PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025, Rabu (23/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Sumarmi Rasit dan didampingi oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, serta dihadiri 33 anggota dewan.
Wakil Ketua Sumarmi meminta Sekretaria Daerah Kabupaten Probolinggo untuk membacakan jawaban bupati atas PU fraksi-fraksi di hadapan para anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Fraksi Partai Golkar
Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran perubahan tetap berpijak pada prinsip kepentingan masyarakat dan akuntabilitas tata kelola sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2024. Beberapa program unggulan SAE yang ditekankan antara lain bantuan sosial bagi disabilitas, program BPJS PBI Daerah, beasiswa, program OASE (Ojek Anak Sekolah), pelatihan kerja, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan desa tematik.
“Terkait usulan pembangunan jalan menuju Batalyon Yonif TP 836 Krucil, pemerintah telah mengusulkan tiga ruas jalan dengan total nilai Rp53,1 miliar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan,” kata Ugas.
Fraksi PKB
Menanggapi realisasi pendapatan daerah sebesar 53,43% dan belanja 43,5%, pemerintah menyampaikan bahwa keterlambatan terjadi akibat kendala teknis seperti belum turunnya petunjuk teknis dana alokasi khusus dan perubahan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Penurunan pendapatan daerah sebesar Rp29,4 miliar atau 1,19% disebabkan keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi transfer ke daerah.
Fraksi Gerindra
Pemerintah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyesuaian NJOP, kenaikan tarif retribusi, digitalisasi layanan, dan sinergi dengan instansi vertikal. Terkait piutang daerah sebesar Rp61 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa jumlah tersebut berasal dari akumulasi berbagai sektor dan sedang dilakukan pemetaan serta klasifikasi untuk optimalisasi penagihan.
Fraksi Nasdem
Pemerintah menyambut baik masukan terkait keseimbangan fiskal, optimalisasi belanja pegawai, serta perhatian terhadap masyarakat Paiton terkait saluran irigasi.
Terkait pembangunan pabrik paving, dijelaskan bahwa feasibility study tengah berjalan dengan melibatkan tenaga ahli. Pemerintah juga menekankan pelibatan UMKM lokal dan penyusunan regulasi melalui Perbup atau Perda untuk memastikan akuntabilitas proyek.
Fraksi PDI Perjuangan
Terkait SILPA tahun 2025 sebesar Rp173,3 miliar (audited BPK) dan prediksi SILPA Rp125 miliar, pemerintah menyatakan akan melakukan percepatan realisasi belanja melalui surat edaran Bupati dan optimalisasi pengadaan barang/jasa. Kenaikan target pendapatan Rp23,6 miliar akan diikuti dengan strategi optimalisasi sumber PAD.
Fraksi PPP
Pemkab menjawab bahwa penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi adalah dampak dari INPRES No. 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi belanja negara. Dari 20 usulan irigasi yang diajukan, 9 usulan sudah mendapatkan alokasi dari Kementerian PUPR. Sementara itu, realisasi belanja yang telah mencapai 47,47% hingga 21 Juli diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Terkait belanja pegawai yang tercatat 34,48%, pemerintah akan mengatasinya dengan tidak menerima ASN baru dan melakukan pemetaan pegawai. Selain itu, jawaban juga disampaikan mengenai keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan rencana pembangunan pabrik paving menggunakan limbah FABA dari PLTU Paiton,” tutur Ugas.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan bahwa masukan dari fraksi-fraksi dapat dibahas lebih detail dalam rapat komisi dan badan anggaran, untuk mendukung pembangunan Kabupaten Probolinggo yang lebih SAE. hul
