
“Dari Rp106,3 Miliar, Dugaan Risywah Muktamar, hingga Nusron Wahid sebagai Titik Temu Pertanyaan.”
Oleh Purwanto M. Ali
ADA kegaduhan yang lahir karena perbedaan pendapat. Ada pula kegaduhan yang tak kunjung selesai karena pertanyaan dan jawaban berjalan di lorong yang berbeda.
Barangkali, itulah yang sedang terjadi dalam polemik Muktamar NU ke-35.
Sekali lagi, kita harus membedakan dua perkara: dugaan uang hasil korupsi masuk sebagai dana resmi penyelenggaraan Muktamar dan dugaan uang hasil korupsi digunakan sebagai risywah atau politik uang dalam kontestasi Muktamar.
Keduanya sama-sama berbicara tentang uang dan membawa nama Muktamar. Tetapi objek, jalur, dan pembuktiannya berbeda.
“Yang satu membiayai sebuah perhelatan; yang lain, jika terbukti, membeli sebuah pilihan. Sama-sama bernama uang, tetapi berbeda ruang dan berbeda pertanggungjawaban.”
Dua Ruang, Jangan Dicampuradukkan
Dalam dua hari terakhir, jagat media sosial dan media digital riuh oleh silang pernyataan.
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mantan Ketua Panitia Muktamar NU ke-35, diberitakan akan melaporkan Gus Lilur, KH Asep Saifuddin, dan KH Musta’in Syafi’i ke Bareskrim terkait tuduhan adanya suap dan aliran uang hasil korupsi dalam Muktamar.
Gus Ipul membantah tuduhan tersebut. Sebagai mantan Ketua Panitia, Gus Ipul tentu berada pada posisi yang mengetahui pembiayaan resmi penyelenggaraan: penerimaan, pengeluaran, sumber dana, dan penggunaannya.
Jika yang dipersoalkan adalah uang hasil korupsi masuk ke kas kepanitiaan, jalan pembuktiannya terang: buka pembukuan, periksa rekening, telusuri sumber penerimaan dan penggunaannya.
Tetapi persoalan menjadi berbeda ketika yang dituduhkan adalah risywah dalam kontestasi. Risywah—jika memang pernah terjadi dan kelak terbukti—tidak harus masuk rekening panitia, tidak membutuhkan tanda tangan bendahara, dan tidak mungkin dengan sukarela memperkenalkan dirinya dalam laporan pertanggungjawaban.
Ia justru mungkin bergerak di luar panggung resmi: dari tangan ke tangan, dari pertemuan ke pertemuan, dari janji menuju pilihan.
Maka tidak ditemukannya uang korupsi dalam kas kepanitiaan belum otomatis menjawab apakah pernah ada uang di luar kepanitiaan untuk memengaruhi suara. Sebaliknya, jika politik uang kelak terbukti, itu pun tidak otomatis berarti panitia Muktamar menerima uang hasil korupsi.
Dua ruang. Dua konstruksi. Dua pembuktian. Gus Lilur Wajib Membuktikan
Di sisi lain berdiri Gus Lilur. Ia menyatakan mempunyai informasi dan data mengenai dugaan aliran uang dalam kontestasi Muktamar, memublikasikan materi yang menurutnya berkaitan dengan praktik tersebut, dan mengatakan akan membawa bukti kepada KPK.
Pada 7 Oktober, tuduhannya menjadi lebih tajam. Liputan9 memberitakan pernyataan Gus Lilur yang menyebut Gus Ipul sebagai “aktor sejati” dalam dugaan suap Muktamar.
Ini tuduhan serius. Karena itu, semakin keras tuduhan disampaikan, semakin besar kewajiban membuktikannya.
Foto harus mempunyai konteks. Video harus diuji keasliannya. Pertemuan harus diketahui waktu dan pesertanya. Saksi harus diperiksa. Uang harus ditemukan asal, jalur, penerima, dan tujuannya.
“Tuduhan tidak berubah menjadi kebenaran hanya karena diucapkan dengan lantang; tetapi bantahan pun tidak berubah menjadi pembuktian hanya karena disampaikan dengan tegas.”
Di sinilah hukum harus bekerja: bukan memilih siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menunjukkan fakta.
Ketika Sekadau Membawa Uang
Di tengah silang tudingan dan bantahan itu, datang perkembangan dari Kalimantan Barat. PCNU Sekadau diberitakan mendatangi KPK dengan membawa kronologi, dokumen, dan uang yang mereka sebut berkaitan dengan pengondisian dukungan dalam Muktamar NU ke-35.
Kita harus berhati-hati. Uang yang diklaim diserahkan tersebut belum otomatis merupakan uang hasil korupsi. Belum membuktikan siapa pemberi, siapa pengendali, atau kandidat mana yang diuntungkan.
Tetapi kemunculan Sekadau mengubah kualitas pertanyaan. Sebelumnya publik berdebat tentang ada atau tidaknya uang. Kini muncul pihak yang mengatakan pernah menerima uang dan membawanya kepada lembaga penegak hukum.
“Ketika sebuah tuduhan mulai disertai uang yang diklaim pernah diterima, pertanyaannya bukan lagi sekadar ‘ada atau tidak’, melainkan: siapa memberi, untuk siapa, dan dari mana uang itu berasal?”
