SURABAYA | duta.co – DPRD Provinsi Jawa Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembentukan Pansus tersebut berdasarkan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 100.1/0/KPTS-DPRD/050/2025, pada Senin (3/11/2025).
Sebanyak 24 anggota dewan dari sembilan fraksi dilibatkan dalam Pansus ini. Mereka akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja BUMD di Jawa Timur.
Rapat pembentukan Pansus, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, dan dihadiri oleh Ketua DPRD M. Musyafak Rouf, Wakil Ketua Deni Wicaksono, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap lembaga dan badan usaha daerah.
“Karena di DPRD itu selain fungsi legislasi dan anggaran, juga ada fungsi pengawasan. Dengan adanya Pansus ini, kita bisa mengetahui sejauh mana kinerja BUMD di Jawa Timur. Kalau memang ada yang kinerjanya baik, tentu perlu diapresiasi, tapi kalau ada yang kurang optimal bahkan merugikan daerah, harus dievaluasi,” ujar politisi asal Partai Demokrat ini.
Ia menegaskan, bahwa seluruh fraksi sepakat untuk membentuk Pansus agar pengawasan terhadap BUMD dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyambut baik langkah DPRD tersebut. Ia berharap Pansus dapat menjadi wadah kolaboratif antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kinerja BUMD di Jawa Timur.
“Kami tentu siap bekerja sama dengan DPRD agar BUMD di Jawa Timur semakin optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya ini bukan semata-mata reaktif terhadap kebijakan fiskal pusat, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk terus mendorong kinerja berbagai elemen Pemprov, termasuk OPD, BLUD, maupun BUMD,” jelas Emil.
Dengan terbentuknya Pansus tersebut, DPRD dan Pemprov Jatim berharap evaluasi kinerja BUMD dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (rud)
