SURABAYA | duta.co – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Edi Paripurna, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Menurut Edi, kondisi harga pangan menjelang hari besar keagamaan biasanya cenderung tidak stabil dan berpotensi mengalami lonjakan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya upaya penguatan pengendalian harga agar tetap stabil dan tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil selama akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idulfitri,” katanya, Selasa (13/1/2026).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 Januari 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Jawa Timur pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,93 persen, dengan inflasi bulanan mencapai 0,76 persen. Kabupaten Sumenep mencatat inflasi tertinggi, yakni sekitar 3,75 persen, melampaui rata-rata provinsi.
BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Hal ini menunjukkan sektor pangan masih menjadi faktor yang sensitif dalam dinamika harga di Jawa Timur.
Sementara itu, pemantauan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas strategis, meskipun sebagian lainnya masih berada dalam kondisi relatif stabil.
Per 8 Januari 2026, harga gula pasir tercatat sekitar Rp16.000 per kilogram. MinyaKita di sejumlah kabupaten dilaporkan berada di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter. Harga daging sapi paha belakang berada pada rentang Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogram, sementara bawang merah tercatat sekitar Rp35.602 per kilogram.
Edi menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan distribusi pasokan berjalan merata dan disparitas harga antarwilayah dapat ditekan.
“Mengoptimalkan cadangan pasokan dan peran Bulog, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan gula,” ucap legislator asal PDI Perjuangan tersebut.
Komisi B DPRD Jawa Timur juga menegaskan pentingnya pemanfaatan data inflasi BPS dan pemantauan harga melalui Siskaperbapo sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih proaktif. Menurutnya, stabilitas harga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat serta kepastian usaha bagi pelaku sektor pangan.
“Apalagi ini menjelang Ramadan dan Idulfitri, permintaan masyarakat terhadap bahan pokok biasa meningkat. Karena itu pergerakan harga kebutuhan pokok ini harus dipantau terus, termasuk kemungkinan dampak dari faktor eksternal seperti cuaca dan biaya logistik,” jelasnya.
Dengan begitu, ia berharap upaya pengendalian harga bahan pokok dapat berjalan lebih efektif melalui koordinasi lintas sektor yang solid, sehingga gejolak harga menjelang hingga setelah Idulfitri dapat ditekan.
“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, kita berharap Jawa Timur dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga selepas Idulfitri, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar pangan,” pungkasnya. (rud)
