PROBOLINGGO I duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti kekosongan kepala dinas pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, wabah PMK pada hewan ternak sudah melanda Kabupaten Probolinggo.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi mengapresiasi Pemkab Probolinggo yang sudah mengukuhkan pejabat dan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) pada Kamis (19/5/2022).
Namun sayangnya, ada dua dinas yang masih belum dikukuhkan, yakni dinas ketahanan pangan dan pertanian serta dinas peternakan dan kesehatan hewan. Sehingga anggarannya tidak bisa diserap.
“Di antara kedua OPD ini, penggunaan anggaran harus dikeluarkan, sebab saat ini kita tengah menghadapi wabah PMK. Kalau kepala dinasnya tidak ada, lalu bagaimana anggarannya untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Jon saat dihubungi duta.co, Jumat (20/5/2022).
Menurutnya, selama regulasi itu tidak bertentangan dengan hukum, ia pikir penggunaan anggaran bisa dilaksanakan. Dasarnya adalah otonomi daerah.
“Kalau PMK ini tidak segera diselesaikan, tentunya bisa berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Selain sektor pertanian, sektor peternakan juga sangat luar biasa di Kabupaten Probolinggo,” ujar Jon.
Jon menambahkan, penyebaran wabah PMK terhadap hewan ternak khususnya sapi, menjadi atensi utama DPRD Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, wabah tersebut juga menjadi musibah nasional.
“Kami harap pemkab bergerak cepat menangani wabah ini. Tentunya dengan segera menunjuk pengguna anggaran pada dinas tersebut,” tukas Jon.
Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Kabupaten Probolinggo Sugianto mengatakan, ada dua solusi untuk mengatasi hal ini. Pertama, adalah penunjukan PA (Pengguna Anggaran). Alasannya, dua dinas tersebut anggarannya tidak bisa terserap atau dikeluarkan. Keduanya juga akan digabung menjadi satu dinas.
“Yang kedua adalah melakukan uji publik. Di antara dua dinas tersebut, siapa yang layak. Bila sudah diketahui siapa yang layak langsung disahkan saat digabungkan sehingga bisa melaksanakan kegiatan tanpa adanya pembekuan anggaran,” jelas Sugianto.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Hudan Syarifuddin belum bisa dikonfirmasi saat dihubungi.
Diketahui, sebanyak 458 pegawai eselon II, III dan IV serta pejabat lainnya dikukuhkan dan dilantik oleh Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko di Auditorium Madakaripura, Kamis (19/5/2022). hul
