
PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Selasa (16/9/2025) dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) fraksi terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Bantuan Hukum, Raperda Irigasi, dan Raperda Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi dan dihadiri pimpinan serta anggota dewan, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, dan sejumlah kepala OPD. Dalam kesempatan itu, Didik mempersilakan Sekda Ugas Irwanto membacakan jawaban eksekutif.
“Atas Fraksi Gerindra, kami memberikan penjelasan mengenai penanganan jaringan irigasi yang mengacu pada peraturan menteri serta aplikasi android dari Dinas PUPR. Sedangkan untuk Fraksi Nasdem, kami sampaikan terima kasih atas pembahasan Raperda yang diajukan,” kata Ugas.
Ia menambahkan, terkait Fraksi PDIP, pembahasan akan dilanjutkan melalui pansus. Sementara untuk Fraksi PPP, Pemda tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan karena sudah diatur regulasi.
Ugas juga melaporkan bahwa hingga 2024, cakupan saluran irigasi di Kabupaten Probolinggo baru mencapai 48 persen.
Usai penyampaian jawaban, Didik Humaidi meminta Kabag Persidangan Sugeng Wicaksono membacakan rancangan keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus I, II, dan III.
Setelah skors 10 menit untuk rapat internal, Sugeng membacakan susunan pansus yang telah terbentuk. hul








































