LAMONGAN | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026), di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Salah satu capaian yang mendapat sorotan positif Fraksi DPRD adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 680 miliar atau 99,79 persen dari target yang ditetapkan.
Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp559 miliar, terjadi pertumbuhan riil sebesar 21,70 persen atau meningkat sekitar Rp121 miliar. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam memperkuat fondasi kemandirian fiskal daerah.
Perwakilan Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. “Kemandirian fiskal ini harus terus dijaga. Kami memberikan catatan khusus bagi performa positif opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 113,67 persen, opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 107,37 persen, dan retribusi perizinan tertentu yang menembus 143,17 persen,” ujar perwakilan Fraksi Gerindra.
Selain peningkatan PAD, para fraksi juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan belanja modal yang sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan. Fraksi PDIP, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, Partai Ummat, dan NasDem menilai komitmen Pemkab Lamongan dalam memperkuat konektivitas wilayah dan pelayanan publik sudah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Meski demikian, DPRD juga mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas serta keberlanjutan pemeliharaannya.
“Kami mengapresiasi capaian 98,20 persen belanja modal yang diperuntukkan bagi program infrastruktur. Semoga di tahun berikutnya pemerintah dapat mengoptimalkan belanja prioritas dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” kata perwakilan Fraksi PDIP.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran yang diberikan DPRD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus upaya penyempurnaan pembangunan daerah.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada pencapaian administrasi keuangan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengelolaan APBD bukan hanya tentang capaian administrasi keuangan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Pak Yes.
Terkait peningkatan PAD, Pemkab Lamongan akan terus melakukan berbagai langkah optimalisasi, mulai dari digitalisasi sistem penerimaan daerah, pemutakhiran basis data potensi pendapatan, hingga penguatan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran penerimaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan roadmap peningkatan kapasitas fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan kontribusi PAD secara bertahap guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemkab Lamongan berkomitmen meningkatkan kinerja perusahaan daerah melalui evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Sementara itu, pengelolaan APBD 2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Pada bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai 28 persen atau melampaui ketentuan mandatory spending.
Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penanganan anak tidak sekolah melalui inovasi AKSI BIRU, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui pemetaan kebutuhan 637 formasi PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan. Di sektor kesehatan, Pemkab Lamongan terus menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemutakhiran data DTSEN, optimalisasi kepesertaan BPJS, serta penguatan inovasi Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) guna memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja. Di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan luas tambah tanam, target panen, penyediaan sarana produksi pertanian, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan sebagai bagian dari penguatan Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan. (ard)
