LAMONGAN | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Agenda penyampaian rekomendasi LKPJ ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan pada Senin (27/4/206).
Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian krusial dari siklus evaluasi pemerintahan.
Menurutnya, proses ini adalah wujud nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif demi meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Lamongan.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Lamongan melalui panitia khusus (Pansus) I, II, III, dan IV menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Â Rekomendasi itu berisi saran, masukan, hingga koreksi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Berbagai sektor menjadi perhatian dalam rekomendasi tersebut, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga optimalisasi penanggulangan bencana daerah.
DPRD juga menyoroti pentingnya inovasi pelayanan, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah.
DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus mengembangkan potensi unggulan daerah. Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara pada sektor sosial, perhatian difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan dasar.
Pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, DPRD menekankan percepatan pembangunan yang terintegrasi serta pengelolaan sampah yang lebih optimal dan ramah lingkungan. Adapun dalam aspek kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi prioritas guna meningkatkan respons serta mitigasi risiko bencana.
“Rekomendasi ini memuat saran dan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama tahun 2025. Kami ingin memastikan setiap kebijakan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Freddy Wahyudi .
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD sebagai bentuk pengawasan sekaligus kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan acuan penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan ke depan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ard)