Itulah pertanyaan yang semestinya membawa kita kepada perkara berikutnya.
Rp106,3 Miliar dan Persilangan Bernama Nusron
KPK tengah menangani perkara dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor dalam lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam rangkaian perkara itu, KPK menyita uang sekitar Rp106,3 miliar.
Sejumlah tersangka disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Penyidik juga mendalami kemungkinan sebagian uang digunakan untuk kepentingan Nusron, termasuk kegiatan organisasi maupun kepentingan pribadi.
Namun batas faktanya harus dijaga. Pendalaman bukan pembuktian. Belum terbukti Nusron menerima Rp106,3 miliar. Belum terbukti pula uang tersebut mengalir untuk membiayai risywah Muktamar.
Tetapi nama Nusron menjadi relevan karena berada pada persilangan dua peristiwa.
Ia bukan penonton di Muktamar NU ke-35. Nusron berada dalam gelanggang kontestasi Ketua Umum PBNU dan memperoleh 207 suara usulan, sebelum langkah pencalonannya terhenti karena jabatan Menteri ATR/BPN yang disandangnya dinilai sebagai jabatan politik.
Maka terdapat dua garis yang bertemu pada satu nama, tetapi belum terbukti bertemu pada satu aliran uang.
“Nusron bukan kesimpulan. Nusron adalah titik temu pertanyaan: satu kakinya berada dalam kementerian yang perkaranya sedang ditelusuri KPK, sementara namanya juga pernah berada di gelanggang kontestasi Muktamar. Apakah dua jejak itu pernah bertemu? Hanya bukti yang boleh menjawabnya.”
Inilah posisi yang paling adil. Jangan menghubungkannya dengan prasangka. Tetapi jangan pula menutup kemungkinan pemeriksaan hanya karena hubungan itu belum terbukti. Periksa. Jangan menghakimi.
Ikuti Uangnya
Sesungguhnya perkara ini tidak membutuhkan terlalu banyak perang kata. Ia membutuhkan penelusuran. Mulailah dari Rp106,3 miliar yang disita KPK: dari mana berasal, siapa yang menguasai, ke mana pernah bergerak, dan untuk kepentingan apa digunakan.
Kemudian berjalanlah dari arah sebaliknya. Telusuri uang yang diklaim dikembalikan PCNU Sekadau: siapa memberikan, kapan diberikan, siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa, dan dari mana sumber awalnya.
Jika kedua jejak itu tidak pernah bertemu, nyatakan dengan terang bahwa keduanya memang dua perkara berbeda. Nama orang yang tidak terkait harus dibersihkan.
Tetapi jika jejak transaksi mempertemukannya, biarkan bukti menjelaskan siapa berbuat apa dan siapa harus bertanggung jawab.
“Jangan ikuti kegaduhannya. Ikuti uangnya. Sebab suara dapat berubah, cerita dapat dibantah, tetapi perjalanan uang selalu meninggalkan jejak.”
Di situlah sesungguhnya polemik Gus Ipul dan Gus Lilur harus menemukan ujungnya. Jangan berbalas pantun dari dua panggung.
Jika Gus Ipul merasa difitnah, jalur hukum adalah haknya. Jika Gus Lilur mempunyai bukti, menyerahkannya kepada penegak hukum adalah tanggung jawabnya. Jika PCNU Sekadau mengaku pernah menerima uang, asal-usul uang itu harus diterangkan. Dan jika KPK sedang menelusuri Rp106,3 miliar, ikuti jejaknya sejauh bukti membawa.
Semua jalan itu harus bermuara pada satu tempat: ruang pembuktian.
Lebih Besar daripada Semua Nama
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang Gus Ipul, Gus Lilur, Nusron Wahid, ataupun PCNU Sekadau.
Yang jauh lebih besar adalah marwah Nahdlatul Ulama. NU telah hidup hampir satu abad melalui khidmah para kiai, santri, kader, dan jutaan jamaah yang mungkin tak pernah disebut media. Warisan sebesar itu terlalu mahal untuk dipertaruhkan dalam pertengkaran yang tidak pernah selesai oleh kebenaran.
Karena itu, jangan jadikan dugaan sebagai vonis. Tetapi jangan pula jadikan bantahan sebagai penutup pencarian.
Jika risywah tidak pernah terjadi, pulihkan nama mereka yang dituduh. Jika terbukti terjadi, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya.
Jabatan mempunyai masa. Kekuasaan mempunyai musim. Kontestasi selalu berakhir. Marwah harus hidup lebih lama daripada semuanya.
“NU terlalu besar untuk dilindungi dengan menutup kebenaran, dan terlalu mulia untuk dikotori oleh tuduhan tanpa pembuktian. Marwah tidak membutuhkan kebisingan—marwah membutuhkan keberanian menemukan kebenaran.”
Maka jangan buru-buru mengikuti nama. Jangan pula hanyut dalam kegaduhan. Buka data. Uji bukti. Periksa saksi. Telusuri aliran dana. Dan setelah seluruh suara mulai kehilangan gaungnya, sisakan satu pertanyaan untuk hukum:
Ke mana uang itu berjalan?
Sebab pada akhirnya, uang mungkin dapat disembunyikan—tetapi perjalanannya selalu meninggalkan jejak.(*)





































