SIDOARJO | duta.co – Dinas Perhubungan Sidoarjo dipastikan gagal memenuhi target setoran ke kas daerah dari sektor retribusi dan pajak parkir di tahun anggaran 2021 ini. Hingga akhir September lalu, Dinas yang dipimpin Bahrul Amig itu baru memberikan kontribusi sebesar Rp 900 juta saja. Padahal target terpasang hingga penghujung tahun nanti sebesar Rp 16 Miliar.
“Sudah berkali-kali kami bicara di berbagai forum. Kami tanyakan kendala dan persoalannya. Tapi tetap saja kebanyakan alasan,” sergah Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, M. Agil Efendi,
Padahal ia berharap, pihak dinas mau mengungkapkan masalah itu secara terbuka sehingga komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan itu bisa membantu mencarikan jalan keluar terbaik.
Sementara itu Ketua Komisi B, Bambang Pujianto mengatakan sudah dua tahun terakhir ini pihak Dishun gagal total dalam pencapaian target pendapatan dari sektor perparkiran tersebut.
“Tahun 2020 lalu dapatnya juga Rp 1,5 Miliar dengan target Rp 16 Miliar. Hasil akhir tahun inipun sepertinya juga nggak bakalan jauh-jauh dari angka itu. Bahkan mungkin bisa lebih kecil lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut legislator dari Partai Gerindra itu mengatakan koreksi target pendapatan yang dilakukan komisinya di sektor ini sudah cukup banyak. Di tahun 2019 lalu, saat masih diberlakukannya parkir berlangganan, pundi-pundi uang Pemkab Sidoarjo menggelembung dengan setoran Rp 30 Miliar.
“Namun setelah dipotong sana-sini untuk biaya pelaksanaan program itu, hasilnya jadi tak terlalu banyak. Karena itu di tahun 2020 dan 2021, target Rp 16 Miliar itu kami anggap sudah cukup realistis,” imbuh warga Kecamatan Candi itu.
Harusnya, tambah Bambang, Dishub Sidoarjo lebih serius lagi untuk mendulang rupiah bagi kas daerah karena potensinya sangat riil dan sudah dipetakan secara cermat oleh komisinya. Dan akhirnya, Agil Efendi berharap bupati Sidoarjo bisa mengevaluasi kegagalan beruntun ini sekaligus mau mencari jalan keluar terbaik agar di tahun anggaran mendatang.
“Saran saya, evaluasi internal Dishub secara keseluruhan. Termasuk Kepala Dinasnya. Gimana kinerjanya, koq setorannya gak sampai 10% dari target,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Didik Prasetyo punya solusi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir .
“Sebaiknya, pengelolaan pajak dan retribusi parkir jangan disentralisasi lagi di Dishub (Dinas Perhubungan-red) tapi disebar di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki lahan,” katanya.
Ia mencontohkan, lahan parkir di pasar-pasar daerah sebaiknya dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Lalu parkir di GOR dan lokasi-lokasi plesiran dipercayakan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora). Sedangkan lahan parkir di Puskesmas ditangani Dinas Kesehatan.
“Untuk yang di tepi jalan umum biar tetap dipegang Dishub. Sedang untuk pajak parkir tetap diserahkan pada dinas terkait.
Masing-masing OPD tersebut diberi target pendapatan sesuai hasil pemetaan potensi yang dilakukan sebelumnya. Dengan begitu diharapkan semua sektor bisa bergerak bersama sehingga bisa menekan kebocoran target pendapatan.” Jelas legislator PDI Perjuangan. (adv /Yud)
