Mochamad Eksan (ist)

SURABAYA | duta.co – Pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel sontak‎ memicu reaksi dan gelombang protes dunia, termasuk di Indonesia. Belum reda protes dunia terhadap pengakuan sepihak Amerika terhadap Yerusalem, di dalam negeri justru muncul persoalan baru.

Pasalnya, sebuah buku IPS untuk siswa kelas 6 SD memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bukan Tel Aviv seperti yang ada pada buku-buku lainnya. Sontak, temuan di buku cetakan penerbit Yudhistira  asal Surabaya itu menuai kontroversi. Karena hal itu dianggap bisa memicu reaksi yang lebih besar di masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi E DPRD Jatim Mochamad Eksan meminta penerbit segera menarik peredaran buku itu, khususnya di Jatim. Langkah itu untuk meredam keresahan dan protes yang sudah menyebar di media sosial. “Penerbit harus segera menarik buku tersebut. Kalau perlu libatkan aparat Kepolisian. Jangan sampai peredarannya meluas. Karena ini isu sensitif,” tegas Eksan, Rabu (13/12).

Politisi asal Partai NasDem ini berharap setelah penarikan buku tersebut tak kembali terulang. Selain itu pihaknya mendorong kepada aparat berwajib menyelidiki apakah ini sebuah kesengajaan atau keteledoran. Bahkan dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim akan memanggil pihak penerbit, tim penyusun, MGMP, dan Dinas Pendidikan Jatim.

“Pemanggilan itu untuk mengetahui siapa yang bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap kesalahan fatal tersebut. Perlu ada yang bertanggungjawab dalam kasus ini agar menjadi pelajaran di masa mendatang supaya lebih teliti karena bisa memicu reaksi dari masyarakat luas,” beber Eksan.

Ia juga mengkritik Dewan Pendidikan Jatim yang harusnya bisa lebih berperan dalam persoalan. Pendidikan di Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua DPW Partai NasDem ini, Dewan Pendidikan harusnya bisa menjadi pengawas dan penyeleksi terhadap materi pendidikan di Jatim.

Pihaknya mengusulkan, kalau perlu Dewan Pendidikan ditingkatkan kewenangannya dalam mengawasi dan meningkatkan mutu pendidikan di Jatim. Dengan begitu, ada peran yang signifikan pada Dewan Pendidikan dalam proses pendidikan di provinsi Jawa Timur.

“Saya kira Dewan Pendidikan harus lebih pro aktif lagi. Kalau perlu, kami akan usulkan kepada Gubernur agar kewenangan mereka ditambah,” pungkas Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Jember tersebut. ud‎

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry