Pimpinan dewan mendengarkan penyampaian PU oleh juru bicara.

PROBOLINGGO | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Senin (21/7/2025) di ruang sidang utama DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi, didampingi Wakil Ketua II HM Zubaidi dan Wakil Ketua III Sumarmi Rasit. Turut hadir dalam rapat jajaran anggota dewan serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto bersama para perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi, seluruh perwakilan legislatif menekankan pentingnya penggunaan anggaran perubahan secara selektif dan tepat sasaran, mengingat cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo yang luas dan beragam kebutuhan masyarakat yang harus segera direspons, khususnya di bidang infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan.

Wakil Ketua I DPRD Didik Humaidi menyampaikan bahwa tambahan anggaran perubahan tahun ini berkisar antara Rp30 hingga Rp32 miliar.

“Fokus utama penggunaan anggaran perubahan ini akan diarahkan pada sektor infrastruktur, karena banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan dan fasilitas umum lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Salah satu usulan yang mendapat sorotan adalah pembangunan pabrik paving block dengan anggaran sekitar Rp6 miliar.

Pabrik ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk penyediaan bahan bangunan jalan, dengan syarat harus diawali dengan studi kelayakan dan menjamin mutu serta kualitas produksinya.

Isu lainnya yang turut dibahas adalah rencana pendirian batalyon TNI AD baru di Kecamatan Krucil. Dewan menyambut baik gagasan tersebut dan mendorong pemerintah daerah untuk segera memperbaiki dan meningkatkan akses jalan menuju lokasi batalyon, termasuk mempertimbangkan kelas dan lebar jalan yang sesuai untuk kendaraan berat militer.

Salah satu perwakilan anggota dewan dari fraksi Golkar Wahid Nurahman menyebut, DPRD juga mendorong agar program-program yang telah dirancang oleh OPD benar-benar direalisasikan secara optimal, sehingga tidak terjadi sisa anggaran yang tidak terserap di akhir tahun.

Efektivitas pelaksanaan program dinilai akan menjadi tolok ukur dalam penyusunan kebijakan APBD tahun 2026 mendatang.

“Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Probolinggo menekankan pentingnya kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai pilar utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah,” tutur Wahid.

Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memanfaatkan potensi wilayah seperti sektor pariwisata dan UMKM, terutama di daerah seperti Krucil dan Tiris, yang akan terdampak positif dengan hadirnya fasilitas militer baru. hul

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry