
PROBOLINGGO | duta.co – Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029 resmi mulai dibahas antara Pemkab dan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (16/4/2025).
Nota penjelasan bupati disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ dalam forum yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, jajaran pejabat Pemkab, serta unsur Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
RPJMD 2025–2029 ini mengangkat visi besar “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing” atau disebut sebagai visi SAE. Visi tersebut menjadi arah pembangunan dalam lima tahun ke depan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, lima misi telah disusun, yakni reformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur merata, penguatan sektor ekonomi lokal berbasis komunitas, peningkatan kualitas SDM religius dan berdaya saing, serta pemberdayaan kelompok rentan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
Wabup Fahmi menegaskan, indikator utama dalam RPJMD ini mencakup target reformasi birokrasi dari 78,26 pada 2025 ke 79,76 di 2029, infrastruktur dari 64,49 menjadi 66,84, dan pertumbuhan ekonomi dari 5,09% ke 6,21%. Penurunan kemiskinan menjadi target penting dari 15,61% ke angka 12,72%. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat dari 71,42 ke 74,73 dan indeks pembangunan gender dari 86,94 ke 88,16.
Strategi utama pembangunan yang dirancang mencakup percepatan reformasi birokrasi lewat delapan area perubahan yang fokus pada efisiensi organisasi, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik berkualitas.
Pemkab juga menargetkan pengembangan kawasan strategis dengan meningkatkan sarana prasarana wilayah, mengoptimalkan ekonomi kreatif berbasis teknologi, serta menciptakan iklim investasi yang ramah melalui regulasi daerah yang mendukung.
Tak hanya itu, program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem juga disiapkan. Fokusnya mencakup pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, jaminan layanan kesehatan, penyediaan perumahan layak, penanganan korban bencana, serta ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.








































