Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian Pidato Bupati Ngawi masa jabatan 2025-2030 (dok/dut.co)

NGAWI | duta.co – Semesta Berencana Jilid 2 merupakan program kerja lanjutan Bupati Ony Anwar Harsono, yang disampaikannya melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dengan agenda sambutan Visi Misi Bupati Ngawi masa jabatan 2025-2030,

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko dengan dihadiri oleh Asisten 3 Pemprov Jawa Timur, Akh. Jazuli, Forkopimda jajaran pimpinan, dan anggota DPRD, serta seluruh pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Bupati Ony Anwar Harsono melalui pidatonya menjelaskan, RPJMN dan RPJPD merupakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang harus diselaraskan dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

“Semesta Berencana Jilid 2 ini merupakan salah satu wujud cita-cita dari Visi Misi Presiden Prabowo Subianto, terbreakdwon dalam Asta Cita dan Quick Wind, sehingga semua kita selaraskan dengan Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Salah satu program yang tersinkronisasi adalah Lumbung Pangan Nasional yang terus diupayakan hingga surplus gabah dan beras, termasuk komoditi pangan lainnya, sehingga harapan swasembada pangan Kabupaten Ngawi kedepan bisa terwujud.

“Kita sudah memetakan wilayah produksi pangan yang beragam, seperti Kendal, Sine, Ngrambe, Jogorogo itu potensi ubi jalar dan ketela. Untuk wilayah Karanganyar, Pitu, Kasreman, Beringin, Karangjati potensi untuk jagung dan di tengah-tangahnya ada tanaman padi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan terkait pidato yang disampaikan oleh Bupati Ony Anwar Harsono tersebut merupakan momentum bagi eksekutif menyampaikan rencana kerja untuk lima tahun ke depan.

“Legislatif ini memiliki fungsi pengawasan, dan penganggaran, jadi kami berkomitmen untuk mengawal program kerja Bupati dan Wakil Bupati Ngawi agar terwujud sesuai yang direncanakan ketika kampanye,” ujar King, sapaan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala program skala prioritas sehingga perlu penyesuaian dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi mengingat efisiensi anggaran, dan saat ini anggaran yang tersedia di sektor infrastruktur pendidikan.mif

 

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry