Oka menandatangani berita acara.

PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas tiga raperda serta laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.

Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo pada Kamis (2/10/2025), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Didik Humaidi, didampingi Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Wakil Ketua II HM Zubaidi, dan Wakil Ketua III Sumarmi Rasit.

Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.

Tercatat sebanyak 36 anggota dewan menandatangani daftar hadir, dengan rincian fraksi Golkar 10 orang, PKB 3 orang, Gerindra 8 orang, NasDem 5 orang, PDIP 5 orang, dan PPP 5 orang.

Seluruh fraksi yang hadir langsung menerahkan dokumen pendapat akhir fraksi terhadap tiga raperda, yaitu Raperda Bantuan Hukum, Raperda Irigasi, serta Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, juga menegaskan urgensi ketiga raperda tersebut. Menurutnya, perda bantuan hukum menjadi dasar penting agar masyarakat miskin mendapatkan perlindungan saat berhadapan dengan masalah hukum.

Perda irigasi dinilai mutlak karena menyangkut ketahanan pangan, sementara perda investasi ditunggu-tunggu investor untuk memberikan kepastian dan daya tarik berinvestasi di Kabupaten Probolinggo.

“Dengan adanya perda investasi, para investor lama akan mendapatkan reward, sementara investor baru akan memperoleh berbagai kemudahan. Hal ini mendukung kebijakan Bupati Probolinggo menuju Probolinggo SAE,” kata Oka.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama eksekutif juga menandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS 2026.
Banggar DPRD menyoroti keterbatasan anggaran infrastruktur dalam dokumen KUA-PPAS yang hanya mencapai sekitar Rp70 miliar dari kebutuhan ideal Rp117 miliar sesuai RPJMD.

Oka menjelaskan, kondisi ini diperparah dengan penurunan dana transfer pusat sebesar Rp80 miliar lebih dibanding tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, DPRD dan eksekutif diharapkan tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat, tetapi juga mengoptimalkan sumber pendanaan lain, seperti PAD, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, hingga bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Total APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2026 diproyeksikan sekitar Rp2,4 triliun, turun dibanding tahun sebelumnya.,” jelas Oka.

Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif memiliki persepsi yang sama dalam membangun daerah.

Ia menyebutkan, Raperda Bantuan Hukum hadir untuk menjamin hak masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum.

Raperda Irigasi diarahkan guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kelestarian air. Sementara Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Terima kasih atas seluruh saran, koreksi, dan imbauan dari DPRD dalam pendapat akhir yang telah disampaikan. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut untuk kepentingan masyarakat Probolinggo,” ungkap Ugas. hul

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry