25 hingga 35 persen, Kholifin juga membantah informasi tersebut. Ia menyatakan tidak pernah ada permintaan fee dari pihak mana pun dalam proyek revitalisasi SDN Dinoyo.
“Saya kok baru dengar, tidak ada permintaan fee dari manapun dalam proyek revitalisasi itu. Kabar itu juga tidak benar. Perlu saya luruskan bahwa proyek revitalisasi yang didanai pemerintah pusat ini semuanya dikerjakan sesuai spek dan RAB yang ada. Bahkan kemarin sewaktu sidak Komisi C DPRD Lamongan juga bilang sudah baik,” tegasnya. (ard)








































