PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/11/2025). Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhammad Zubaidi, dan dihadiri Ketua DPRD Oka Mahendra Jati, Wakil Bupati Probolinggo, Sekda Ugas Irwanto, pejabat OPD, serta unsur Forkopimda.

Sejak rapat dibuka, suasana berjalan formal namun dinamis. Masing-masing fraksi diberi kesempatan langsung oleh Zubaidi untuk menyampaikan sikap dan catatan strategis mereka terhadap rancangan APBD 2026. “Kami persilakan kepada masing-masing fraksi untuk membacakan pemandangan umum,” ujar Zubaidi.

Fraksi Partai Golkar menjadi yang pertama menyampaikan pandangan. Mereka menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp 446 miliar, naik 10,38 persen dari tahun sebelumnya. Golkar mengapresiasi langkah inovasi pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Namun, Golkar menekankan bahwa kenaikan ini harus dibarengi strategi konkret agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat berkurang. “PAD yang kuat akan memperkuat layanan publik dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” demikian kutipan yang dibacakan juru bicara Golkar.

Fraksi PKB memberikan perhatian pada Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol). Mereka mengingatkan bahwa selama 10 tahun terakhir, nilai anggaran Banpol tidak mengalami kenaikan. PKB menyebut penyesuaian nilai Banpol penting untuk memperkuat demokrasi lokal sekaligus mendukung pendidikan politik masyarakat. PKB meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan yang proporsional.

Fraksi Gerindra mengarahkan fokus pada belanja operasional dalam APBD 2026 yang mencapai Rp 1,78 triliun. Mereka menilai angka ini terlalu besar dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. “Kami meminta penjelasan rinci. Jangan sampai belanja pegawai yang terlalu dominan membebani struktur APBD,” tegas Gerindra. Fraksi ini menilai perlu adanya reformasi beban belanja agar APBD lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat.

Sorotan tajam juga datang dari Fraksi NasDem. Mereka mempertanyakan menurunnya penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2026. Menurut mereka, menurunnya potensi SILPA tidak lepas dari serapan anggaran tahun 2025 yang hingga saat ini baru mencapai 78,69 persen. NasDem menilai pemerintah harus memperbaiki perencanaan anggaran sejak awal agar serapan tahun berikutnya tidak kembali rendah. “Perencanaan yang kurang matang selalu berimbas pada serapan rendah. Ini harus dibenahi,” tegas Fraksi NasDem.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan digitalisasi perpajakan dan retribusi daerah. Mereka meminta pemerintah melakukan integrasi sistem informasi keuangan daerah agar transaksi pajak lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, PDI-P meminta evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Fraksi PDI-P, BUMD harus memberikan kontribusi signifikan sesuai tujuan pendiriannya, bukan hanya menjadi beban keuangan pemerintah.

Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti belanja pegawai yang dalam Raperda APBD 2026 mencapai Rp 990 miliar. Jumlah tersebut dinilai melebihi batas maksimal 30 persen belanja daerah sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. PPP meminta pemerintah memberikan penjelasan serta menyiapkan langkah pengendalian. “2026 adalah masa transisi. Pemerintah harus siap menyesuaikan diri agar tidak melanggar batas belanja pegawai pada 2027,” kata PPP dalam penyampaiannya.

Sejumlah pandangan umum tersebut menjadi masukan awal bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyempurnakan Raperda APBD 2026. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, proses pembahasan akan berlanjut dengan agenda jawaban eksekutif pada rapat berikutnya.

Dengan catatan strategis dari masing-masing fraksi, DPRD berharap APBD 2026 dapat disusun lebih akurat, lebih efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. hul

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry